PLN Peroleh Pinjaman Rp16,75 T dari Sindikasi Bank Nasional

JAKARTA - PT PLN (Persero) mendapatkan pinjaman kredit sindikasi perbankan nasional senilai Rp16,75 triliun, yang terdiri dari skema konvensional sebesar Rp13,25 triliun dan skema syariah sebesar Rp3,5 Triliun dengan jangka waktu 10 tahun.

Adapun sindikasi perbankan yang menyalurkan kredit bagi BUMN kelistrikan tersebut terdiri dari Bank BRI, Mandiri, BCA, CIMB Niaga, SMI, BNI Syariah dan BCA Syariah. Kepercayaan ini tidak terlepas dari kemampuan PLN dalam mempertahankan tarif listrik tidak naik dan menjaga kondisi keuangan perusahaan tetap sehat.

Penggunaan skema syariah (pembiayaan musyarakah) dalam pinjaman ini disebut membuktikan bahwa PLN sangat mendukung perkembangan ekonomi syariah, termasuk pendanaan berskema syariah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Kita berharap bahwa kerja sama ini akan semakin berkembang di kemudian hari," ujar Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto di sela acara penandatanganan perjanjian kredit sindikasi yang dilakukan di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Sarwono menjelaskan, dana dari sindikasi perbankan ini digunakan PLN untuk modal membangun gardu induk dan transmisi dalam rangka mendukung program 35.000 Megawatt (MW).

"Selain cost of fund pinjaman yang kompetitif, pendanaan sindikasi ini juga meningkatkan portofolio rupiah pada pinjaman PLN serta menunjukkan dukungan perbankan nasional dalam mendanai pembangunan infrastruktur kelistrikan Tanah Air," sambung Sarwono.

saat ini PLN terus berupaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan listrik dan melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, diwaktu yang sama PLN juga melakukan efisiensi interal.

Hasil dari program-program investasi yang telah dilakukan PLN dari tahun ke tahun kini memberikan perkembangan yang cukup signifikan bagi kondisi kelistrikan di Indonesia.

Berdasarkan Laporan Ease of Doing Business (EoDB) World Bank, indikator Getting Electricity / Kemudahan Mendapatkan Listrik peringkat Indonesia di antara 190 negara yang disurvei semakin membaik, yaitu peringkat 33 pada tahun 2019 yang sebelumnya 38 di tahun 2018, dan di peringkat 49 pada tahun 2017.

"Hal ini membuktikan bahwa PLN terus berusaha memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan iklim investasi atas infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia," kata Sarwono.

Sebelumnya pada 20 Februari 2019 lalu, Menteri ESDM telah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik 10 tahun ke depan, PLN telah merencanakan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik diantaranya total pembangkit tenaga listrik sebesar 56.395 MW, total jaringan transmisi sepanjang 57.293 kms, total gardu induk sebesar 124.341 MVA, total jaringan distribusi sepanjang 472.795 kms, dan total gardu distribusi sebesar 33.730 MVA.

Selain itu PLN juga terus mendorong pengembangan energi terbarukan dengan target penambahan pembangkit energi terbarukan sebesar 16.714 MW untuk mencapai target bauran EBT minimum 23% pada tahun 2025. Pemerintah juga terus mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan yaitu penerapan teknologi PLTU Clean Coal Technology (CCT).

Sementara itu, bauran gas dijaga sebesar minimum 22% pada tahun 2025, guna mendukung integrasi pembangkit EBT yang bersifat intermittent (Variable Renewable Energy).

"Oleh karena itu, kami akan selalu membuka kerja sama dengan lembaga keuangan bank maupun non-bank untuk penyediaan dana pembangunan infrastruktur kelistrikan. Kerja sama yang berjalan dengan baik ini, akan semakin meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan investasi di Indonesia, dengan ketersediaan listrik yang semakin handal," jelas Sarwono.