Pemerintah Terus Perluas Cakupan Penyediaan Infrastruktur

JAKARTA - Pemerintah terus memperluas cakupan penyediaan infrastruktur agar dapat terus berkontribusi dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Setelah memfokuskan program pemerintah selama empat tahun terakhir di bidang infrastruktur fisik, pemerintah mencoba untuk membangun infrastruktur industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang.

"Pemerintah mendiversifikasi fokus pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya akan mengembangkan infrastruktur fisik, melainkan infrastruktur industri, serta iklim perizinan dan kemudahan berusaha," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Kamis (23/12/2018).

Diversifikasi fokus pembangunan infrastruktur ini menurutnya perlu didorong dengan memberikan kemudahan berusaha bagi para investor untuk memperbaiki iklim investasi.

Dia mengatakan, infrastruktur industri yang dimaksud meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Kawasan Pariwisata Terpadu. Pembangunan infrastruktur industri ini sendiri dilakukan untuk mendorong keinginan pemerintah dalam merealisasikan Revolusi Industri 4.0 melalui inisiatif Making Indonesia 4.0.

Inisiatif ini diharapkan mampu memberikan dampak, antara lain merevitalisasi sektor manufaktur, meraih posisi kembali sebagai net export, meningkatkan kekuatan keuangan negara, meningkatkan belanja negara, meningkatkan investasi, dan membangun ekonomi yang kokoh.

Selain itu, Darmin menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah selama ini tidak hanya berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dengan dukungan swasta dan BUMN. Dalam hal ini, dana APBN yang teralokasi untuk infrastruktur hanya mencapai 10%, sedangkan 51% berasal dari sektor swasta dan 39% dari BUMN.