Hadapi Revolusi Industri 4.0 Pemerintah Percepat SPBE
Kamis, 21 Maret 2019 - 00:30 WIB
Hadapi Revolusi Industri 4.0 Pemerintah Percepat SPBE
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan mempercepat pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Sebab, Indonesia akan menghadapi dua isu besar yaitu revolusi industri 4.0 dan bonus demografi. Dimana kedua tantangan ini perlu dikelola dengan baik agar Indonesia mampu meraih keemasannya pada 2045.
Revolusi Industri 4.0 akan menjadi ruang bagi para generasi milenial dalam upaya pembangunan bangsa di masa mendatang. "Ibarat organisme dan ekosistem, yang paling cocok hidup dalam habitat era digitalisasi dan virtualisasi ya generasi millenial, kepada merekalah nasib bangsa ini akan bertumpu," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) Syafruddin dalam keterangan tertulisnya Rabu (20/3/2019).
Pemerintah, kata dia, mengajak teknokrat dan ilmuwan membuat perubahan yang luar biasa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang akan menopang kemajuan negara dan kesejahteraan bangsa di masa depan. "Sekarang segalanya telah berubah, pengetahuan dan teknologi telah menghadirkan nafas baru bagi umat manusia untuk mengatasi berbagai masalah," katanya.
Pemerintah akan melaksanakan E-Gov Summit pada 28 Maret 2019 untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan daerah. "Melalui E-Gov Summit merupakan sarana untuk melakukan perbaikan serta menjamin kualitas pelaksanaan SPBE agar dapat memadukan antara kebijakan, tata kelola dan layanan yang telah ada baik di instansi pusat maupun daerah," ungkap Syafruddin.
Syafruddin mengatakan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memiliki peran penting dalam manajemen SPBE, Audit teknologi informasi dan komunikasi serta memastikan alih teknologi yang mendorong efektifitas, efisiensi, dan keberlanjutan SPBE.
Pemerintah juga berupaya keras untuk menyiapkan fondasi pengetahuan dan teknologi yang akan dimanfaatkan oleh bangsa di masa mendatang."Postur SDM yang berpikiran maju, inovatif, kreatif dan berdaya saing tinggi akan menjadi tonggak kekuatan utama bangsa,"ujar Syafruddin.
Saat ini banyak negara dari berbagai belahan dunia berlomba memanfaatkan kemajuan teknologi untuk peningkatan kesejahteraan rakyatnya dan menjawab tantangan jaman. Arab Saudi tidak lagi bergantung pada pasokan minyak bumi, namun dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, Arab Saudi membangun megaproyek Neom di kawasan khusus yang akan mendatangkan investasi.
Sedangkan Jepang memiliki rencana umum pengembangan sains teknologi per lima tahun untuk memanfaatkan teknologi untuk menghadapi perubahan iklim, ketidakstabilan energi, pangan dan air dunia. Jepang berencana menggantikan manusia dengan robot dan memanfaatkan artificial inteligence.
Pemerintah, kata Syafruddin, akan melakukan percepatan penerapan SPBE pada instansi pusat dan daerah untuk mewujudkan Indonesia 2045 yang maju dan modern. Tim koordinasi SPBE nasional saat ini sedang berjuang maksimal dalam percepatan penerapan SPBE di bidang pengganggaran berbasis kinerja, kepegawaian, kearsipan, pengaduan masyarakat dan infrastruktur TIK agar dapat diselesaikan dalam 2 tahun mendatang. Sedangkan infrastruktur TIK akan selesai dalam kurun waktu tiga tahun.
Revolusi Industri 4.0 akan menjadi ruang bagi para generasi milenial dalam upaya pembangunan bangsa di masa mendatang. "Ibarat organisme dan ekosistem, yang paling cocok hidup dalam habitat era digitalisasi dan virtualisasi ya generasi millenial, kepada merekalah nasib bangsa ini akan bertumpu," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) Syafruddin dalam keterangan tertulisnya Rabu (20/3/2019).
Pemerintah, kata dia, mengajak teknokrat dan ilmuwan membuat perubahan yang luar biasa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang akan menopang kemajuan negara dan kesejahteraan bangsa di masa depan. "Sekarang segalanya telah berubah, pengetahuan dan teknologi telah menghadirkan nafas baru bagi umat manusia untuk mengatasi berbagai masalah," katanya.
Pemerintah akan melaksanakan E-Gov Summit pada 28 Maret 2019 untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan daerah. "Melalui E-Gov Summit merupakan sarana untuk melakukan perbaikan serta menjamin kualitas pelaksanaan SPBE agar dapat memadukan antara kebijakan, tata kelola dan layanan yang telah ada baik di instansi pusat maupun daerah," ungkap Syafruddin.
Syafruddin mengatakan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memiliki peran penting dalam manajemen SPBE, Audit teknologi informasi dan komunikasi serta memastikan alih teknologi yang mendorong efektifitas, efisiensi, dan keberlanjutan SPBE.
Pemerintah juga berupaya keras untuk menyiapkan fondasi pengetahuan dan teknologi yang akan dimanfaatkan oleh bangsa di masa mendatang."Postur SDM yang berpikiran maju, inovatif, kreatif dan berdaya saing tinggi akan menjadi tonggak kekuatan utama bangsa,"ujar Syafruddin.
Saat ini banyak negara dari berbagai belahan dunia berlomba memanfaatkan kemajuan teknologi untuk peningkatan kesejahteraan rakyatnya dan menjawab tantangan jaman. Arab Saudi tidak lagi bergantung pada pasokan minyak bumi, namun dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, Arab Saudi membangun megaproyek Neom di kawasan khusus yang akan mendatangkan investasi.
Sedangkan Jepang memiliki rencana umum pengembangan sains teknologi per lima tahun untuk memanfaatkan teknologi untuk menghadapi perubahan iklim, ketidakstabilan energi, pangan dan air dunia. Jepang berencana menggantikan manusia dengan robot dan memanfaatkan artificial inteligence.
Pemerintah, kata Syafruddin, akan melakukan percepatan penerapan SPBE pada instansi pusat dan daerah untuk mewujudkan Indonesia 2045 yang maju dan modern. Tim koordinasi SPBE nasional saat ini sedang berjuang maksimal dalam percepatan penerapan SPBE di bidang pengganggaran berbasis kinerja, kepegawaian, kearsipan, pengaduan masyarakat dan infrastruktur TIK agar dapat diselesaikan dalam 2 tahun mendatang. Sedangkan infrastruktur TIK akan selesai dalam kurun waktu tiga tahun.
(fjo)
