Membangun Infrastruktur Papua Melalui Pendekatan Adat

JAKARTA - Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengakui membangun Papua tidak mudah. Banyak persoalan yang dihadapi pemerintah, terutama penyebaran penduduk yang tidak tersebar merata.

Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas Velix Wanggai mengatakan, garis besar yang ada, penekanan paling penting membangun papua banyak kompleksitas. Konteks wilayah paling sulit karena terdapat lima wilayah adat di Papua dan dua di Papua barat.

"Sebuah konsep di dalam menyederhanakan suku yang hampir 250-an jumlahnya. Bahasa suku hampir 300 bahasa dengan sub-etnik dan klan-klan berbeda," ujarnya di Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Velix menjelaskan, bagian antropologi pihaknya melakukan simpifikasi terhadap tujuh wilayah adat tersebut. Mereka dinilainya punya karakter berbeda-beda. "Satu hal yang menarik pemerintah dalam lima tahun yaitu akomodasi pendekatan adat, sosiologi, antropologis dari 2015-2019. Ditandai dengan akomodasi pengembangan wilayah strategis berdasarkan 5 wilayah adat," katanya.

Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi menambahkan, pembangunan proyek koridor Trans Papua sudah mulai dilaksanakan. Mulai dari Jayapura dan Wamena dengan panjang 585 kilometer.

"Sudah dilakukan utamanya infrastruktur fisik agar bisa mobilisasi masyarakat daerah. Kita juga lakukan revisi Peraturan Presiden 84/2012 tentang pengadaan barang jasa pemerintah," pungkasnya.