Musim Panen Ikan, Menteri Susi Minta 3 Hal Ini Diperbaiki

JAKARTA - Agar nelayan Indonesia dapat merasakan berkah musim panen ikan secara maksimal, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut ada tiga hal yang perlu diperbaiki.

"Nelayan mengeluh solar susah, padahal kan masa panen ikan terbatas. Nanti saya akan rapat konsolidasi meminta agar di musim panen ikan itu kecukupan solar harus dijaga," ujar Susi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/10/2018).

Persoalan ketersediaan stok bahan bakar tersebut ditemui Susi saat mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Jembrana, Bali, Rabu (10/10) lalu. Dalam kegiatan tersebut, Susi melakukan dialog dengan nelayan sekitar dan juga menyaksikan langsung proses bongkar muat hasil tangkapannya.

Selain persoalan bahan bakar, lanjut Susi, aduan dari nelayan adalah mengenai harga ikan di musim panen yang turun drastis. Ikan tongkol misalnya, sebelum musim panen dijual dengan harga Rp15.000/kg. Namun, di musim panen hanya dihargai Rp9.000/kg, bahkan Rp6.000/kg untuk yang berukuran kecil.

Harga tersebut diakuinya terlalu rendah untuk ikan tongkol, yang menurutnya bisa bertahan di angka Rp10.000-15.000/kg. Susi menilai, turunnya harga menunjukkan bahwa business process pelelangan ikan perlu dibenahi.

Proses pelelangan ikan yang seharusnya dilakukan secara terbuka, kata dia, saa ini masih kerap dilakukan secara tertutup."Sistem tertutup itu rawan kecurangan, manipulasi dan kompromi. Jadi akhirnya harga ke nelayan sangat rendah," tuturnya.

Solusinya, Susi memikirkan sistem pelelangan yang lebih baik, mengundang lebih banyak pembeli, atau membuat badan usaha pemerintah atau koperasi yang dikelola pemerintah bersama masyarakat nelayan untuk menjaga batas harga bawah.

Menteri Susi berpendapat, restrukturisasi pelelangan dan penampungan ikan perlu dilakukan agar para bakul ikan, pengusaha, ataupun tengkulak tak lagi bisa mempermainkan harga ikan dari para nelayan.

Hal lain yang perlu diperbaiki, lanjutnya, adalah perihal uang hasil penjualan ikan yang tidak dibayarkan langsung. Kadang nelayan baru menerima bayaran setelah tiga bulan.

Untuk itu, Menteri Susi berencana menggandeng Perum Perindo dan PT Perinus untuk menanggulangi persoalan pembayaran ini. Pembayaran tunai, tegas dia, sangat dibutuhkan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat.

Menanggapi masalah para nelayan tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar mengatakan akan segera mencarikan solusi sehingga nelayan dapat merasakan manfaat ekonomi yang besar dari kelimpahan ikan di laut.

"Produksi perikanan Pengambengan tahun 2018 ini meningkat pesat dibanding tahun lalu, di mana per 26 September 2018 saja, sudah 55% lebih banyak dibandingkan total seluruh penangkapan ikan tahun 2017 yang didaratkan di Pengambengan. Oleh karena itu, manfaat ekonominya harus dimaksimalkan," ujarnya.

Selain tiga hal tersebut, KKP juga telah melakukan berbagai upaya lain untuk terus mendorong geliat bisnis perikanan yang menguntungkan nelayan kecil. KKP telah melakukan pengerukan 119.000 kubik dan memperdalam kolam pelabuhan sehingga memudahkan kapal-kapal untuk keluar masuk pelabuhan. KKP juga akan mengupayakan penambahan breakwater di mulut kolam sehingga dapat efektif mengantisipasi sedimentasi.

Seusai melakukan dialog dengan nelayan, Menteri Susi memimpin peluncuran Aplikasi Laut Nusantara dan Wakatobi AIS hasil pengembangan BRSDM KKP. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi juga menyerahkan secara simbolis bantuan tiga paket Inovasi Laut Nusantara bagi nelayan. Terakhir, Menteri Susi bersama rombongan meninjau pembangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana.