Rizal Ramli Minta Pemerintah Hapus Sistem Kuota Impor yang Suburkan Praktik Kartel
Kamis, 20 September 2018 - 22:14 WIB
Rizal Ramli Minta Pemerintah Hapus Sistem Kuota Impor yang Suburkan Praktik Kartel
A
A
A
JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli menyatakan kebijakan impor beras yang dilakukan Kementerian Perdagangan merupakan akibat dari permainan kartel produk pangan yang selalu menempel di pemerintahan. Kuatnya mereka membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun tidak berkutik menghadapi tekanan impor.
"Kebijakan impor muncul di saat musim panen. Ini sistem yang kejam sekali. Para kartel menguasai seluruh komoditas terkait kebijakan impor yang muncul ini," ucapnya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Polemik Impor Beras" di Gedung DPR Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Menurutnya, kalau ingin jalannya pemerintahan menjadi benar dan posisi Jokowi mendapat dukungan rakyat, maka pemerintah harus membenahi sistem kartel tersebut. "Jokowi pidato akan hapus kartel mafia, tapi begitu Pak Jokowi berkuasa orang-orangnya ditempel," jelasnya.
Rizal juga mengusulkan agar pemerintah menghapus sistem kuota impor yang selama ini menyuburkan praktik kartel. "Sudah saatnya pemerintah memberlakukan sistem tarif dalam impor bahan pangan agar tidak membuat negara merugi," ungkapnya.
Dia menceritakan modus permainan dan struktur pasar di Indonesia yang diciptakan oleh kartel. Mulai dari saat panen, mereka menurunkan harga impor sehingga harga petani jatuh. Begitu tidak panen, harga kembali dinaikkan.
"Inilah yang membuat harga-harga pangan dari petani menjadi jatuh. Begitu tidak panen, harga kembali digenjot naik. Jadi petani tidak untung malah buntung. Konsumen menjadi sangat dirugikan. Ini terjadi di banyak komoditas pangan. Kami minta pemerintah benahi sistem kartel ini," katanya.
Rizal mencontohkan perbedaan harga beras di Thailand yang hanya Rp6.000 dan sekitar Rp7.000 ketika sampai di Indonesia. Sedangkan di dalam negeri harga beras Rp10.000 per liter.
"Kebijakan impor muncul di saat musim panen. Ini sistem yang kejam sekali. Para kartel menguasai seluruh komoditas terkait kebijakan impor yang muncul ini," ucapnya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Polemik Impor Beras" di Gedung DPR Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Menurutnya, kalau ingin jalannya pemerintahan menjadi benar dan posisi Jokowi mendapat dukungan rakyat, maka pemerintah harus membenahi sistem kartel tersebut. "Jokowi pidato akan hapus kartel mafia, tapi begitu Pak Jokowi berkuasa orang-orangnya ditempel," jelasnya.
Rizal juga mengusulkan agar pemerintah menghapus sistem kuota impor yang selama ini menyuburkan praktik kartel. "Sudah saatnya pemerintah memberlakukan sistem tarif dalam impor bahan pangan agar tidak membuat negara merugi," ungkapnya.
Dia menceritakan modus permainan dan struktur pasar di Indonesia yang diciptakan oleh kartel. Mulai dari saat panen, mereka menurunkan harga impor sehingga harga petani jatuh. Begitu tidak panen, harga kembali dinaikkan.
"Inilah yang membuat harga-harga pangan dari petani menjadi jatuh. Begitu tidak panen, harga kembali digenjot naik. Jadi petani tidak untung malah buntung. Konsumen menjadi sangat dirugikan. Ini terjadi di banyak komoditas pangan. Kami minta pemerintah benahi sistem kartel ini," katanya.
Rizal mencontohkan perbedaan harga beras di Thailand yang hanya Rp6.000 dan sekitar Rp7.000 ketika sampai di Indonesia. Sedangkan di dalam negeri harga beras Rp10.000 per liter.
(ven)
Lihat Juga :
