Menaker Ingin Serikat Pekerja Turut Serta Investasi SDM
Kamis, 08 Agustus 2019 - 12:56 WIB
Menaker Ingin Serikat Pekerja Turut Serta Investasi SDM
A
A
A
KUALA LUMPUR - Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri mendorong seluruh stakeholder ketenagakerjaan, termasuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) untuk investasi SDM. Menurutnya, upaya penciptaan SDM kompeten dalam jumlah besar membutuhkan partisipasi seluruh pihak.
Hal tersebut disampaikan Menaker saat bertemu dengan Workers Institute of Technology (WIT) dan UNI Malaysia Labour Centre (UNI MLC) dalam rangkaian kunjungan kerja ke Malaysia di Kuala Lumpur, Selasa (6/7/2019) waktu setempat.
"Kita ingin mendorong UNI MLC bisa ikut memberikan pemahaman kepada teman-teman serikat buruh di Indonesia tentang pentingnya semacam sekolah yang ada di bawah serikat pekerja," kata Menteri Hanif.
Menaker menyatakan, saat ini Indonesia memiliki 21 Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah di bawah pembinaan langsung Kementerian Ketenagakerjaan atau Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang tersebar di 13 provinsi.
Menaker menilai, jumlah tersebut masih sangat kurang. Meskipun secara keseluruhan, jumlah BLK yang dioperasikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah baru sekitar 305 BLK.
Bahkan jika ditambahkan dengan training center industri dan LPK Swasta, kapasitas pelatihan pun masih kurang. "Tentu ini membutuhkan keterlibatan dari semua pihak," jelas Menaker.
Menaker berharap, SP/SB di Indonesia dapat mencontoh UNI MLC. Dimana mereka juga terlibat dalam pembangunan SDM, "Di Indonesia sejauh yang saya tahu, tidak ada," terangnya.
Pertemuan Menaker dengan WIT dan UNI MLC dalam rangka sharing informasi terkait keterlibatan Pemerintah, Pengusaha, Serikat Pekerja dalam mengembangkan pelatihan vokasi di Malaysia.
Selain itu juga dilakukan sharing informasi pembentukan WIT di Malaysia, meliputi kelembagaan dan tata kelola; sumber pendanaan. Keterlibatan dan Share responsibilities antara Pemerintah, Pengusaha, dan Serikat Pekerja dalam WIT.
Pertemuan ini juga merupakan upaya penjajakan potensi kerjasama program dan sharing best experiences dalam rangka peningkatan program dan kurikulum di BLK dan Politeknik Ketenagakerjaan milik Kemnaker;
"Kami berharap kedepan juga ada pertukaran pelajar/instruktur BLK dan Politeknik Kemnaker serta pembentukan sandwich programme bekerjasama dengan Politeknik Ketenagakerjaan," pungkasnya.
Turut hadir dalam pertemuan ini, Dirjen Binalattas, Bambang Satrio Lelono; Kepala Biro KLN Kemnaker, Indah Anggoro Putri; Kepala BNSP, Kunjung Masehat; Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto; dan Tim Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN).
Hal tersebut disampaikan Menaker saat bertemu dengan Workers Institute of Technology (WIT) dan UNI Malaysia Labour Centre (UNI MLC) dalam rangkaian kunjungan kerja ke Malaysia di Kuala Lumpur, Selasa (6/7/2019) waktu setempat.
"Kita ingin mendorong UNI MLC bisa ikut memberikan pemahaman kepada teman-teman serikat buruh di Indonesia tentang pentingnya semacam sekolah yang ada di bawah serikat pekerja," kata Menteri Hanif.
Menaker menyatakan, saat ini Indonesia memiliki 21 Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah di bawah pembinaan langsung Kementerian Ketenagakerjaan atau Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang tersebar di 13 provinsi.
Menaker menilai, jumlah tersebut masih sangat kurang. Meskipun secara keseluruhan, jumlah BLK yang dioperasikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah baru sekitar 305 BLK.
Bahkan jika ditambahkan dengan training center industri dan LPK Swasta, kapasitas pelatihan pun masih kurang. "Tentu ini membutuhkan keterlibatan dari semua pihak," jelas Menaker.
Menaker berharap, SP/SB di Indonesia dapat mencontoh UNI MLC. Dimana mereka juga terlibat dalam pembangunan SDM, "Di Indonesia sejauh yang saya tahu, tidak ada," terangnya.
Pertemuan Menaker dengan WIT dan UNI MLC dalam rangka sharing informasi terkait keterlibatan Pemerintah, Pengusaha, Serikat Pekerja dalam mengembangkan pelatihan vokasi di Malaysia.
Selain itu juga dilakukan sharing informasi pembentukan WIT di Malaysia, meliputi kelembagaan dan tata kelola; sumber pendanaan. Keterlibatan dan Share responsibilities antara Pemerintah, Pengusaha, dan Serikat Pekerja dalam WIT.
Pertemuan ini juga merupakan upaya penjajakan potensi kerjasama program dan sharing best experiences dalam rangka peningkatan program dan kurikulum di BLK dan Politeknik Ketenagakerjaan milik Kemnaker;
"Kami berharap kedepan juga ada pertukaran pelajar/instruktur BLK dan Politeknik Kemnaker serta pembentukan sandwich programme bekerjasama dengan Politeknik Ketenagakerjaan," pungkasnya.
Turut hadir dalam pertemuan ini, Dirjen Binalattas, Bambang Satrio Lelono; Kepala Biro KLN Kemnaker, Indah Anggoro Putri; Kepala BNSP, Kunjung Masehat; Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto; dan Tim Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN).
(akn)
Lihat Juga :
