Politikus NasDem Bilang Impor Beras Dilakukan Berdasar Kajian

JAKARTA - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan bahwa kebijakan impor beras yang akan dilakukan pemerintah telah didasarkan atas kajian dan analisa.

Anggota Komisi VI DPR Hamdhani menyatakan kemungkinan pemerintah mengambil langkah impor beras lantaran ada kebutuhan urgent. Karena melihat ke depan akan datang musim hujan dan ancaman hama tanaman.

"Kebijakan impor beras yang disiapkan pemerintah ke depan bukan tanpa kajian dan analisa. Proses pengambilan kebijakan impor ini tidak hanya di tangan Menteri Perdagangan, melainkan keputusan rapat koordinasi kementerian atau lembaga terkait yang dipimpin oleh Menko Perekonomian," ucapnya, Kamis (20/9) dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Polemik Impor Beras" di Gedung DPR Jakarta.

Menurutnya, kebijakan impor dilakukan karena memang kebutuhan yang sangat mendesak. Selain mengantisipasi datangnya musim hujan dan serangan hama, juga untuk menjaga stok pangan tetap terkendali dan tidak terkena inflasi. "Apalagi data Kementerian Pertanian menyebut lahan-lahan kita sudah semakin menyusut," ungkapnya.

Seharusnya, sambung politikus Partai NasDem, impor dilakukan ketika masa panen sudah selesai atau ketika musim tanam sedang berlangsung.

"Impor juga harus disesuaikan dengan kebutuhan stok pangan ke depan dan agar tak ada spekulan yang bermain," tegasnya.

Namun, Hamdani mengatakan tetap perlu ada pembenahan tata kelola pangan nasional dengan menyikat pelaku kartel impor pangan. Dia juga mengatakan DPR akan segera memanggil pihak terkait untuk mempertanyakan kebijakan impor beras tersebut.

"Kami akan mengundang dan mempertanyakan hasil rapat Menko Perekonomian dan menteri terkait sehingga soal impor beras tidak menjadi polemik berkepanjangan," katanya.