Reaktivasi Jalur Kereta Api Bisa Memacu Daya Saing Daerah

JAKARTA - Program reaktivasi atau menghidupkan kembali jalur-jalur kereta api (KA) yang digulirkan oleh pemerintah cukup potensial untuk mendongkrak daya saing ekonomi daerah. Namun, program ini butuh komitmen kuat antara pusat dan daerah serta alokasi anggaran yang memadai.

Sejak digulirkan pada 2015, reaktivasi jalur banyak mendapatkan respons positif dari daerah. Mereka menunggu-nunggu program Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia ini karena reaktivasi diyakini akan menciptakan konektivitas, daya saing, dan nilai tambah.

Jumlah rel yang selama ini mati cukup banyak. Di Jawa Timur misalnya, rel kereta yang mati mencapai 615 km yang membentang dari Madiun hingga Bangkalan. Adapun di Jawa Tengah panjangnya sekitar 440 km, dari Semarang hingga Cepu. Untuk Banten dan Jawa Barat, panjangnya sekitar 440 km mulai dari Rangkasbitung hingga Tanjungsari.

Di luar Jawa, jalur rel kereta mati mencapai sekitar 111 km yang memanjang dari Sumatera Utara sampai Aceh. Awal 2019 ini, di antara jalur yang sudah dioperasikan adalah rute Bandung ke Garut.Rute lain di Jawa Barat yang tengah dikerjakan adalah Cianjur–Bandung.

Selain menjadi pilihan baru jalur transportasi, rute ini digadang-gadang akan mampu menghidupkan potensi wisata daerah yang dilalui. Tak hanya di Jawa Barat, untuk pengembangan destinasi wisata di Jawa Tengah, sejak beberapa tahun lalu pemerintah juga berupaya mengaktivasi rute KA Kedungjati (Grobogan)–Tuntang (Kabupaten Semarang).

Namun, reaktivasi di rute ini berjalan lambat sehingga sampai 2019 ini proyeknya tak kunjung tuntas. Kini masyarakat di wilayah Kudus, Pati, hingga Rembang juga tengah berharap agar KA di jalur ini bisa segera dihidupkan lagi.

Bupati Pangandaran Jeje Purwadinata menyambut baik rencana reaktivasi rel KA Banjar ke Pangandaran. Dia menilai jalur KA ini akan menjadi salah satu nilai jual untuk mempromosikan wisata Pangandaran ke dunia. "Pangandaran ke depan yakin akan menjadi tujuan wisata dari berbagai negara dan bisa mendongkrak perekonomian masyarakat," kata Jeje di Pangandaran.

Menurut Jeje, jika sebelumnya calon pengunjung atau wisatawan enggan datang ke Pangandaran lantaran jauh dan lamanya perjalanan, dengan keberadaan kereta api bakal meminimalisasi waktu tempuh perjalanan ke Pangandaran. "(Dengan kereta api) Tidak ada lagi cerita calon pengunjung yang hendak berwisata ke Pangandaran mengalami macet di jalan," ujar Bupati.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, program reaktivasi jalur akan terus digencarkan karena saat ini KA menjadi salah satu angkutan transportasi massal yang paling digemari oleh masyarakat. Selain biaya tiket yang terjangkau, waktu tempuh dengan KA juga relatif pasti.

Masyarakat mulai banyak melirik transportasi kereta karena kemacetan lalu lintas terjadi di mana-mana lantaran beban jalan yang tidak seimbang lagi. Transportasi KA sangat sedikit polusi, nyaman, dan tentu aman. “Kita upayakan reaktivasi yang tidak hanya mendukung sektor pariwisata, namun juga sektor lain untuk memenuhi mobilitas dan jangkauan masyarakat,” ujar Menhub.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri mengatakan, pembangunan jalur KA terus dilanjutkan sebagai upaya merajut konektivitas dan menciptakan daya saing ekonomi daerah. Dia mengungkapkan, total panjang jalur yang telah diselesaikan sejak 2015 hingga 2018 mencapai 735 km.

Rinciannya terdiri atas 101,02 km (tahun 2015), 42,69 km (2016), 224,88 km (2017) dan 366,6 km (2018). Pihaknya mengaku tengah fokus meningkatkan konektivitas dan melakukan pembangunan jalur KA. “Pada tahun ini lebih dari 90% anggaran Ditjen Perkeretaapian dialokasikan untuk pembangunan jalur dan bangunan perkeretaapian," ungkap Zulfikri baru-baru ini.

Zulfikri menyebutkan, pada 2018 ada pembangunan jalur KA yang sudah tuntas, antara lain pembangunan jalur KA menuju Bandara Internasional Minangkabau (Sumatera Barat), jalur ganda KA Martapura–Baturaja, Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan, KA Bandara Soekarno-Hatta, dan jalur ganda KA Prabumulih–Kertapati (Sumatera Selatan).

Kemenhub juga berencana mengoperasikan enam stasiun yang telah diperbarui serta satu depo anyar di wilayah Jabodetabek pada Desember 2018 ini. Depo yang dimaksud adalah Depo Cipinang dan enam stasiun yang diperbarui terdiri atas lima stasiun pada lintas Manggarai-Bekasi dan satu stasiun di lintas Tanah Abang-Rangkasbitung.

Zulfikri menambahkan, persentase total panjang jalur KA yang dibangun dalam kurun waktu 2015-2018, baru 55% dari target rencana strategis (renstra) Ditjen Perkeretaapian pada periode 2015-2019 dengan sasaran 1.349 km. Adapun untuk tahun ini Ditjen Perkeretaapian membidik perampungan 300 km jalur KA baru dan reaktivasi.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar Guntur Sakti mengakui reaktivasi jalur kereta api yang diinisiasi Kemenhub memberi upaya terhadap dunia pariwisata. Reaktivasi jalur kereta api ini akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing pariwisata di bidang aksesibilitas.

Selain mendapat alternatif moda transportasi, wisatawan juga akan lebih nyaman karena tak lagi khawatir terjebak macet lalu lintas di jalan. Reaktivasi jalur KA menurutnya sejalan dengan pengembangan infrastruktur jalan tol yang dikembangkan Presiden Joko Widodo saat ini.

Pembangunan infrastruktur tol terbukti membantu dalam pengembangan wisata daerah. “Semoga reaktivasi jalur kereta api baru ini juga menginspirasi pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan destinasi wisata dengan menambah atraksi dan amenitas karena aksesibilitasnya mulai terbuka,” terangnya.

Menurut anggota Komisi X DPR Moh Nizar Zahro, reaktivasi KA itu pada dasarnya sudah menjadi pembahasan yang cukup lama di DPRD. Namun, Kemenhub belum bisa memaksimalkan karena dibutuhkan biaya yang tinggi. Jika rencana itu disiapkan untuk 2030, seharusnya outlook perencanaan anggarannya sudah disiapkan.

"Jadi baiknya, anggaran-anggaran pos lain dikurangi di Kemenhub untuk reaktivasi, karena KA itu selain untuk pariwisata, dia juga bisa mengangkut barang dan jasa secara cepat," katanya.

Menurut Nizar, reaktivasi KA ini bukan pekerjaan yang mudah karena harus ada kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) yang dilewati jalur KA itu. Selain masalah penggunaan lahan yang akan timbul di kemudian hari, pembangunan pariwisata juga sudah harus direncanakan secara matang.

"Jangan sampai ketika reaktivasi KA bagian pariwisatanya tidak disambut dengan baik oleh daerah yang dilewati. Prinsipnya mendukung dan bersinergi antara RPJMN dan RPJMD provinsi dan kabupaten/kota sehingga integrasi dan output-nya lebih bagus, dan lebih ekonomis buat masyarakat," ujarnya.

Anggota DPR asal dapil Madura itu menilai pemda tidak akan mampu untuk membangun pariwisata di daerahnya. Pasalnya, anggaran pemda untuk pariwisata sangat kecil, bahkan tidak mencapai 5% dari total anggaran. "Banyak juga infrastruktur dari wisata yang sudah ada tidak terawat bahkan terbengkalai," tandasnya.