Susi Gandeng SKK Migas Bangun Ketahanan Energi di Wilayah Pesisir
Susi Gandeng SKK Migas Bangun Ketahanan Energi di Wilayah Pesisir
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama SKK Migas bekerja sama guna membangun ketahanan energi melalui sinergi keamanan industri strategis nasional. KKP dan SKK Migas telah berkoordinasi dalam penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau biasa disingkat RZWP3K.
Dengan kerja sama penyusunan RZWP3K ini, diharapkan terciptanya sinergi positif antara kegiatan dari sektor perikanan dan kelautan dengan sektor hulu minyak dan gas bumi.
Untuk memperkuat kerja sama antara KKP dan SKK Migas ini, dalam kesempatan tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi melakukan penandatanganna nota kesepahaman (MoU). Penandatanganan dilakukan di sela kegiatan Security Summit 2018 yang diselenggarakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Ruang lingkup MoU ini meliputi kajian bersama aspek teknis pemanfaatan fasilitas produksi lepas pantai yang sudah tidak digunakan, sinkronasi rencana pembuatan zonasi ruang laut, dan sinkronisasi program tanggung jawab sosial kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan program pengembangan masyarakat.
"Penandatanganan MoU hal yang memang biasa untuk instansi pemerintah untuk melakukan kerja sama. Supaya (kerja sama) sudah ada framenya, kita bikin MoU ini," kata Susi dalam rilis di Jakarta, Sabtu (20/10/2018).
Ia berharap, kerja sama KKP dan SKK Migas pada ruang lingkup yang telah disepakati dapat terus berkembang, karena menurutnya kedua instansi memiliki banyak bidang yang saling berhubungan. Misalnya terkait pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menunjang kegiatan nelayan.
"Misalnya subsidi BBM untuk nelayan, operasi daripada outsource serta minyak minyak yang dilakukan oleh SKK Migas yang ada kaitannya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan," tandasnya.
Sebagai bentuk dukungan sektor hulu minyak dan gas bumi kepada sektor perikanan dan kelautan, SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) bersamaan dengan penandatangan MoU ini memberikan dukungan terhadap Program Pengembangan Masyarakat Nelayan dalam bentuk bantuan di awal 15 unit kapal ukuran 3GT. Selanjutnya kapal tersebut akan diserahkan untuk nelayan korban bencana di Palu, Donggala dan Lombok.
Dengan kerja sama penyusunan RZWP3K ini, diharapkan terciptanya sinergi positif antara kegiatan dari sektor perikanan dan kelautan dengan sektor hulu minyak dan gas bumi.
Untuk memperkuat kerja sama antara KKP dan SKK Migas ini, dalam kesempatan tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi melakukan penandatanganna nota kesepahaman (MoU). Penandatanganan dilakukan di sela kegiatan Security Summit 2018 yang diselenggarakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Ruang lingkup MoU ini meliputi kajian bersama aspek teknis pemanfaatan fasilitas produksi lepas pantai yang sudah tidak digunakan, sinkronasi rencana pembuatan zonasi ruang laut, dan sinkronisasi program tanggung jawab sosial kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan program pengembangan masyarakat.
"Penandatanganan MoU hal yang memang biasa untuk instansi pemerintah untuk melakukan kerja sama. Supaya (kerja sama) sudah ada framenya, kita bikin MoU ini," kata Susi dalam rilis di Jakarta, Sabtu (20/10/2018).
Ia berharap, kerja sama KKP dan SKK Migas pada ruang lingkup yang telah disepakati dapat terus berkembang, karena menurutnya kedua instansi memiliki banyak bidang yang saling berhubungan. Misalnya terkait pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menunjang kegiatan nelayan.
"Misalnya subsidi BBM untuk nelayan, operasi daripada outsource serta minyak minyak yang dilakukan oleh SKK Migas yang ada kaitannya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan," tandasnya.
Sebagai bentuk dukungan sektor hulu minyak dan gas bumi kepada sektor perikanan dan kelautan, SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) bersamaan dengan penandatangan MoU ini memberikan dukungan terhadap Program Pengembangan Masyarakat Nelayan dalam bentuk bantuan di awal 15 unit kapal ukuran 3GT. Selanjutnya kapal tersebut akan diserahkan untuk nelayan korban bencana di Palu, Donggala dan Lombok.
(ven)
Explore More