Jokowi Akan Terus Bangun Infrastruktur dan Transportasi Massal

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandaskan akan terus membangun infrastruktur dan transportasi massal di tahun 2020, demi mencapai konektivitas Indonesia. Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2020, belanja anggaran mencapai Rp2.528,8 triliun atau 14,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dari jumlah itu, sebanyak Rp419,2 triliun akan digunakan untuk infrastruktur. Anggaran ini meningkat 4,9% dibandingkan anggaran infrastruktur tahun ini sebesar Rp399,7 triliun.

Selain infrastruktur, Jokowi akan meneruskan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT). "Kita juga akan meneruskan pembangunan MRT dan transportasi massal lainnya, agar keseluruhan sistem transportasi di kota-kota besar semakin efisien, semakin bersih dari polusi, dan terkoneksi secara menyeluruh," ujar Jokowi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Infrastruktur terus dibangun ke seluruh pelosok dan difokuskan pada konektivitas di sepanjang rantai pasok, menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat, mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri, termasuk UMKM. Sehingga mendorong produk lokal untuk bersaing di pasar internasional.

Jokowi menambahkan belanja negara tahun 2020 juga difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antarwilayah. Oleh karena itu, pemerintah akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.

Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa. Apabila membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah.

"Pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk infrastruktur di luar kawasan 3T, pemerintah menekankan perbaikan manajemen, tata kelola, dan kerangka regulasi, agar makin mendukung transformasi ekonomi," ucapnya.