Jokowi Akan Tingkatkan Anggaran Desa dari Rp60 Triliun Menjadi Rp73 Triliun
Jokowi Akan Tingkatkan Anggaran Desa dari Rp60 Triliun Menjadi Rp73 Triliun
A
A
A
LUBUK PAKAM - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bertemu dengan ribuan pendamping desa dari seluruh Sumatra Utara (Sumut) dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Gedung Balairung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang, Lubuk Pakam, Senin (8/10/2018).
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bersama Ketua TP PKK Sumut, Nawal Lubis turut mendampingi Presiden pada kunjungan kerja itu.
Jokowi mengatakan setelah membangun infrastruktur diharapkan semua pihak termasuk pendamping desa dapat membangun manusia desa. Menurut dia, pemerintah selama 3 tahun fokus pada pembangunan infrastruktur desa.
"Dana desa bukan hanya untuk membangun infrastruktur, sudah saatnya kita membangun manusianya, kita ingin manusia Indonesia sudah sehat sejak dalam kandungan," ujarnya.
Sejak tahun 2015 hingga 2017, kata Jokowi, ada anggaran dana sebesar Rp187 triliun untuk dana desa. Dana tersebut diharapkan Jokowi dapat digunakan sebaik-baiknya. "Saya titip dana yang seperti ini harus tepat sasaran. Oleh sebab itu, ada pendamping desa. Banyak negara mau belajar dengan kita apa itu dana desa, bagaimana pengelolaanya, manfaatnya, apa efeknya," ujarnya.
Ia mengatakan, dulu perputaran ekonomi hanya ada di Jakarta dan kota-kota besar. Dengan kata lain, desa jadi terlupakan. Untuk itu, dana desa akan bermanfaat untuk rakyat desa. Tentunya, dana desa harus benar-benar bermanfaat.
"Pembangunan desa tidak boleh setengah-setengah dan tidak boleh basa basi, ini harus betul bermanfaat, ada pembangunan irigasi, jembatan dan saya ingatkan agar barang-barang itu pembeliannya agar di desa dan sekitarnya, agar perputaran uang di desa jadi besar," katanya.
Kepala desa, Pendamping Desa, Guru PAUD, Posyandu dan lainnya harus terintegrasi. Menurut Jokowi manfaatnya akan kelihatan tidak hanya setahun dan dua tahun saja bahkan bisa 5 atau 10 tahun. "Meski begitu semuanya harus disiapkan dari sekarang. Kalau tidak, kita akan kalah dari negara lain," ujarnya.
Selain itu, Jokowi berharap agar Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dan komponen terkait bisa bersama-sama memanfaatkan dan memantau penggunaan dana desa. "Semoga penggunaanya betul bermanfaat bagi rakyat," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan sesuai arahan Presiden, pemdampingan desa dan pengawasannya terus ditingkatkan. Tahun depan, anggaran desa ditingkatkan dari Rp60 triliun menjadi Rp73 triliun. "Kualitas pekerja pendamping desa kami perbaiki dari tadi yang di pusat dan dialihkan di Provinsi, hingga diseleksi menggunakan sistem online," katanya.
Selain itu, pendampingan juga dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan sosialisasi serta meningkatkan kapasitas pendamping desa.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Eko Putro Sandjojo, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, Pangdam I/BB Mayjen TNI MS Fadhilah Sabrar, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan.
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bersama Ketua TP PKK Sumut, Nawal Lubis turut mendampingi Presiden pada kunjungan kerja itu.
Jokowi mengatakan setelah membangun infrastruktur diharapkan semua pihak termasuk pendamping desa dapat membangun manusia desa. Menurut dia, pemerintah selama 3 tahun fokus pada pembangunan infrastruktur desa.
"Dana desa bukan hanya untuk membangun infrastruktur, sudah saatnya kita membangun manusianya, kita ingin manusia Indonesia sudah sehat sejak dalam kandungan," ujarnya.
Sejak tahun 2015 hingga 2017, kata Jokowi, ada anggaran dana sebesar Rp187 triliun untuk dana desa. Dana tersebut diharapkan Jokowi dapat digunakan sebaik-baiknya. "Saya titip dana yang seperti ini harus tepat sasaran. Oleh sebab itu, ada pendamping desa. Banyak negara mau belajar dengan kita apa itu dana desa, bagaimana pengelolaanya, manfaatnya, apa efeknya," ujarnya.
Ia mengatakan, dulu perputaran ekonomi hanya ada di Jakarta dan kota-kota besar. Dengan kata lain, desa jadi terlupakan. Untuk itu, dana desa akan bermanfaat untuk rakyat desa. Tentunya, dana desa harus benar-benar bermanfaat.
"Pembangunan desa tidak boleh setengah-setengah dan tidak boleh basa basi, ini harus betul bermanfaat, ada pembangunan irigasi, jembatan dan saya ingatkan agar barang-barang itu pembeliannya agar di desa dan sekitarnya, agar perputaran uang di desa jadi besar," katanya.
Kepala desa, Pendamping Desa, Guru PAUD, Posyandu dan lainnya harus terintegrasi. Menurut Jokowi manfaatnya akan kelihatan tidak hanya setahun dan dua tahun saja bahkan bisa 5 atau 10 tahun. "Meski begitu semuanya harus disiapkan dari sekarang. Kalau tidak, kita akan kalah dari negara lain," ujarnya.
Selain itu, Jokowi berharap agar Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dan komponen terkait bisa bersama-sama memanfaatkan dan memantau penggunaan dana desa. "Semoga penggunaanya betul bermanfaat bagi rakyat," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan sesuai arahan Presiden, pemdampingan desa dan pengawasannya terus ditingkatkan. Tahun depan, anggaran desa ditingkatkan dari Rp60 triliun menjadi Rp73 triliun. "Kualitas pekerja pendamping desa kami perbaiki dari tadi yang di pusat dan dialihkan di Provinsi, hingga diseleksi menggunakan sistem online," katanya.
Selain itu, pendampingan juga dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan sosialisasi serta meningkatkan kapasitas pendamping desa.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Eko Putro Sandjojo, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, Pangdam I/BB Mayjen TNI MS Fadhilah Sabrar, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan.
(ven)
Explore More