Jokowi Diminta Genjot Kinerja Tim Ekonomi
Kamis, 04 Juli 2019 - 21:50 WIB
Jokowi Diminta Genjot Kinerja Tim Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pertumbuhan ekonomi selama Kabinet Kerja 2014-2019 dibawah komando Presiden Joko Widdo, belum maksimal.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) juga dinilai belum menemukan arah. Dalam RPJMN 2014-2019, memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, namun yang hanya bisa dicapai sekitar 5%.
Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto, mengatakan untuk melihat perekonomian itu adalah di pertumbuhan. Karena pertumbuhan merepresentasikan yang ada di masyarakat.
"Melihat perkembangan ekonomi lima tahun terakhir, target perekonomian secara umum relatif belum tercapai. Selama ini ada beberapa target yang sangat optimistis bisa dicapai, ternyata belum bisa mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Dan paling gampang lihat perekonomian itu di pertumbuhan karena merepresentasikan yang ada di masyarakat," ujarnya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Evaluasi Kinerja Ekonomi Nasional, Perlukah Menteri Baru?" di Media Center Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Karena itu, Indef meminta pemerintahan Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin harus menggenjot kinerja tim ekonomi di masa datang. Termasuk dalam menuntaskan target-target yang sudah dicanangkan.
Eko pun berharap di periode keduanya, Jokowi harus mengocok ulang tim ekonominya. "Harapan saya ke depan, tim ekonomi Presiden Jokowi harus dikocok ulang karena memang dibutuhkan orang yang benar-benar bisa mengimplementasikan harapan didalam rencana tersebut (RPJMN)," tandasnya.
Indef berharap pengisian kabinet terutama di tim ekonomi, diisi oleh orang-orang yang tidak tepat, seperti di awal pemerintahan Jokowi. Dalam pengamatan Indef, di awal pemerintahan, masih terdapat orang-orang yang duduk di kabinet bukan orang yang tepat sehingga perkembangan ekonomi tidak sesuai target.
"Di awal pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi berada di 4,8%. Kemudian dilakukan pergantian yang memunculkan berbagai kebijakan dan terobosan. Akhirnya pertumbuhan berhasil naik menjadi sekitar 5%. Jadi ada kinerja di sana," tukasnya.
Sorotan terhadap pertumbuhan ekonomi ini juga diakui oleh anggota Fraksi PDIP di DPR, Maruarar Sirait, yang mengatakan pertumbuhan ekonomi selama ini belum maksimal.
"Harus diakui pertumbuhan ekonomi selama ini belum tercapai. Saya pikir harus ada sportivitas untuk memperbaiki itu. Selanjutnya angka kemiskinan, pengangguran, angka gini rasio memang berkurang tetapi harus lebih cepat lagi. Selain pertumbuhan, dari sisi penerimaan pajak juga belum sesuai target," tutur Maruarar.
Karena itu, Ara--panggilannya--mengatakan harus ada keberanian dari Jokowi dalam menggenjot tim ekonomi. "Jadi harus ada satu langkah yang luar biasa dari Pak Jokowi".
Ia pun berharap Jokowi kembali menunjukkan terobosannya, seperti ketika mengadakan program pengampunan pajak (tax amnesty), yang sebelumnya hanya wacana. Ternyata di zaman Jokowi, hal itu berani dilakukan dan hasilnya dinilai sangat baik.
Sementara itu, anggota Fraksi PKS DPR Andi Akmal Pasluddin, menilai kinerja ekonomi selama 2014-2019 bisa dilihat dari dua sisi. Pertama rapor merah ada biru. "Kalau dari rapor merahnya tentu kita sandingkan dengan antara janji misi presiden dengan capaian selama lima tahun. Jadi kami sebagai oposisi tentunya melihat dengan angka-angka yang ada, bukan hoaks," katanya.
Dia mencontohkan indikator pertumbuhan ekonomi yang didengung-dengungkan bakal naik 7%, ternyata selama lima tahun tidak pernah tercapai. "Bahkan hanya 5,2%. Jadi ini artinya apa, target untuk mengurangi jumlah orang miskin, target untuk mengurangi pengangguran tidak signifikan," katanya.
Andi mengapresiasi bahwa dalam sejarah, angka kemiskinan bisa ditekan turun di bawah 2 digit menjadi hanya 9%. Namun, hal itu menurutnya belum cukup.
"Pengangguran di bawah 7%, itu sudah cukup bagus. Seandainya pertumbuhan bisa 7% saya yakin bahwa kemiskinan bisa di bawah 7% dan pengangguran di bawah 5%. Saya rasa ini kritik dari kami bahwa ada pekerjaan bagi tim ekonomi untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi kita," katanya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) juga dinilai belum menemukan arah. Dalam RPJMN 2014-2019, memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, namun yang hanya bisa dicapai sekitar 5%.
Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto, mengatakan untuk melihat perekonomian itu adalah di pertumbuhan. Karena pertumbuhan merepresentasikan yang ada di masyarakat.
"Melihat perkembangan ekonomi lima tahun terakhir, target perekonomian secara umum relatif belum tercapai. Selama ini ada beberapa target yang sangat optimistis bisa dicapai, ternyata belum bisa mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Dan paling gampang lihat perekonomian itu di pertumbuhan karena merepresentasikan yang ada di masyarakat," ujarnya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Evaluasi Kinerja Ekonomi Nasional, Perlukah Menteri Baru?" di Media Center Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Karena itu, Indef meminta pemerintahan Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin harus menggenjot kinerja tim ekonomi di masa datang. Termasuk dalam menuntaskan target-target yang sudah dicanangkan.
Eko pun berharap di periode keduanya, Jokowi harus mengocok ulang tim ekonominya. "Harapan saya ke depan, tim ekonomi Presiden Jokowi harus dikocok ulang karena memang dibutuhkan orang yang benar-benar bisa mengimplementasikan harapan didalam rencana tersebut (RPJMN)," tandasnya.
Indef berharap pengisian kabinet terutama di tim ekonomi, diisi oleh orang-orang yang tidak tepat, seperti di awal pemerintahan Jokowi. Dalam pengamatan Indef, di awal pemerintahan, masih terdapat orang-orang yang duduk di kabinet bukan orang yang tepat sehingga perkembangan ekonomi tidak sesuai target.
"Di awal pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi berada di 4,8%. Kemudian dilakukan pergantian yang memunculkan berbagai kebijakan dan terobosan. Akhirnya pertumbuhan berhasil naik menjadi sekitar 5%. Jadi ada kinerja di sana," tukasnya.
Sorotan terhadap pertumbuhan ekonomi ini juga diakui oleh anggota Fraksi PDIP di DPR, Maruarar Sirait, yang mengatakan pertumbuhan ekonomi selama ini belum maksimal.
"Harus diakui pertumbuhan ekonomi selama ini belum tercapai. Saya pikir harus ada sportivitas untuk memperbaiki itu. Selanjutnya angka kemiskinan, pengangguran, angka gini rasio memang berkurang tetapi harus lebih cepat lagi. Selain pertumbuhan, dari sisi penerimaan pajak juga belum sesuai target," tutur Maruarar.
Karena itu, Ara--panggilannya--mengatakan harus ada keberanian dari Jokowi dalam menggenjot tim ekonomi. "Jadi harus ada satu langkah yang luar biasa dari Pak Jokowi".
Ia pun berharap Jokowi kembali menunjukkan terobosannya, seperti ketika mengadakan program pengampunan pajak (tax amnesty), yang sebelumnya hanya wacana. Ternyata di zaman Jokowi, hal itu berani dilakukan dan hasilnya dinilai sangat baik.
Sementara itu, anggota Fraksi PKS DPR Andi Akmal Pasluddin, menilai kinerja ekonomi selama 2014-2019 bisa dilihat dari dua sisi. Pertama rapor merah ada biru. "Kalau dari rapor merahnya tentu kita sandingkan dengan antara janji misi presiden dengan capaian selama lima tahun. Jadi kami sebagai oposisi tentunya melihat dengan angka-angka yang ada, bukan hoaks," katanya.
Dia mencontohkan indikator pertumbuhan ekonomi yang didengung-dengungkan bakal naik 7%, ternyata selama lima tahun tidak pernah tercapai. "Bahkan hanya 5,2%. Jadi ini artinya apa, target untuk mengurangi jumlah orang miskin, target untuk mengurangi pengangguran tidak signifikan," katanya.
Andi mengapresiasi bahwa dalam sejarah, angka kemiskinan bisa ditekan turun di bawah 2 digit menjadi hanya 9%. Namun, hal itu menurutnya belum cukup.
"Pengangguran di bawah 7%, itu sudah cukup bagus. Seandainya pertumbuhan bisa 7% saya yakin bahwa kemiskinan bisa di bawah 7% dan pengangguran di bawah 5%. Saya rasa ini kritik dari kami bahwa ada pekerjaan bagi tim ekonomi untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi kita," katanya.
(ven)
Lihat Juga :
