Posisi Investasi Internasional Indonesia Alami Penurunan

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia untuk net kewajiban mengalami penurunan. Utamanya, karena berkurangnya posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN).

Pada akhir triwulan I 2018, PII Indonesia mencatat net kewajiban USD327,9 miliar (31,8% terhadap PDB), lebih rendah dibandingkan dengan posisi net kewajiban pada akhir triwulan IV 2017 yang tercatat sebesar USD333,6 miliar (32,9% terhadap PDB).

"Posisi KFLN Indonesia yang lebih rendah didorong oleh penurunan kewajiban investasi portofolio dan investasi langsung," ujar Direktur Eksekutif Bank Indonesia Agusman di Jakarta, Minggu (1/7/2018).

Pada akhir triwulan I 2018, posisi KFLN turun 0,6% (qtq) atau sebesar USD4,0 miliar menjadi USD667,2 miliar dipengaruhi terutama oleh penurunan nilai instrumen investasi berdenominasi rupiah, sejalan dengan turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada triwulan laporan. Selain itu, menurunnya posisi KFLN juga dipengaruhi oleh penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

Penurunan net kewajiban PII juga dipengaruhi kenaikan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) Indonesia. Posisi AFLN pada akhir triwulan I 2018 naik 0,5% (qtq) atau USD1,7 miliar menjadi USD339,3 miliar, didorong oleh transaksi perolehan AFLN dalam bentuk investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya.

Selain itu, kenaikan posisi AFLN pada akhir periode laporan dipengaruhi oleh faktor perubahan lainnya seperti revaluasi positif atas AFLN dalam denominasi non-dolar AS sejalan dengan dolar AS yang melemah terhadap beberapa mata uang tertentu.

"Bank Indonesia memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan I 2018 masih tetap sehat. Meski demikian, Bank Indonesia tetap mewaspadai risiko net kewajiban PII terhadap perekonomian," paparnya.

Ke depan, Bank Indonesia meyakini kinerja PII Indonesia akan semakin baik sejalan dengan terjaganya stabilitas perekonomian dan pemulihan ekonomi Indonesia didukung oleh konsistensi dan sinergi bauran kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan reformasi struktural.