Penunjukkan Ngabalin Jabat Komisaris AP I Jadi Sorotan
Sabtu, 21 Juli 2018 - 20:17 WIB
Penunjukkan Ngabalin Jabat Komisaris AP I Jadi Sorotan
A
A
A
JAKARTA - Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menunjuk Politikus Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin sebagai Komisaris PT Angkasa Pura (AP) I dikritik Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra, Ahmad Riza Patria. Terlebih, Ngabalin menjadi rangkap jabatan sebagai Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), setelah ditunjuk Rini Soemarno tersebut.
"Di tengah masalah kita juga masalah BUMN, harusnya pemerintah menempatkan orang-orang yang terbaik di jajaran direksi dan jajaran komisaris," kata Riza Patria di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Sebab, lanjut dia, komisaris atau direksi bukan jabatan politik, melainkan harus diisi oleh kalangan profesional. "Bukan bagi-bagi kekuasaan dan bukan bagi-bagi kue," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR ini.
Menurut dia, berbahaya jika jabatan komisaris atau direksi tidak diisi oleh kalangan profesional. "Kalau ini yang dilakukan bagi kekuasaan karena teman, saudara, kerabat, kroni dan sebagainya, maka yang hancur bukan hanya BUMN, maka bangsa ini akan hancur," ujarnya.
Menurut dia, Ngabalin menjadi salah satu contoh bagi-bagi kekuasaan di era pemerintahan saat ini. Sebab, sebelumnya juga sejumlah pengamat dan pendukung Jokowi telah mendapatkan jabatan seperti komisaris BUMN maupun duta besar. "Harapan kami tentu pemerintah harus bijak jangan sampai jabatan ini diisi karena faktor-faktor di luar profesionalisme," ujarnya.
"Di tengah masalah kita juga masalah BUMN, harusnya pemerintah menempatkan orang-orang yang terbaik di jajaran direksi dan jajaran komisaris," kata Riza Patria di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Sebab, lanjut dia, komisaris atau direksi bukan jabatan politik, melainkan harus diisi oleh kalangan profesional. "Bukan bagi-bagi kekuasaan dan bukan bagi-bagi kue," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR ini.
Menurut dia, berbahaya jika jabatan komisaris atau direksi tidak diisi oleh kalangan profesional. "Kalau ini yang dilakukan bagi kekuasaan karena teman, saudara, kerabat, kroni dan sebagainya, maka yang hancur bukan hanya BUMN, maka bangsa ini akan hancur," ujarnya.
Menurut dia, Ngabalin menjadi salah satu contoh bagi-bagi kekuasaan di era pemerintahan saat ini. Sebab, sebelumnya juga sejumlah pengamat dan pendukung Jokowi telah mendapatkan jabatan seperti komisaris BUMN maupun duta besar. "Harapan kami tentu pemerintah harus bijak jangan sampai jabatan ini diisi karena faktor-faktor di luar profesionalisme," ujarnya.
(akr)
Lihat Juga :
