Urgensi Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam
Jum'at, 23 Agustus 2019 - 19:20 WIB
Urgensi Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam
A
A
A
JAKARTA - Wacana pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta diyakini masih memerlukan publikasi yang lebih luas sehingga masyarakat bisa memahami urgensinya. Masyarakat pun perlu menyuarakan pendapat mereka untuk menjadi pertimbangan dalam keputusan pemindahan ini.
"Yang kita sayangkan adalah, disini perlu adanya diskursus lebih mendalam dan luas, bukan terbatas hanya pada sosialisasi," ujar Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Fadhil Hasan di Jakarta, Jumat( 23/8/2019).
Ia menilai bahwa tujuan-tujuan pemindahan Ibu Kota yang selama ini telah dipublikasikan oleh pemerintah masih lemah. Untuk permasalahan pemerataan, seharusnya pemerintah mengoptimalkan otonomi daerah dan desentralisasi yang sudah ada.
"Dikhawatirkan kalau pindah, memang bukan Jawa-sentris, tetapi Kalimantan-sentris, bukan Indonesia-sentris seperti yang ditujukan," lanjut Fadhil.
Paling menentukan pemindahan Ibu Kota, menurutnya harus melihat kondisi perekonomian dari waktu keputusan itu diambil dan proyeksi perekonomian ke depan. Hal ini terang dia, harus dilengkapi dengan framework yang komprehensif.
Apabila dasarnya pemerataan, menurut Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Eko Prasojo yakni sebenarnya Indonesia hanya tinggal menstimulus dan memperkuat perekonomian daerah. "Pembiayaan dari swasta juga harus diperhatikan, supaya pemindahan ini bukanlah ditujukan untuk konsep bisnis para investor," ujar Eko.
"Yang kita sayangkan adalah, disini perlu adanya diskursus lebih mendalam dan luas, bukan terbatas hanya pada sosialisasi," ujar Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Fadhil Hasan di Jakarta, Jumat( 23/8/2019).
Ia menilai bahwa tujuan-tujuan pemindahan Ibu Kota yang selama ini telah dipublikasikan oleh pemerintah masih lemah. Untuk permasalahan pemerataan, seharusnya pemerintah mengoptimalkan otonomi daerah dan desentralisasi yang sudah ada.
"Dikhawatirkan kalau pindah, memang bukan Jawa-sentris, tetapi Kalimantan-sentris, bukan Indonesia-sentris seperti yang ditujukan," lanjut Fadhil.
Paling menentukan pemindahan Ibu Kota, menurutnya harus melihat kondisi perekonomian dari waktu keputusan itu diambil dan proyeksi perekonomian ke depan. Hal ini terang dia, harus dilengkapi dengan framework yang komprehensif.
Apabila dasarnya pemerataan, menurut Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Eko Prasojo yakni sebenarnya Indonesia hanya tinggal menstimulus dan memperkuat perekonomian daerah. "Pembiayaan dari swasta juga harus diperhatikan, supaya pemindahan ini bukanlah ditujukan untuk konsep bisnis para investor," ujar Eko.
(akr)
Lihat Juga :
