Kejar Target, TNI AD Dampingi Kementan Realisasikan Program Serasi

JAKARTA - Realisasi program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi), sampai awal Mei 2019, relatif kecil, karena kendala di lapangan cukup banyak seperti SID (Survei Investogasi Desain), petani yang tidak mau kerja dan sebagainya.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy saat Rapat Koordinasi Pendampingan TNI AD Program Serasi, di Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

"Kami libatkan TNI Angkatan Darat untuk pendamping program Serasi karena punya aparat Babinsa sampai di desa-desa," kata Sarwo Edhy dalam keterangan resmi, Minggu (12/5/2019).

Hadir dalam rapat itu Asisten Teritoprial (Aster) Bakti Agus F, Dirjen PSP, Sarwo Edhy, Direktur Lahan Pertanian, Ditjen PSP, Indah Megahwati, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsi Rahman dan Kepala Dinas Kabupaten.

Sarwo Edhy mengatakan, peran dan fungsi TNI dalam pendampingan pelaksanaan kegiatan antara lain mengkoordinasikan peran serta Babinsa dalam kegiatan yang dilaksanakan petani.

Selain itu TNI akan membantu pelaksanaan SID dalam hal sosialisasi kegiatan dan mendampingi dalam proses survey lapangan. Mendamping proses pengerjaan fisik di lapangan.

TNI juga akan membantu menyampaikan laporan perkembangan kegiatan dan memastikan semua spesifikasi pekerjaan telah telah terlaksana dengan rencana.
Dalam kunjungan ke lokasi, berbagai masukan dan kendala di lapangan diceritakan petani.

Purwanto, misalnya Ketua Gapotan, di Desa Kolam Kiri Dalam, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala mengatakan ada sekitar tiga ratus ha lahan rawa yang bisa ditanami.

"Masalahnya air tidak tersedia cukup, sehingga produktivitas tanaman padi rendah. Kami berharap, dengan program Serasi ini, bisa tanam tiga kali. Yang diujung sana kami coba tanam tiga," tegasnya.

Dia menyebutkan saat ini petani di Barambai, sudah tanam dua kali. Namun taman pertama dengan menggunakan varietas lokal, produktivitasnya rendah yaitu 1,5 ton per hektar hingga 2 ton per ha. Sementara tanam kedua dengan varietas unggul, produktivitas naiknya 3 ton per ha sampai dengan 4 ton per ha.

Rendahnya produktivitas pada tanam pertama karena petani pakai bibit varietas lokal. Disamping itu disebabkan suplai air ke sawah sangat kurang dan pupuk dolomit untuk menyuburkan lahan.

"Dengan Serasi, kita harapkan masalah air dapat diatasi, begitu juga bibit," ujarnya.

Sarwo Edhy menyebutkan soal sarana produksi, jika lahan sudah siap tanam akan disalurkan oleh Ditjen Tanaman Pangan, Kementan. Program Serasi, petani akan mendapat bantuan, benih unggul, pupuk dolomit dan herbisida.

TNI AD dinilai sukses mengerjakan cetak sawah. Berdasarkan pengalaman kerjasama itu, Kementan ajak lagi untuk mendamping program Serasi.

"Kalau cetak sawah TNI AD yang mengerjakan pekerjaan fisik. Nah, kalau di program Serasi, TNI cuma mendampingi. Yang mengerjakan fisik tetap petani dan masyarakat," tegas Sarwo Edhy.

Namun, lanjut Sarwo Edhy, tidak menutup kemungkinan TNI AD bisa mengerjakan fisik (saluran tersier) Serasi, jika ada kesepakatan dengan Kelompok Tani (poktan).

"Ya, tergantung dengan poktannya. Jika poktan menyerahkan pekerjaan kepada TNI dan mau mengerjakannya, ya silakan saja. Toh, kerjasama ini tidak menyalahi ketentuan," katanya.

Sarwo Edhy menambahkan, jika dana program Serasi sudah masuk ke rekning Poktan, maka semua keputusan yang menyangkut pekerjaan fisik, ada di poktan. "Kami cuma mengawasi, membimbing dan memotivasi petani," ungkapnya.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsi Rahman mengatakan, di Kalsel potensi lahan rawa ada sekitar 257.300 ha. Dari jumlah tersebut yang sudah ada CP/CL (Calon Petani/Calon Lahan) seluas 160.481 ha.

"Sudah disurvey seluas 43.188 hektar dan sudah didesain seluas 38.121 hektar. Sementara yang dalam proses pekerjaan fisik kontruksi seluas 2.143 hektar. Yang sudah SP2D Rp9,2 miliar dan yang dalam proses RPD Rp26 miliar," sebutnya.

Dia menambahkan, pihak dinas kabupaten terus menggenjot pekerjaan, pisik sehingga petani bisa melakukan pertanaman. Lokasi Serasi di Kalimantan Selatan berada di sembilan kabupaten yaitu Banjar, Batola, Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Tapin, Balangan dan Tabalong.

Untuk Sulawesi Selatan terdapat di Kabupaten Bone, Wajo, Sopeng, Sidrap dan Kabupaten Pinrang. Sedangkan lokasi di Sumatera Selatan berada di sembilan kabupaten yaitu Banyuasi, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir, OKI Timur, Musi Rawas Utara, PALI, Ogan Komering Ulu (OKU) dan Muara Enim.

Kementan, tahun ini melalui program Serasi, akan mengoptimalkan lahan rawa dan pasang surut seluas 500.000 ha di enam provinsi, kemudian target ini direvisi menjadi 400.000 ha di tiga provinsi yaitu Sumsel, Kalsel dan Sulsel.

Selain itu ada tiga lagi provinsi yang sudah siap yaitu Lampung, Riau dan Kalimantan Tengah. "Tiga provinsi ini sedang kita pelajari," kata Direktur Lahan Kementan, Indah Megahwati.

Menurut Indah, semakin banyak provinsi tentunya lebih baik. Jika satu provinsi ada masalah teknis, maka dapat dialihkan kepada provinsi lain, sehingga capaian target lebih luas.

"Kita berharap bulan Juni mendatang ada sekitar 150.000 ha-200.000 ha yang pekerjaan fisik selesai dan bisa ditanami petani," tegasnya.

Dia menambahkan kendala di lapangan, antara lain SID yang tidak sesuai dengan di lapangan. Misalnya, di SID menyebutkan tersedia lahan 100 ha, setelah diverifikasi, ternyata di lahan itu ada kebun sawit.

Selain itu, lanjutnya, petani sulit untuk digerakan, Pendampingan oleh TNI AD, diharapkan dapat memacu petani dan kelompok tani untuk bekerja.

Dikatakan Indah Megahwati, pengalaman cetak sawah baru dengan TNI sukses, sehingga target tercapai.

Indah menuturkan, pendampingan TNI AD pada program Serasi ini, pada tahap pertama pelaksanaan kegiatan diprioritaskan di Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut, dilanjutkan ke kabupaten lainnya. Saat ini, eskavator bantuan dari Kementan sebanyak 67 unit di Provinsi Kalsel dialihkan ke Kabupaten Barito Kuala.