DPR Minta Presiden Copot Menteri BUMN dan ESDM
Senin, 05 Agustus 2019 - 21:16 WIB
DPR Minta Presiden Copot Menteri BUMN dan ESDM
A
A
A
JAKARTA - Komisi VII DPR meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan atas insiden pemadaman listrik di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali sejak Minggu (4/8) siang kemarin yang menyebabkan kerugian sangat besar. Skema ganti rugi yang ditawarkan PLN pun dinilai tidak sebanding.
"Sudah pasti (ganti rugi) enggak cukup. Pemadaman listrik yang sangat luas ini menyebabkan kerugian yang sangat besar. Kerugian di sektor industri misalnya. Banyak pabrik yang beroperasi di hari libur Minggu sekalipun. Kerugian di sektor telekomunikasi dan transportasi. Dan juga di industri rumahan dan rumah tangga," kata Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (5/8/2019).
Gus Irawan juga mengkritisi lambannya kerja PLN dalam memulihkan listrik di sejumlah provinsi tersebut. PLN berjanji pemadaman akan selesai dalam 6 jam yang semestinya listrik sudah normal pada pukul 20.00 atau 21.00 malam kemarin. Tetapi, faktanya tidak.
"Kemarin, saya sudah minta agar PLN mengerahkan seluruh kekuatannnya untuk menyelesaikan persoalan ini. Apakah PLN tidak serius. Persoalan ini sangat serius, Presiden pun menaruh perhatian hingga mendatangi kantor PLN," ujar Gus Irawan.
Politikus Partai Gerindra ini juga khawatir dengan tidak adanya Dirut definitif di PLN sehingga tidak ada yang berani mengambil inisiatif. Jadi desakan bahwa Dirut PLN harus dipecat, itu pantas saja dilakukan. Tetapi masalahnya memang saat ini PLN tidak memiliki Dirut definitif bahkan kekosongan ini seolah dibiarkan karena pelaksana tugas (Plt) Dirutnya sering diganti.
Karena itu, ia menegaskan ini merupakan tanggang jawab Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Jadi seharusnya, Presiden Jokowi mencopot kedua menteri tersebut. Karena keduanya tidak bisa memenuhi visi misi Jokowi dan bisa memberatkan di periode pemerintahan kedua nanti.
"Menterinya saja sekalian diganti. Lagian kan Presiden akan lanjut, beliau bisa ganti menteri yang tidak perform agar program bagi mencapai visi, misi yang dijanjikan dalam masa kampanye. Itu harus segera dijalankan tanpa harus menunggu periode berjalan berakhir," desaknya.
Dan kata Gus Irawan, kejadian ini harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan PLN, kejadian berulang yang tidak boleh terjadi lagi. Harus dibuat contingency plan system control agar bila ada masalah disatu titik lokasi dampaknya bisa dilolalisir sehingga tidak berdampak luas.
"Sudah pasti (ganti rugi) enggak cukup. Pemadaman listrik yang sangat luas ini menyebabkan kerugian yang sangat besar. Kerugian di sektor industri misalnya. Banyak pabrik yang beroperasi di hari libur Minggu sekalipun. Kerugian di sektor telekomunikasi dan transportasi. Dan juga di industri rumahan dan rumah tangga," kata Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (5/8/2019).
Gus Irawan juga mengkritisi lambannya kerja PLN dalam memulihkan listrik di sejumlah provinsi tersebut. PLN berjanji pemadaman akan selesai dalam 6 jam yang semestinya listrik sudah normal pada pukul 20.00 atau 21.00 malam kemarin. Tetapi, faktanya tidak.
"Kemarin, saya sudah minta agar PLN mengerahkan seluruh kekuatannnya untuk menyelesaikan persoalan ini. Apakah PLN tidak serius. Persoalan ini sangat serius, Presiden pun menaruh perhatian hingga mendatangi kantor PLN," ujar Gus Irawan.
Politikus Partai Gerindra ini juga khawatir dengan tidak adanya Dirut definitif di PLN sehingga tidak ada yang berani mengambil inisiatif. Jadi desakan bahwa Dirut PLN harus dipecat, itu pantas saja dilakukan. Tetapi masalahnya memang saat ini PLN tidak memiliki Dirut definitif bahkan kekosongan ini seolah dibiarkan karena pelaksana tugas (Plt) Dirutnya sering diganti.
Karena itu, ia menegaskan ini merupakan tanggang jawab Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Jadi seharusnya, Presiden Jokowi mencopot kedua menteri tersebut. Karena keduanya tidak bisa memenuhi visi misi Jokowi dan bisa memberatkan di periode pemerintahan kedua nanti.
"Menterinya saja sekalian diganti. Lagian kan Presiden akan lanjut, beliau bisa ganti menteri yang tidak perform agar program bagi mencapai visi, misi yang dijanjikan dalam masa kampanye. Itu harus segera dijalankan tanpa harus menunggu periode berjalan berakhir," desaknya.
Dan kata Gus Irawan, kejadian ini harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan PLN, kejadian berulang yang tidak boleh terjadi lagi. Harus dibuat contingency plan system control agar bila ada masalah disatu titik lokasi dampaknya bisa dilolalisir sehingga tidak berdampak luas.
(ven)
Lihat Juga :
