Investasi di Sulut Masih Punya Potensi Tumbuh

MANADO - Potensi menguatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan investasi masih cukup terbuka mengingat sisa pagu belanja modal pemerintah yang cukup besar dan insentif swasta untuk berinvestasi. Dijabarkan juga bahwa perekonomian Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dari sisi pengeluaran secara umum digerakkan oleh konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (79,78% dari total perekonomian Sulawesi Utara).

Pada kuartal I tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara (yoy) sebesar 6,58% yang berarti menguat dibandingkan dengan Q4 – 2018 sebesar 6,10% (di atas skala nasional 5,17%).

“Pertumbuhan ekonomi tersebut dianggap masih di bawah potensial pertumbuhannya 6,7–7,0% karena masih bertumpu pada sektor tradisional/ekstraktif berupa komoditas bahan mentah dan setengah jadi. Ini menunjukkan belum mampu bergeser pada sektor tersier berupa diversifikasi industri pengolahan,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara Muhdi

Selain itu, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dinilai masih sangat tergantung pada transfer dari pemerintah pusat yaitu sebesar Rp14.689 miliar dibandingkan dengan PAD sebesar Rp2.330 miliar (pagu tahun 2019). Hal ini menurut Muhdi, kurang sehat bagi kondisi fiskal pemerintah daerah yang dapat menimbulkan ketergantungan yang tinggi pada transfer pemerintah pusat.

Ditambah menimbulkan ketidakpastian pendanaan bagi pelaksanaan program pembangunan. “Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara perlu melakukan terobosan untuk meningkatkan rasio PAD sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah,” ujarnya.

Pelaksanaan seminar Kementerian Keuangan Tahun 2019 yang mengusung tema 'Menjaga Kesehatan APBN di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global' diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendiseminasikan kondisi perekonomian terkini serta berbagai kebijakan fiskal yang ditempuh oleh Kementerian Keuangan dalam mendorong pemerataan dan pembangunan yang berkeadilan.

Selain itu, diskusi pada seminar ini diharapkan dapat menggali masukan dari masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara terkait kebijakan Pemerintah dan permasalahan di bidang ekonomi dan fiskal yang dihadapi Provinsi Sulawesi Utara.