Pemerintah Tunjuk 5 Pelabuhan Jadi Percontohan Penanganan Limbah Laut
Kamis, 28 Maret 2019 - 22:01 WIB
Pemerintah Tunjuk 5 Pelabuhan Jadi Percontohan Penanganan Limbah Laut
A
A
A
NUSA DUA - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan sebanyak lima pelabuhan menjadi pilot project pendirian fasilitas penerimaan limbah dari laut hasil kerja sama Pemerintah Indonesia-Australia terkait penanganan pencemaran limbah laut.
Pelabuhan-pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Dumai serta Pelabuhan Benoa (Bali). Fasilitas ini diharapkan mampu mengatasi pengelolaan limbah dari kapal, aktivitas di pelabuhan maupun eksplorasi minyak di lepas pantai.
Sekretaris Jenderal Perhubungan Kemenhub Djoko Sasono mengatakan, kerja sama dengan Australia terkait fasilitas pengelolaan limbah laut akan memberikan nilai positif bagi kedua negara. Hal ini mengingat isu pencemaran limbah laut sudah menjadi isu global.
"Ini dukungan antardua negara ya, yaitu Indonesia dan Australia dari pertemuan IMO sebelumnya. Kita berharap kerja sama ini semakin erat dalam penanganan seperti tumpahan minyak maupun limbah lainnya," ungkapnya seusai pertemuan antara pemerintah Australia-Indonesia membahas sektor transportasi, di Nusa Dua, Kamis (28/3).
Sementara Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Ahmad mengatakan, kerja sama dengan pemerintah Australia di sektor laut selanjutnya akan rutin diadakan setiap tahun dalam rangka membahas perkembangan dan informasi berkaitan dengan isu pencemaran limbah laut.
"Jadi kita akan melihat perkembangan kebijakan yang ada di Australia terkait dengan penanganan limbah laut. Selai itu teknologi apa yang digunakan termasuk fasilitasnya akan seperti apa," ujarnya.
Dia menambahkan Pemerintah Indonesia selanjutnya akan menyusun kebijakan-kebijakan terkait pencemaran dan limbah laut termasuk standar operasi penanganannya.
Selain kerja sama di sektor perhubungan laut dalam hal penanganan limbah laut, Kemenhub juga bertukar informasi mengenai perkembangan regulasi di sektor transportasi udara, darat serta perkeretaapian dengan pemerintah Australia.
"Jadi ada banyak hal yang kita diskusikan, tidak hanya sektor laut namun juga ada perkeretaapian, darat maupun udara. Di sektor perkeretaapian misalnya tahun lalu kita bicara banyak soal penanganan rel kereta. Tahun ini kita akan lebih banyak menangani soal sarana perkeretaapian," pungkas Djoko Sasono.
Pelabuhan-pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Dumai serta Pelabuhan Benoa (Bali). Fasilitas ini diharapkan mampu mengatasi pengelolaan limbah dari kapal, aktivitas di pelabuhan maupun eksplorasi minyak di lepas pantai.
Sekretaris Jenderal Perhubungan Kemenhub Djoko Sasono mengatakan, kerja sama dengan Australia terkait fasilitas pengelolaan limbah laut akan memberikan nilai positif bagi kedua negara. Hal ini mengingat isu pencemaran limbah laut sudah menjadi isu global.
"Ini dukungan antardua negara ya, yaitu Indonesia dan Australia dari pertemuan IMO sebelumnya. Kita berharap kerja sama ini semakin erat dalam penanganan seperti tumpahan minyak maupun limbah lainnya," ungkapnya seusai pertemuan antara pemerintah Australia-Indonesia membahas sektor transportasi, di Nusa Dua, Kamis (28/3).
Sementara Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Ahmad mengatakan, kerja sama dengan pemerintah Australia di sektor laut selanjutnya akan rutin diadakan setiap tahun dalam rangka membahas perkembangan dan informasi berkaitan dengan isu pencemaran limbah laut.
"Jadi kita akan melihat perkembangan kebijakan yang ada di Australia terkait dengan penanganan limbah laut. Selai itu teknologi apa yang digunakan termasuk fasilitasnya akan seperti apa," ujarnya.
Dia menambahkan Pemerintah Indonesia selanjutnya akan menyusun kebijakan-kebijakan terkait pencemaran dan limbah laut termasuk standar operasi penanganannya.
Selain kerja sama di sektor perhubungan laut dalam hal penanganan limbah laut, Kemenhub juga bertukar informasi mengenai perkembangan regulasi di sektor transportasi udara, darat serta perkeretaapian dengan pemerintah Australia.
"Jadi ada banyak hal yang kita diskusikan, tidak hanya sektor laut namun juga ada perkeretaapian, darat maupun udara. Di sektor perkeretaapian misalnya tahun lalu kita bicara banyak soal penanganan rel kereta. Tahun ini kita akan lebih banyak menangani soal sarana perkeretaapian," pungkas Djoko Sasono.
(fjo)
Lihat Juga :
