Mencari Model Ekonomi Atas Dampak dari Konversi Hutan
Sabtu, 01 Desember 2018 - 22:01 WIB
Mencari Model Ekonomi Atas Dampak dari Konversi Hutan
A
A
A
JAKARTA - Apakah keuntungan pembukaan lahan hutan untuk kegiatan ekonomi sebanding dengan kerugian nilai ekositem yang hilang? Valuasi nilai ekosistem hutan dalam satuan moneter dapat dilakukan sebagai pedoman untuk membuat keputusan alokasi sumber daya hutan yang dibangun dalam model ekonomi.
Simulasi model ekonomi dikembangkan dengan memasukkan besarnya pendapatan dari pembukaan hutan dan nilai yang hilang dari konversi tersebut. Konversi hutan akan menghilangkan berbagai jasa ekosistem hutan yang terdiri atas nilai penyedia (provisioning services), nilai budaya (cultural services), nilai pengaturan (regulating services), dan nilai pendukung (supporting services).
Model ekonomi tersebut mampu memperkirakan dampak ekonomi akibat konversi hutan serta memperkirakan luas hutan yang dapat dikonversi untuk memaksimalkan nilai lahan.
Simulasi model ekonomi telah banyak dilakukan untuk mengetahui apakah dengan membuka hutan, keuntungan yang diperoleh secara ekonomi lebih besar dibandingkan dengan mempertahankan sejumlah lahan hutan tersebut.
Studi yang dilakukan di Amazon Brasil pada 2008 memprediksi kerugian ekonomi dari adanya perubahan iklim akibat pembukaan lahan pertanian sekitar USD4 miliar pada 2020, dan dapat mencapai USD14 miliar pada 2070.
Model valuasi ekonomi juga dilakukan di hutan Sabah Malaysia oleh Infectious Disease Emergence and Economics of Altered Landscapes Program (IDEEAL) untuk mengetahui dampak ekonomi akibat deforestasi hutan melalui skenario penggunaan lahan, yaitu adanya pemanfaaatan kekayaan hayati dari ekosistem dan munculnya malaria; Adanya pemanfaaatan kekayaan hayati dari ekosistem dan tidak adanya malaria; Tidak adanya pemanfaaatan kekayaan hayati dari ekosistem dan tidak adanya malaria; Keadaan aktual di Sabah.
Berdasarkan hasil simulasi model ekonomi hutan di Sabah, dapat disimpulkan bahwa deforestasi sudah selayaknya dihentikan. Konversi aktual hutan yang terkonversi di Sabah menunjukkan proporsi yang sub-optimal.
"Simulasi model ekonomi juga akan dilakukan dalam penelitian DEEAL yang berlokasi di Riau, Kalimantan Timur, dan Papua Barat. Model ekonomi tersebut diharapkan dapat memproyeksikan biaya terkait munculnya penyakit akibat perubahan pengunaan lahan di Indonesia dalam berbagai skenario yang mungkin terjadi, sehingga dapat meringankan dampak negatif akibat perubahan lahan yang mungkin muncul," ujar Ketua Dewan Guru Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Profesor Wiku Adisasmito dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/12/2018).
Wiku yang juga koordinator Indohun, menyebutkan model ekonomi juga dapat memberikan rekomendasi perumusan kebijakan yang berkelanjutan hingga digunakan untuk menuntut keadilan terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan pembukaan lahan.
Dia menerangkan, kerugian ekonomi akibat rusaknya hutan yang disebabkan pembukaan lahan tidak bertanggung jawab oleh pihak swasta dapat menjadi pelanggaran hukum perdata melalui perhitungan jumlah kerugian negara oleh Lembaga terkait. Tetapi, hutan dan sumber daya di dalamnya membutuhkan definisi yang jelas dalam kerugian negara, kerugian keuangan, ataupun kekayaan negara.
"Penerapan nilai-nilai ekosistem hutan di Indonesia tentunya membutuhkan kerja sama lintas sektoral di luar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengambilan contoh dari negara-negara yang telah berhasil menggunakan konsep valuasi hutan dalam kebijakan pemerintahannya dapat menjadi referensi menuju kebijakan kehutanan yang berkelanjutan," kata Wiku.
Simulasi model ekonomi dikembangkan dengan memasukkan besarnya pendapatan dari pembukaan hutan dan nilai yang hilang dari konversi tersebut. Konversi hutan akan menghilangkan berbagai jasa ekosistem hutan yang terdiri atas nilai penyedia (provisioning services), nilai budaya (cultural services), nilai pengaturan (regulating services), dan nilai pendukung (supporting services).
Model ekonomi tersebut mampu memperkirakan dampak ekonomi akibat konversi hutan serta memperkirakan luas hutan yang dapat dikonversi untuk memaksimalkan nilai lahan.
Simulasi model ekonomi telah banyak dilakukan untuk mengetahui apakah dengan membuka hutan, keuntungan yang diperoleh secara ekonomi lebih besar dibandingkan dengan mempertahankan sejumlah lahan hutan tersebut.
Studi yang dilakukan di Amazon Brasil pada 2008 memprediksi kerugian ekonomi dari adanya perubahan iklim akibat pembukaan lahan pertanian sekitar USD4 miliar pada 2020, dan dapat mencapai USD14 miliar pada 2070.
Model valuasi ekonomi juga dilakukan di hutan Sabah Malaysia oleh Infectious Disease Emergence and Economics of Altered Landscapes Program (IDEEAL) untuk mengetahui dampak ekonomi akibat deforestasi hutan melalui skenario penggunaan lahan, yaitu adanya pemanfaaatan kekayaan hayati dari ekosistem dan munculnya malaria; Adanya pemanfaaatan kekayaan hayati dari ekosistem dan tidak adanya malaria; Tidak adanya pemanfaaatan kekayaan hayati dari ekosistem dan tidak adanya malaria; Keadaan aktual di Sabah.
Berdasarkan hasil simulasi model ekonomi hutan di Sabah, dapat disimpulkan bahwa deforestasi sudah selayaknya dihentikan. Konversi aktual hutan yang terkonversi di Sabah menunjukkan proporsi yang sub-optimal.
"Simulasi model ekonomi juga akan dilakukan dalam penelitian DEEAL yang berlokasi di Riau, Kalimantan Timur, dan Papua Barat. Model ekonomi tersebut diharapkan dapat memproyeksikan biaya terkait munculnya penyakit akibat perubahan pengunaan lahan di Indonesia dalam berbagai skenario yang mungkin terjadi, sehingga dapat meringankan dampak negatif akibat perubahan lahan yang mungkin muncul," ujar Ketua Dewan Guru Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Profesor Wiku Adisasmito dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/12/2018).
Wiku yang juga koordinator Indohun, menyebutkan model ekonomi juga dapat memberikan rekomendasi perumusan kebijakan yang berkelanjutan hingga digunakan untuk menuntut keadilan terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan pembukaan lahan.
Dia menerangkan, kerugian ekonomi akibat rusaknya hutan yang disebabkan pembukaan lahan tidak bertanggung jawab oleh pihak swasta dapat menjadi pelanggaran hukum perdata melalui perhitungan jumlah kerugian negara oleh Lembaga terkait. Tetapi, hutan dan sumber daya di dalamnya membutuhkan definisi yang jelas dalam kerugian negara, kerugian keuangan, ataupun kekayaan negara.
"Penerapan nilai-nilai ekosistem hutan di Indonesia tentunya membutuhkan kerja sama lintas sektoral di luar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengambilan contoh dari negara-negara yang telah berhasil menggunakan konsep valuasi hutan dalam kebijakan pemerintahannya dapat menjadi referensi menuju kebijakan kehutanan yang berkelanjutan," kata Wiku.
(ven)
Lihat Juga :
