Daya Tarik Proyek Infrastruktur Bagi Perbankan Masih Kuat
Daya Tarik Proyek Infrastruktur Bagi Perbankan Masih Kuat
A
A
A
JAKARTA - Proyek infrastruktur masih akan menjadi fokus bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di 2019. Kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur terus meningkat, dimana Pusat Studi BUMN (PSB) mengatakan 2018 lalu total anggaran infrastruktur melampaui Rp409 triliun. Jumlah ini naik dari periode tahun sebelumnya yang mencapai Rp387,7 triliun.
Sementara untuk tahun ini masih ada gap pendanaan sekitar 42,1% yang bisa dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sedangkan sisanya sebanyak 57,9% menggunakan dana non APBN. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah menyiapkan strategi seperti kerja sama pemerintah dan swasta atau public private partnership (PPP) maupun sumber pendanaan lain.
SVP Large Corporate Bank Mandiri Yusak LS Silalahi mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir portofolio pembiayaan infrastruktur terus meningkat terutama dari pesatnya pembangunan jalan tol. Sedangkan untuk tahun ini kredit infrastruktur perseroan masih bisa tumbuh dua digit.
"Masih double digit karena infrastruktur tidak hanya tol, di transportasi juga ekspansi, selain itu ada banyak proyek di minyak dan gas juga jalan tol," kata Yusak kemarin dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (7/2/2019).
Dia menjelaskan, dalam waktu dekat, pihaknya bersama bank BUMN lain dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) akan ikut dalam kredit sindikasi proyek Jasa Marga terkait pembebasan lahan di Probowangi. Perseroan mendapat porsi kredit Rp1 triliun dari rencana tersebut yang bakal dieksekusi di Semester I 2019 ini.
"Di dalam pembiayaan infrastruktur kita tertarik karena sejak beberapa tahun ini masalah lahan sudah lebih jelas. Tapi kita sudah ada dana talangan tanah dan lain-lain sehingga pembiayaan bank, tingkat return juga sudah bisa diterima," ujarnya.
Kinerja perseroan untuk kredit infrastruktur khususnya jalan tol mencapai Rp15,9 triliun hingga akhir tahun 2018 lalu. Angka tersebut terlihat tumbuh signifikan sekitar 90% bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 7,4 triliun. Mayoritas dari angka tersebut lebih didominasi penyaluran kredit pada pembangunan tol Trans Jawa.
Yusak menambahkan, pihaknya pada tahun 2019 ini juga terus menggenjot penyaluran kredit jalan tol miliknya. Pada tahun ini saja dirinya menyebut telah melakukan beberapa pembahasan dengan beberapa konstruksi BUMN guna melanjutkan pembiayaan infrastruktur. “Trans Sumatera kami hadir, tahun lalu juga di Balikpapan-Samarinda. Trans Jawa yang paling besar, kami hadir di wilayah nusantara,” tambahnya.
Ketua Pusat Studi BUMN (PSB) Tjipta Purwita mengutarakan, pembangunan infrastruktur masih memiliki hambatan. Beberapa kendala masih ada di berbagai proyek mulai dari penyiapan sampai implementasi.
Selain itu masalah pengadaan lahan dan kurangnya dukungan fiskal dari Pemerintah menjadi penghambat realisasi proyek infrastruktur. Belum lagi jaminan Pemerintah untuk proyek infrastruktur juga terbatas. Hal ini dikhawatirkan membuat minat investor masuk ke Indonesia bisa saja menurun.
Sementara untuk tahun ini masih ada gap pendanaan sekitar 42,1% yang bisa dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sedangkan sisanya sebanyak 57,9% menggunakan dana non APBN. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah menyiapkan strategi seperti kerja sama pemerintah dan swasta atau public private partnership (PPP) maupun sumber pendanaan lain.
SVP Large Corporate Bank Mandiri Yusak LS Silalahi mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir portofolio pembiayaan infrastruktur terus meningkat terutama dari pesatnya pembangunan jalan tol. Sedangkan untuk tahun ini kredit infrastruktur perseroan masih bisa tumbuh dua digit.
"Masih double digit karena infrastruktur tidak hanya tol, di transportasi juga ekspansi, selain itu ada banyak proyek di minyak dan gas juga jalan tol," kata Yusak kemarin dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (7/2/2019).
Dia menjelaskan, dalam waktu dekat, pihaknya bersama bank BUMN lain dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) akan ikut dalam kredit sindikasi proyek Jasa Marga terkait pembebasan lahan di Probowangi. Perseroan mendapat porsi kredit Rp1 triliun dari rencana tersebut yang bakal dieksekusi di Semester I 2019 ini.
"Di dalam pembiayaan infrastruktur kita tertarik karena sejak beberapa tahun ini masalah lahan sudah lebih jelas. Tapi kita sudah ada dana talangan tanah dan lain-lain sehingga pembiayaan bank, tingkat return juga sudah bisa diterima," ujarnya.
Kinerja perseroan untuk kredit infrastruktur khususnya jalan tol mencapai Rp15,9 triliun hingga akhir tahun 2018 lalu. Angka tersebut terlihat tumbuh signifikan sekitar 90% bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 7,4 triliun. Mayoritas dari angka tersebut lebih didominasi penyaluran kredit pada pembangunan tol Trans Jawa.
Yusak menambahkan, pihaknya pada tahun 2019 ini juga terus menggenjot penyaluran kredit jalan tol miliknya. Pada tahun ini saja dirinya menyebut telah melakukan beberapa pembahasan dengan beberapa konstruksi BUMN guna melanjutkan pembiayaan infrastruktur. “Trans Sumatera kami hadir, tahun lalu juga di Balikpapan-Samarinda. Trans Jawa yang paling besar, kami hadir di wilayah nusantara,” tambahnya.
Ketua Pusat Studi BUMN (PSB) Tjipta Purwita mengutarakan, pembangunan infrastruktur masih memiliki hambatan. Beberapa kendala masih ada di berbagai proyek mulai dari penyiapan sampai implementasi.
Selain itu masalah pengadaan lahan dan kurangnya dukungan fiskal dari Pemerintah menjadi penghambat realisasi proyek infrastruktur. Belum lagi jaminan Pemerintah untuk proyek infrastruktur juga terbatas. Hal ini dikhawatirkan membuat minat investor masuk ke Indonesia bisa saja menurun.
(akr)
Explore More