Percepat Pembangunan Papua, Bappenas Gunakan Pendekatan Adat

JAKARTA - Pendekatan sosiologi-antropologi dinilai menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk wilayah Papua. Dalam setahun terakhir pemerintah telah menerbitkan dua Paket Kebijakan Percepatan Pembangunan Papua, yakni Inpres No 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Inpres No 10/2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan PON XX tahun 2020 dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.

Pendekatan kultural ini tercermin dalam Inpres No 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua. Inpres ini menekankan strategi pembangunan berbasis budaya, wilayah adat dan fokus pada orang asli Papua, khususnya yang berada di wilayah terisolir dan pegunungan serta kepulauan yang sulit dijangkau.

"Dengan pendekatan baru ini, pemerintah menghargai kearifan lokal, potensi sumber daya alam lokal dan karakteristik sosial budaya di setiap wilayah adat," ungkap Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi dalam diskusi "Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat" di Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan beberapa wilayah strategis yang berbasis wilayah adat di Provinsi Papua, yaitu wilayah adat Saireri, wilayah adat Mamta, wilayah adat Animha, wilayah adat Meepago dan wilayah adat Laapago.

Sementara di Provinsi Papua Barat, dikembangkan pendekatan pengembangan kawasan-kawasan potensial seperti kawasan industri Bintuni, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, kawasan wisata Raja Ampat maupun kawasan wisata situs sejarah Pulau Mansinam.

Paket Kebijakan Inpres 9/2017 menekankan komitmen untuk percepatan bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital dan konektivitas guna membuka isolasi wilayah, kelembagaan dan tata kelola pemerintahan serta mendorong pengembangan kawasan potensial.

"Paket kebijakan ini ditujukan kepada 25 Menteri 27 pimpinan kementerian/lembaga, Gubernur Papua dan Papua Barat dan para Bupati/Walikota se-Tanah Papua," imbuh Ketua Tim Pelaksana Desk-Papua Bappenas ini.

Beberapa terobosan penting antara lain penerapan dan penguatan sekolah berpola asrama dan pengembangan pendidikan vokasi, pemberian kesempatan yang lebih luas untuk menempuh pendidikan menengah dan tinggi bagi putra-putri orang asli Papua, termasuk pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi terutama di daerah terisolir yang minim tenaga kesehatan.

Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Sekretaris Desk Papua Velix V Wanggai menambahkan, dari hasil pertemuan Menteri PPN/Bappenas dan Gubernur Papua pada 31 Oktober 2018, disepakati langkah-langkah pemantapan dan penajaman program pengembangan kluster-kluster kawasan secara terpadu di lima kluster Biak, Jayapura, Merauke, Mimika dan Wamena.

Sejalan dengan kebijakan konektivitas di Tanah Papua, lanjut Velix, pemerintah melihat bahwa infrastruktur merupakan tulang punggung di dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, membuka isolasi wilayah dan memperlancar pelayanan dasar seperti akses ke pusat kesehatan dan pendidikan.

Saat ini Kementerian PPN/Bappenas secara intens mempertajam kebijakan dan program pengembangan sosial ekonomi kawasan di sepanjang koridor Trans Papua baik di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Langkah awal yang dilakukan melalui pemetaan segmen-segmen Trans Papua dan memadukannya dengan kebijakan sektoral secara terpadu baik pertanian, perkebunan, pariwisata, kawasan industri lokal yang terintegrasi dari hulu ke hilir, peningkatan pelabuhan laut/sungai dan bandara di kawasan potensial lainnya.

"Hal ini diikuti dengan peningkatan aktivitas komoditas unggulan lokal yang selama ini dijalankan baik kopi, coklat, karet, pala, ubi jalar dan sagu. Harapannya, Trans Papua memiliki makna dalam mendorong tumbuhnya pengembangan ekonomi komoditas dan melayani komunitas lokal di wilayah terpencil," katanya.

Velix mengakui bahwa membangun Papua tidaklah mudah, ada kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Bappenas, kata dia, mendorong pengembangan komoditas wilayah lokal, lalu pengembangan kualitas SDM. "Komoditas unggulan, SDM, konektivitas, dan iklim, ini penekanan penting yang kita lakukan," ujarnya.

Velix menambahkan, pesan penting pemerintah lainnya adalah soal kewirausahaan. "Menumbuhkan wirausaha baru, Papuan bussinessman. Kita lakukan penajaman tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pada akhirnya dapat melahirkan pengusaha orang asli Papua yang besar dan berskala nasional melalui Revisi Perpres No 84/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat," paparnya.

Selanjutnya, dalam melaksanakan paket kebijakan Inpres 10/2017 tentang Dukungan PON XX 2020 di Papua, lanjut Okto, pemerintah melihat bahwa proyek pembangunan venue PON di Papua memiliki arti penting, bukan saja keolahragaan, namun kebanggaan Indonesia wilayah Timur dan sebagai tanda kebangkitan olah raga dari Papua.

"Dampak ke depan melalui pelaksanaan PON ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian, sehingga PON XX Papua 2020 bukan hanya sukses prestasi tapi juga sukses ekonomi," tandasnya.

Program Manager Desk Papua Bappenas Theresia Ronny Andayani menambahkan, pembangunan di Papua juga mengedepankan aspek lokalitas, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Dari sisi hulu, Kementerian Pertanian memperluas titik-titik produksi dan di sisi hilir sudah dijalankan oleh beberapa mitra. "Ke depan kita akan mengembangkan bagaimana orang Papua bisa hidup dengan apa yang sudah mereka miliki," tandasnya.