Ekonomi Hanya Ditopang Konsumsi Rumah Tangga, Pemerintah Butuh Terobosan
Jum'at, 16 Agustus 2019 - 21:27 WIB
Ekonomi Hanya Ditopang Konsumsi Rumah Tangga, Pemerintah Butuh Terobosan
A
A
A
JAKARTA - Target pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020 yang diusulkan sebesar 5,3% atau hanya meningkat 0,1% dari tahun lalu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional hingga tengah tahun 2019 tidak begitu menggembirakan. Bahkan menurut DPR, ekonomi pada 2020 masih bergantung pada konsumsi rumah tangga, sama seperti 2019.
Sementara investasi dan kinerja ekspor dan impor belum menunjukkan kinerja yang signifikan sehingga, ekonomi Indonesia masih berada dalam jebakan pertumbuhan 5 persen. Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah mengatakan, pemerintah perlu terobosan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi bisa capai angka 6%.
“Perlu ada terobosan kebijakan untuk menaikkan angka pertumbuhan menjadi 6%. Sehingga akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mendorong investasi dan kebijakan industri yang tepat adalah kunci mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik,” usul Said usai pembacaan Nota Keuangan dalam RAPBN 2020 oleh Presiden Jokowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Lebih lanjut Ia juga mengutarakan, pemerintah sudah seharusnya bisa lebih optimis, karena berada pada awal periode Pemerintahan, tim ekonomi bisa mengambil banyak pengalaman selama periode pemerintahan sebelumnya. "Pertumbuhan ekonomi pada kisaran lima persen tidak cukup kuat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Politikus PDIP ini memaparkan, proyeksi inflasi pada RAPBN 2020 diperkirakan masih sama dengan 2019 yakni sebesar 3,1%. Ini perlu disadari bahwa ini bukan karena ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga, tapi juga karena rendahnya daya beli masyarakat.
“Momentum inflasi rendah harusnya bisa dimanfaatkan untuk menstimulus kegiatan ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi,” ujarnya.
Kemudian, lanjut dia, target suku bunga SPN 3 Bulan dalam RAPBN 2020 diperkirakan sebesar 5,4% dan mengalami penurunan dibandingkan 2019 sebesar 5,6%. Di sini, pemerintah mulai menyadari penurunan suku bunga SPN 3 Bulan akan bisa mengurangi beban pemerintah dalam pembiayaan dan diharapkan bisa menjadi stimulus bagi sektor riil.
Lalu, proyeksi nilai tukar dalam APBN 2020 diusulkan pada angka Rp 14.400, atau meningkat Rp 25 dari 2019. Hal ini menunjukkan rupiah masih akan mengalami tekanan pada tahun 2020. Faktor eksternal kebijakan suku bunga (currency war) The Fed dan China akan tetap berdampak signifikan terhadap nilai tukar rupiah 2020.
“Masih rentannya fundamental ekonomi nasional berupa lemahnya ekspor dan arus modal investasi melambat, menjadi titik lemah rupiah periode sebelumnya dan tetap akan mempengaruhi kinerja rupiah tahun 2020,” terangnya.
Selain itu, sambung Said, target penerimaan negara pada RAPBN 2020 ditargetkan sebesar Rp2,2 juta triliun atau meningkat dari 2019 sebesar Rp2 juta triliun atau meningkat sebesar 8,58%. Penopang penerimaan berasal dari sektor perpajakan pada tahun 2020 diusulkan sebesar Rp1.861,8 triliun, mengalami peningkatan dari outlook 2019 sebesar Rp 1.643,1 atau meningkat sebesar 11,7%.
Said juga menyoroti masih rendahnya tax ratio yakni hanya 11,5% sementara, negara anggota G20 lainnya sudah mencapai 15%. “Dengan melihat kinerja penerimaan sektor perpajakan tahun 2019 yang sangat kedodoran, target tahun 2020 menjadi sangat optimis. Selain itu, perkiraan shortfall pajak sekitar 140-150 triliun hingga akhir tahun 2019. Reformasi perpajakan dan kebijakan tahun 2020 belum menyasar skema penggelapan pajak melalui aktivitas underground economy atau shadow economy,” paparnya.
Sementara investasi dan kinerja ekspor dan impor belum menunjukkan kinerja yang signifikan sehingga, ekonomi Indonesia masih berada dalam jebakan pertumbuhan 5 persen. Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah mengatakan, pemerintah perlu terobosan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi bisa capai angka 6%.
“Perlu ada terobosan kebijakan untuk menaikkan angka pertumbuhan menjadi 6%. Sehingga akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mendorong investasi dan kebijakan industri yang tepat adalah kunci mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik,” usul Said usai pembacaan Nota Keuangan dalam RAPBN 2020 oleh Presiden Jokowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Lebih lanjut Ia juga mengutarakan, pemerintah sudah seharusnya bisa lebih optimis, karena berada pada awal periode Pemerintahan, tim ekonomi bisa mengambil banyak pengalaman selama periode pemerintahan sebelumnya. "Pertumbuhan ekonomi pada kisaran lima persen tidak cukup kuat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Politikus PDIP ini memaparkan, proyeksi inflasi pada RAPBN 2020 diperkirakan masih sama dengan 2019 yakni sebesar 3,1%. Ini perlu disadari bahwa ini bukan karena ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga, tapi juga karena rendahnya daya beli masyarakat.
“Momentum inflasi rendah harusnya bisa dimanfaatkan untuk menstimulus kegiatan ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi,” ujarnya.
Kemudian, lanjut dia, target suku bunga SPN 3 Bulan dalam RAPBN 2020 diperkirakan sebesar 5,4% dan mengalami penurunan dibandingkan 2019 sebesar 5,6%. Di sini, pemerintah mulai menyadari penurunan suku bunga SPN 3 Bulan akan bisa mengurangi beban pemerintah dalam pembiayaan dan diharapkan bisa menjadi stimulus bagi sektor riil.
Lalu, proyeksi nilai tukar dalam APBN 2020 diusulkan pada angka Rp 14.400, atau meningkat Rp 25 dari 2019. Hal ini menunjukkan rupiah masih akan mengalami tekanan pada tahun 2020. Faktor eksternal kebijakan suku bunga (currency war) The Fed dan China akan tetap berdampak signifikan terhadap nilai tukar rupiah 2020.
“Masih rentannya fundamental ekonomi nasional berupa lemahnya ekspor dan arus modal investasi melambat, menjadi titik lemah rupiah periode sebelumnya dan tetap akan mempengaruhi kinerja rupiah tahun 2020,” terangnya.
Selain itu, sambung Said, target penerimaan negara pada RAPBN 2020 ditargetkan sebesar Rp2,2 juta triliun atau meningkat dari 2019 sebesar Rp2 juta triliun atau meningkat sebesar 8,58%. Penopang penerimaan berasal dari sektor perpajakan pada tahun 2020 diusulkan sebesar Rp1.861,8 triliun, mengalami peningkatan dari outlook 2019 sebesar Rp 1.643,1 atau meningkat sebesar 11,7%.
Said juga menyoroti masih rendahnya tax ratio yakni hanya 11,5% sementara, negara anggota G20 lainnya sudah mencapai 15%. “Dengan melihat kinerja penerimaan sektor perpajakan tahun 2019 yang sangat kedodoran, target tahun 2020 menjadi sangat optimis. Selain itu, perkiraan shortfall pajak sekitar 140-150 triliun hingga akhir tahun 2019. Reformasi perpajakan dan kebijakan tahun 2020 belum menyasar skema penggelapan pajak melalui aktivitas underground economy atau shadow economy,” paparnya.
(akr)
Lihat Juga :