Manajemen PT GUN Sesalkan Aksi Demo Eks Awak Mobil Tangki
Manajemen PT GUN Sesalkan Aksi Demo Eks Awak Mobil Tangki
A
A
A
JAKARTA - Manajemen PT Garda Utama Nasional (GUN) menyesalkan aksi demo eks Awak Mobil Tangki (AMT) di depan Istana Negara yang dilakukan oleh eks karyawan vendor PT Pertamina Patra Niaga (PPN) itu. Alasannya, mantan AMT tersebut merupakan karyawan dari PT GUN.
"Jadi tidak tepat jika mereka menuntut diangkat menjadi karyawan di PPN," tegas Manager Operasiona PT GUN, Erwin Hermunanto, kepada SINDOnews di Jakarta Selasa (15/1/2019).
Erwin bercerita, sebelum PT GUN menjadi vendor PT PPN, sejumlah karyawan yang melakukan demonstrasi dengan mengubur diri tersebut merupakan karyawan PT Sapta Sarana Sejahtera (SSS). Namun, karena terjadi peralihan vendor dari PT SSS ke PT GUN, maka sejak Maret 2017, semua AMT yang saat itu masih aktif dialihkan ke PT GUN. PT SSS sudah memberikan uang peralihan bahkan ada yang diberikan pesangon.
"Nah setelah itu, kami melakukan seleksi sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaanyang berlaku," tegas Erwin. Diantaranya, dengan memberlakukan masa percobaan selama 3 bulan bagi AMT yang bersedia bekerja di PT GUN.
Ia menerangkan, ada sebagian yang lolos kemudian mendapatkan hak-haknya sebagai karyawan tetap. Persoalan muncul, saat ada sekelompok AMT yang tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan dengan alasan toleransi kepada teman-temannya yang tidak lolos masa percobaan.
Mereka ini yang akhirnya bergabung dengan teman-teman yang tidak lolos masa percobaan dan menolak bekerja jika yang tidak lolos masa percobaan tidak dipekerjakan juga, dan itu berbuntut hingga saat ini. "Yang statusnya karyawan tetap kita panggil hingga lima kali namun tidak mau hadir untuk bekerja," imbuh Manager HRD PT GUN Hernovian.
Sehingga, sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, secara otomatis, AMT tersebut diberhentikan. "Artinya, jika mereka meminta diangkat menjadi karyawan Pertamina atau Pertamina Patra Niaga jelas tidak tepat dan salah alamat," paparnya.
Seharusnya, kata Hernovian, para mantan AMT tersebut melakukan pembicaraan dengan manajemen PT GUN untuk mencari jalan keluarnya. "Apa yang dilakukan itu tentu menimbulkan kesan tidak baik terhadap keberadaan AMT lainnya. Padahal, di perusahaan kami, segala sesuatu bisa dibicarakan secara kekeluargaan karena prinsipnya kebersamaan," paparnya.
Hernovian mengungkapkan, selama ini perusahaan memberikan perhatian lebih kepada para karyawannya. Dia mencontohkan, saat ini para AMT yang bekerja di PT GUN memiliki hak cuti tahunan.
Juga bonus yang didasarkan pada performa kinerja. Juga bonus ritase, jumlah SPBU yang dipasok serta apabila ada AMT yang mendapatkan tugas overtime. "Masalah asuransi kesehatan juga kami perhatikan," tuturnya.
Manajemen PT GUN berharap, masalah yang saat ini sedang terjadi tidak ditarik ke ranah politik. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik. "Harapan kami, masalah ini jangan di bawa-bawa ke masalah politik, karena dulu waktu Pilgub DKI aksi seperti ini pernah terjadi," tuturnya.
Saat ini, jumlah AMT yang bekerja di PT GUN mencapai 1.335 orang. Sebanyak 1.036 orang melayani pasokan BBM dari Depo Plumpang, Jakarta Utara dan sebanyak 295 orang di Depo Gerem, Banten.
"Jadi tidak tepat jika mereka menuntut diangkat menjadi karyawan di PPN," tegas Manager Operasiona PT GUN, Erwin Hermunanto, kepada SINDOnews di Jakarta Selasa (15/1/2019).
Erwin bercerita, sebelum PT GUN menjadi vendor PT PPN, sejumlah karyawan yang melakukan demonstrasi dengan mengubur diri tersebut merupakan karyawan PT Sapta Sarana Sejahtera (SSS). Namun, karena terjadi peralihan vendor dari PT SSS ke PT GUN, maka sejak Maret 2017, semua AMT yang saat itu masih aktif dialihkan ke PT GUN. PT SSS sudah memberikan uang peralihan bahkan ada yang diberikan pesangon.
"Nah setelah itu, kami melakukan seleksi sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaanyang berlaku," tegas Erwin. Diantaranya, dengan memberlakukan masa percobaan selama 3 bulan bagi AMT yang bersedia bekerja di PT GUN.
Ia menerangkan, ada sebagian yang lolos kemudian mendapatkan hak-haknya sebagai karyawan tetap. Persoalan muncul, saat ada sekelompok AMT yang tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan dengan alasan toleransi kepada teman-temannya yang tidak lolos masa percobaan.
Mereka ini yang akhirnya bergabung dengan teman-teman yang tidak lolos masa percobaan dan menolak bekerja jika yang tidak lolos masa percobaan tidak dipekerjakan juga, dan itu berbuntut hingga saat ini. "Yang statusnya karyawan tetap kita panggil hingga lima kali namun tidak mau hadir untuk bekerja," imbuh Manager HRD PT GUN Hernovian.
Sehingga, sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, secara otomatis, AMT tersebut diberhentikan. "Artinya, jika mereka meminta diangkat menjadi karyawan Pertamina atau Pertamina Patra Niaga jelas tidak tepat dan salah alamat," paparnya.
Seharusnya, kata Hernovian, para mantan AMT tersebut melakukan pembicaraan dengan manajemen PT GUN untuk mencari jalan keluarnya. "Apa yang dilakukan itu tentu menimbulkan kesan tidak baik terhadap keberadaan AMT lainnya. Padahal, di perusahaan kami, segala sesuatu bisa dibicarakan secara kekeluargaan karena prinsipnya kebersamaan," paparnya.
Hernovian mengungkapkan, selama ini perusahaan memberikan perhatian lebih kepada para karyawannya. Dia mencontohkan, saat ini para AMT yang bekerja di PT GUN memiliki hak cuti tahunan.
Juga bonus yang didasarkan pada performa kinerja. Juga bonus ritase, jumlah SPBU yang dipasok serta apabila ada AMT yang mendapatkan tugas overtime. "Masalah asuransi kesehatan juga kami perhatikan," tuturnya.
Manajemen PT GUN berharap, masalah yang saat ini sedang terjadi tidak ditarik ke ranah politik. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik. "Harapan kami, masalah ini jangan di bawa-bawa ke masalah politik, karena dulu waktu Pilgub DKI aksi seperti ini pernah terjadi," tuturnya.
Saat ini, jumlah AMT yang bekerja di PT GUN mencapai 1.335 orang. Sebanyak 1.036 orang melayani pasokan BBM dari Depo Plumpang, Jakarta Utara dan sebanyak 295 orang di Depo Gerem, Banten.
(ven)
Explore More