Produktivitas Kebun Sawit Sitaan Negara Menurun, Muncul Desakan Audit Total
Jum'at, 17 Juli 2026 - 18:21 WIB
loading...
Pemerintah didesak agar segera melakukan audit menyeluruh terhadap lahan perkebunan sawit yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara, menyusul indikasi menurunnya produktivitas kebun sawit. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam), Muhamad Zainal Arifin mendesak pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap lahan perkebunan sawit yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara. Desakan tersebut muncul menyusul indikasi menurunnya produktivitas kebun sawit , belum tuntasnya legalitas lahan, serta minimnya transparansi mengenai aset dan kinerja perusahaan.
Menurutnya keberhasilan Agrinas Palma tidak cukup diukur dari besarnya luas lahan yang diserahkan negara, tetapi harus dilihat dari kemampuan perusahaan mengelola aset tersebut secara produktif, legal, dan memberikan manfaat nyata bagi penerimaan negara maupun masyarakat.
"Audit menjadi sangat mendesak agar pemerintah mengetahui secara pasti berapa luas lahan yang benar-benar produktif, mana yang masih bermasalah secara hukum, dan mana yang siap dikelola," kata Zainal dalam keterangannya.
Baca Juga: Komoditas Strategis, Agrinas Palma Fasilitasi Petani Sawit Tingkatkan Produktivitas
Sebelumnya, Agrinas Palma melaporkan membukukan surplus Rp2,86 triliun dan laba bersih Rp27,9 miliar pada tahun buku 2025. Perusahaan juga menyebut telah mengelola sekitar 1,7 juta hektare lahan perkebunan sawit hasil penugasan negara. Namun menurut Zainal, capaian laba tersebut belum mencerminkan potensi ekonomi dari aset yang dikelola.
Ia menjelaskan, dari total penugasan sekitar 4,11 juta hektare lahan, baru sekitar 1,7 juta hektare yang telah terverifikasi. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 730 ribu hektare yang telah ditanami sawit, sementara hingga pertengahan 2026 kebun yang benar-benar dikelola secara mandiri baru sekitar 168 ribu hektare.
Selain itu sejumlah aspek legalitas lahan juga masih belum selesai, mulai dari Izin Usaha Perkebunan (IUP), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, pelepasan kawasan hutan hingga Hak Guna Usaha (HGU).
Menurutnya keberhasilan Agrinas Palma tidak cukup diukur dari besarnya luas lahan yang diserahkan negara, tetapi harus dilihat dari kemampuan perusahaan mengelola aset tersebut secara produktif, legal, dan memberikan manfaat nyata bagi penerimaan negara maupun masyarakat.
"Audit menjadi sangat mendesak agar pemerintah mengetahui secara pasti berapa luas lahan yang benar-benar produktif, mana yang masih bermasalah secara hukum, dan mana yang siap dikelola," kata Zainal dalam keterangannya.
Baca Juga: Komoditas Strategis, Agrinas Palma Fasilitasi Petani Sawit Tingkatkan Produktivitas
Sebelumnya, Agrinas Palma melaporkan membukukan surplus Rp2,86 triliun dan laba bersih Rp27,9 miliar pada tahun buku 2025. Perusahaan juga menyebut telah mengelola sekitar 1,7 juta hektare lahan perkebunan sawit hasil penugasan negara. Namun menurut Zainal, capaian laba tersebut belum mencerminkan potensi ekonomi dari aset yang dikelola.
Ia menjelaskan, dari total penugasan sekitar 4,11 juta hektare lahan, baru sekitar 1,7 juta hektare yang telah terverifikasi. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 730 ribu hektare yang telah ditanami sawit, sementara hingga pertengahan 2026 kebun yang benar-benar dikelola secara mandiri baru sekitar 168 ribu hektare.
Selain itu sejumlah aspek legalitas lahan juga masih belum selesai, mulai dari Izin Usaha Perkebunan (IUP), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, pelepasan kawasan hutan hingga Hak Guna Usaha (HGU).
Lihat Juga :
