Mobil Nonsubsidi Wajib Gunakan Biodesel

JAKARTA - Pemerintah akan memperluas penerapan program penggunaan bauran minyak dalam solar sebesar 20% (Biodiesel 20/B20) kepada seluruh kendaraan bermesin diesel. Selain menghemat devisa, pemanfaatan bahan baku lokal ini bisa mengurangi impor BBM.

Sebelumnya B20 dalam konsumsi solar hanya diwajibkan kepada kendaraan bersubsidi atau public service obligation (PSO) seperti kereta api. Dengan kebijakan baru ini, nantinya B20 akan wajib digunakan pada kendaraan non-PSO seperti alat-alat berat di sektor pertambangan, traktor atau ekskavator, termasuk juga diperluas ke kendaraan-kendaraan pribadi.

Potensi penghematan diperkirakan mencapai USD21 juta atau sekitar Rp302 miliar/hari. Aturan baru perluasan penggunaan biodesel ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas percepatan pelaksanaan mandatori biodiesel di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. ”Saat ini penggunaan energi fosil masih sangat dominan dari bauran energi nasional. Sedangkan pemanfaatan energi baru terbarukan masih sangat kecil," kata Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh bila mulai bergerak menggunakan energi baru terbarukan. Salah satunya adalah penghematan devisa. Pasalnya jika biodiesel digunakan maka akan bisa mengurangi impor minyak. "Saya mendapatkan informasi bahwa setiap hari, kalau ini bisa kita lakukan, kita akan hemat kurang lebih USD21 juta per hari," ungkapnya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution memmbenarkan bahwa dampak penggunaan biodiesel adalah akan menghemat devisa. Hal ini dinilai penting karena memang neraca perdagangan sudah empat tahun terakhir defisit. “Enam bulan terakhir periode Januari-Juni kita defisitnya untuk perdagangan migas USD5,4 miliar. Sedangkan nonmigas kita surplus USD 4,4 miliar. Jadi totalnya defisit USD 1miliar dolar lebih,” jelasnya.

Dengan implementasi mandatori biodiesel bagi nonsubsidi, maka diharapkan dapat membantu memperbaiki defisit transaksi berjalan karena mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM). "Setelah kami cek beberapa data termasuk valas dari impor BBM dan macam-macam itu bisa mencapai sekitar USD5,5 miliar setahun. Jadi tadi kita defisitnya 6 bulan hanya 1 (miliar dolar AS), jadi kalau setahun dua (miliar) ya selesai itu sebenarnya," ujar Darmin terkait penghematan devisa jika mandatori biodiesel sudah berjalan penuh.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam revisi ini akan memperluas cakupan penggunaan biodiesel tidak saja bagi PSO tapi juga non-PSO. Selama ini, kewajiban yang diatur hanya untuk biodiesel bersubsidi.

Airlangga mengatakan dengan kebijakan ini maka crude palm oil (CPO) ini bisa digunakan untuk energi tanpa memberikan tekanan kepada sektor pangan. (Dita Angga/Oktiani Endarwati)