Vokasi untuk Tingkatkan Kompetensi

JAKARTA - Berdasarkan data BPS, 58 % dari 131 juta angkatan kerja Indonesia adalah lulusan SD-SMP. Kondisi tersebut menyebabkan angkatan kerja Indonesia terjebak pada pekerjaan low-midle trap. Di mana mereka tidak bisa lagi up grade ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena terbatas oleh syarat minimal pendidikan dan batas maksimal usia.

Untuk mengatasi persoalan angkatan kerja tersebut, pemerintah menggenjot pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK). Salah satu bentuknya adalah penguatan akses pelatihan, yaitu dihapusnya syarat minimal pendidikan dan syarat maksimal usia. Sehingga, siapapun dapat mengikuti pelatihan di BLK.

"Kalau ini tidak kita lakukan, tentu ini (peningkatan kompetensi) akan membutuhkan waktu lebih lama," ujar Hanif, saat menjadi pembicara pada acara Kompas100 CEO Forum 2018, di JCC Jakarta, Selasa (27/11/2018)..

Selain memperkuat akses, Kementerian Ketenagakerjaan juga memperkuat mutu pelatihan vokasi. Yakni dengan diterapkannya program 3R (Reorientasi, Revitalisasi, dan Rebranding) BLK.

Hanif mencontohkan BLK yang telah menerapkak program ini. Pertama, BBPLK Semarang yang dulu menyelenggarakan program pelatihan menjahit, kini telah di-up grade menjadi fashion technology.

"Sehingga orientasi lulusannya tidak hanya masuk industri garmen atau menjahit di rumah. Tapi kini mereka sudah menguasai fashion design," jelas Hanif.

Kedua, BBLK Bekasi, yang dulu menyelenggarakan program pelatihan IT. Kini, siswa pelatihannya diajarkan pembuatan animasi dan game.

"Itu menunjukkan bahwa (pelatihan) vokasi itu keren, bukan kelas dua. Masyarakat perlu tahu, anak-anak muda kita perlu tahu," paparnya.

Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi pelatihan vokasi di BLK dapat mengunjungi: binalattas.kemnaker.go.id