AP I Akan Cek Bagian Keuangan Perihal Lion Air Minta Tunda Bayar Jasa Bandara
Senin, 10 Juni 2019 - 22:23 WIB
AP I Akan Cek Bagian Keuangan Perihal Lion Air Minta Tunda Bayar Jasa Bandara
A
A
A
JAKARTA - PT Angkasa Pura (AP) I menyatakan akan melakukan pengecekan perihal PT Lion Mentari Airlines yang meminta permohonan penundaan pembayaran jasa kebandaraan di kuartal I 2019.
Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT Angkasa Pura I (Persero), Devi W. Suradji, mengatakan pihaknya baru akan mengecek ke bagian keuangan mengenai permohonan penundaan bayar dari maskapai Lion Air
"Itu sepertinya surat lama deh. Saya musti cek lagi ya. Itu kan kalau penagihan di bagian keuangan. Kalau tagihan, semua pasti ada tagihan. Aku musti cek lho itu, karena saya belum ke kantor lagi (habis dari posko)," ujar Devy di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/6/2019).
Dia pun mengatakan jika Lion Air Group meminta penundaan maka AP I akan mencari jalan keluar. Pasalnya, Pembayaran Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau Passenger Service Charge (PSC) merupakan tanggung jawab maskapai untuk membayar.
"Kita coba ketemukan jalan keluar. Karena kalau PSC kan haknya penumpang. PSC kan kamu yang bayar, pajak negara. Bukan punya maskapai. Yang benar-benar maskapai kan itu biaya parkir, extend, landing fee," jelasnya.
Menurutnya, penundaan pembayaran jasa bandara ini diperbolehkan jika dalam kondisi darurat. Asalkan pihak maskapai berkomitmen untuk membayar.
"Boro-boro (jangankan) maskapai, kemarin Gunung Agung meletus saja di Bali, semua tenant di Bali ngajuin penundaan. This is not new cuma karena topiknya lagi hangat," jelasnya.
Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT Angkasa Pura I (Persero), Devi W. Suradji, mengatakan pihaknya baru akan mengecek ke bagian keuangan mengenai permohonan penundaan bayar dari maskapai Lion Air
"Itu sepertinya surat lama deh. Saya musti cek lagi ya. Itu kan kalau penagihan di bagian keuangan. Kalau tagihan, semua pasti ada tagihan. Aku musti cek lho itu, karena saya belum ke kantor lagi (habis dari posko)," ujar Devy di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/6/2019).
Dia pun mengatakan jika Lion Air Group meminta penundaan maka AP I akan mencari jalan keluar. Pasalnya, Pembayaran Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau Passenger Service Charge (PSC) merupakan tanggung jawab maskapai untuk membayar.
"Kita coba ketemukan jalan keluar. Karena kalau PSC kan haknya penumpang. PSC kan kamu yang bayar, pajak negara. Bukan punya maskapai. Yang benar-benar maskapai kan itu biaya parkir, extend, landing fee," jelasnya.
Menurutnya, penundaan pembayaran jasa bandara ini diperbolehkan jika dalam kondisi darurat. Asalkan pihak maskapai berkomitmen untuk membayar.
"Boro-boro (jangankan) maskapai, kemarin Gunung Agung meletus saja di Bali, semua tenant di Bali ngajuin penundaan. This is not new cuma karena topiknya lagi hangat," jelasnya.
(ven)
Lihat Juga :
