Pembangunan Perhubungan untuk Pelayanan dalam Kerangka Nawacita dan Indonesia Maju
Kamis, 04 Juli 2019 - 19:56 WIB
Pembangunan Perhubungan untuk Pelayanan dalam Kerangka Nawacita dan Indonesia Maju
A
A
A
JAKARTA - Substansi dan orientasi pembangunan perhubungan pada dasarnya didesain dan diperuntukkan bagi pemastian perlindungan dan penjaminan pelayanan terhadap masyarakat. Kedaulatan rakyat sesungguhnya dan sejatinya mengandung hak-hak konstitusional rakyat untuk mendapat dan memperoleh sistem perlindungan dan pelayanan yang memadai di bidang perhubungan. Negara harus senantiasa menjamin perwujudan dan penyelenggaraan sistem ini.
Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara garis besar kebijakan dan aksi nyata kegiatan telah melaksanakan pembangunan perhubungan. Kualitas sistem pembangunan perhubungan ini akan selalu ditingkatkan secara meluas dan dikembangkan secara menyebar dalam periode lanjutan masa kepemimpinan nasional Jokowi bersama KH Ma'ruf Amin. Inilah yang menandai dan memaknai Kerangka Program Nawacita Dan Indonesia Maju.
Pembangunan perhubungan memiliki dasar ideologis doktrinal yang jelas dan mempunyai dasar konstitusional yang tegas untuk diselenggarakan dan digelorakan. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab ; dan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan nilai ideologis pendorong dan falsafah penuntun terhadap pembangunan perhubungan yang melindungi dan melayani rakyat secara manusiawi, bermartabat, adil, dan merata.
Materi perihal melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; serta materi perihal memajukan kesejahteraan umum merupakan poin konstitusional kuat yang melandasi dan mendasari pembangunan perhubungan. Perihal ini mesti selalu diabdikan semata-mata untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Pembangunan perhubungan pada dasarnya bermaterikan dan berintikan pada strategi umum, kebijakan dasar, dan agenda kegiatan peningkatan dan pengembangan kualitas kehidupan rakyat dan kekuatan bangsa-negara Indonesia. Posisi utama dan peran pokok dalam konteks ini adalah bertujuan untuk membangun kesisteman perhubungan menjadi instrumen strategis dasar dan wujud teknis konkrit dari sebuah dan serangkaian politik perlindungan dan pelayanan terhadap rakyat.
"Politik Negara Hadir" harus senantiasa mewujud dan menyata dalam berbagai agenda dan kebijakan perlindungan dan pelayanan yang mendasar dan berdampak serius. Pembangunan perhubungan adalah salah satu di antara sejumlah pembangunan lain yang memiliki daya relasi dan energi pengaruh langsung dengan aspek peningkatan dan perluasan kualitas politik perlindungan dan pelayanan.
Agenda membangun perhubungan adalah agenda membumikan Indonesia Maju untuk menguatkan dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berideologi dan berfalsafah Pancasila yang bersemangat dan beretos Bhinneka Tunggal Ika dengan berdasarkan pada konstitusi UUD 1945.
Pembumian Indonesia Maju semakin berarti sungguh-sungguh dan berdampak serius ketika keseluruhan sistem pembangunan perhubungan di berbagai ruang dan waktu dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab. Pelaksanaan ini mesti senantiasa terselenggara secara terencana, terukur, teratur, terperinci, dan terpantau baik dan benar demi untuk sebuah dan serangkaian perlindungan dan pelayanan yang maksimal dan optimum.
Sistem perhubungan sesungguhnya adalah sebuah sistem yang membangun, mengatur, menata, mengelola, memfasilitasi, dan menyelenggarakan perhubungan secara menyeluruh, mendasar, dan memadai. Sistem ini secara otentik melahirkan dan menumbuhkan sosiologi perhubungan. Bangunan sosiologi perhubungan mengandung infrastruktur fisikal perhubungan dan infrastruktur sosial perhubungan. Dengan demikian, bangunan utuh dan batang tubuh dari pembangunan perhubungan-secara sosiologis memiliki dan mempunyai sisi sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, ideologi, bahkan dimensi pertahanan dan keamanan.
Pembangunan perhubungan tidak berdiri dan juga tidak bergerak sendiri melainkan berjalan dinamis dan bertumbuh relatif dengan berbagai variabel terkait dan terpengaruh dalam konteks sosiologi perhubungan Indonesia Raya (*)
*Firman Jaya Daeli
Politisi PDIP
Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara garis besar kebijakan dan aksi nyata kegiatan telah melaksanakan pembangunan perhubungan. Kualitas sistem pembangunan perhubungan ini akan selalu ditingkatkan secara meluas dan dikembangkan secara menyebar dalam periode lanjutan masa kepemimpinan nasional Jokowi bersama KH Ma'ruf Amin. Inilah yang menandai dan memaknai Kerangka Program Nawacita Dan Indonesia Maju.
Pembangunan perhubungan memiliki dasar ideologis doktrinal yang jelas dan mempunyai dasar konstitusional yang tegas untuk diselenggarakan dan digelorakan. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab ; dan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan nilai ideologis pendorong dan falsafah penuntun terhadap pembangunan perhubungan yang melindungi dan melayani rakyat secara manusiawi, bermartabat, adil, dan merata.
Materi perihal melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; serta materi perihal memajukan kesejahteraan umum merupakan poin konstitusional kuat yang melandasi dan mendasari pembangunan perhubungan. Perihal ini mesti selalu diabdikan semata-mata untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Pembangunan perhubungan pada dasarnya bermaterikan dan berintikan pada strategi umum, kebijakan dasar, dan agenda kegiatan peningkatan dan pengembangan kualitas kehidupan rakyat dan kekuatan bangsa-negara Indonesia. Posisi utama dan peran pokok dalam konteks ini adalah bertujuan untuk membangun kesisteman perhubungan menjadi instrumen strategis dasar dan wujud teknis konkrit dari sebuah dan serangkaian politik perlindungan dan pelayanan terhadap rakyat.
"Politik Negara Hadir" harus senantiasa mewujud dan menyata dalam berbagai agenda dan kebijakan perlindungan dan pelayanan yang mendasar dan berdampak serius. Pembangunan perhubungan adalah salah satu di antara sejumlah pembangunan lain yang memiliki daya relasi dan energi pengaruh langsung dengan aspek peningkatan dan perluasan kualitas politik perlindungan dan pelayanan.
Agenda membangun perhubungan adalah agenda membumikan Indonesia Maju untuk menguatkan dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berideologi dan berfalsafah Pancasila yang bersemangat dan beretos Bhinneka Tunggal Ika dengan berdasarkan pada konstitusi UUD 1945.
Pembumian Indonesia Maju semakin berarti sungguh-sungguh dan berdampak serius ketika keseluruhan sistem pembangunan perhubungan di berbagai ruang dan waktu dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab. Pelaksanaan ini mesti senantiasa terselenggara secara terencana, terukur, teratur, terperinci, dan terpantau baik dan benar demi untuk sebuah dan serangkaian perlindungan dan pelayanan yang maksimal dan optimum.
Sistem perhubungan sesungguhnya adalah sebuah sistem yang membangun, mengatur, menata, mengelola, memfasilitasi, dan menyelenggarakan perhubungan secara menyeluruh, mendasar, dan memadai. Sistem ini secara otentik melahirkan dan menumbuhkan sosiologi perhubungan. Bangunan sosiologi perhubungan mengandung infrastruktur fisikal perhubungan dan infrastruktur sosial perhubungan. Dengan demikian, bangunan utuh dan batang tubuh dari pembangunan perhubungan-secara sosiologis memiliki dan mempunyai sisi sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, ideologi, bahkan dimensi pertahanan dan keamanan.
Pembangunan perhubungan tidak berdiri dan juga tidak bergerak sendiri melainkan berjalan dinamis dan bertumbuh relatif dengan berbagai variabel terkait dan terpengaruh dalam konteks sosiologi perhubungan Indonesia Raya (*)
*Firman Jaya Daeli
Politisi PDIP
(fjo)
