Waktu Pergantian Direksi BUMN Kurang Tepat

JAKARTA - Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, menilai timing atau waktu pergantian direksi BUMN saat ini menjelang pergantian kabinet kurang tepat. Idealnya, kata dia, BUMN itu profesional lepas dari permasalahan politik atau permasalahan lainnya.

"Walau BUMN tidak suci dari politik tetapi jangan jadi alat politik," katanya saat dihubungi SINDOnews, Kamis (18/7/2019).

Menurut Piter, profesional dalam hal ini artinya masa tugas manajemen BUMN harusnya sesuai kontraknya, misalnya 5 tahun.

Dengan kata lain, sambung dia, tidak dihentikan di jalan kecuali terbukti tidak perform atau tidak memenuhi target yang disepakati. Dengan demikian manajemen bisa fokus bekerja.

Sementara itu, kalau ada budaya ganti ditengah jalan dengan pertimbangan yang tidak profesional, misalnya lantaran politik atau karena like and dislike, susah berharap BUMN akan tumbuh kuat ke level global.

Menurut dia, perombakan besar-besaran direksi BUMN selama terjadi sesuai jadwalnya tidak masalah. "Itu hak pemerintah atau rezim yang berkuasa. Tapi kalau tidak sesuai jadwal dan dilatarbelakangi kepentingan pribadi, saya kira itu bukan hal yang bagus," cetusnya.