Indonesia Butuh Rp2.085 Triliun untuk Mengejar Ketertinggalan Infrastruktur
loading...
A
A
A
JAKARTA - Infrastruktur di Indonesia masih tertinggal apabila disandingkan dengan negara-negara maju di belahan dunia. Maka untuk mengejar ketertinggalan, Indonesia membutuhkan ribuan triliun untuk mendanai proyek infrastruktur .
Dirjen (Direktur Jendral) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ), Agus Sulaiman mengatakan, berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) yang ada tercatat sekitar Rp623 triliun untuk melaksanakan pembangunan proyek.
"Tapi sebenarnya untuk mengejar ketertinggalan kita dari negara lain, itu kita butuh anggaran hampir Rp2.085 triliun," ujar Iwan dalam Market Review IDXChanel, Kamis (20/4/2022).
"Jadi memang sebanyak itu kebutuhan anggaran yang di lingkungan kementerian PUPR," sambungnya.
Iwan mengatakan, dari anggaran yang ada dengan anggaran yang dibutuhkan terjadi funding gap yang besar jika hendak mengejar ketertinggalannya infrastruktur dari negara negara maju. "Hampir sekitar Rp1.400 triliun (funding gap)," kata Iwan.
Oleh karena itu saat ini Iwan menjelaskan para Dirjen di lingkungan Kementerian PUPR diamanatkan untuk mencari sumber pembiayaan yang kreatif atau creative financing.
"Salah satunya dengan KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha), kalau untuk rumah ada FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)," pungkasnya.
Dirjen (Direktur Jendral) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ), Agus Sulaiman mengatakan, berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) yang ada tercatat sekitar Rp623 triliun untuk melaksanakan pembangunan proyek.
"Tapi sebenarnya untuk mengejar ketertinggalan kita dari negara lain, itu kita butuh anggaran hampir Rp2.085 triliun," ujar Iwan dalam Market Review IDXChanel, Kamis (20/4/2022).
"Jadi memang sebanyak itu kebutuhan anggaran yang di lingkungan kementerian PUPR," sambungnya.
Iwan mengatakan, dari anggaran yang ada dengan anggaran yang dibutuhkan terjadi funding gap yang besar jika hendak mengejar ketertinggalannya infrastruktur dari negara negara maju. "Hampir sekitar Rp1.400 triliun (funding gap)," kata Iwan.
Baca Juga
Oleh karena itu saat ini Iwan menjelaskan para Dirjen di lingkungan Kementerian PUPR diamanatkan untuk mencari sumber pembiayaan yang kreatif atau creative financing.
"Salah satunya dengan KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha), kalau untuk rumah ada FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)," pungkasnya.
(akr)