BNI Syariah Dorong Kedaulatan Pangan Melalui Ekonomi Syariah
BNI Syariah Dorong Kedaulatan Pangan Melalui Ekonomi Syariah
A
A
A
JAKARTA - BNI Syariah berusaha mendorong kedaulatan pangan. Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo, mengatakan upaya swasembada dan ketahanan pangan merupakan upaya untuk menjaga 5 dimensi dari tujuan atau maqoshid syariah.
"Yaitu menjaga agama (hifdz diin), menjaga jiwa (hifdz nafs), menjaga akal (hifdz aql), menjaga keturunan (hifdz nasb), dan menjaga harta (hifdz maal)," ujar Firman di Jakarta, Minggu (25/8/2019).
Menurut Firman, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, dibutuhkan kerja sama dari seluruh stakeholders, baik lembaga pendidikan, lembaga keuangan, Pemerintah, pelaku industri, petani, dan masyarakat.
"Selain itu, value chain di bidang pertanian juga perlu dioptimalkan, dari mulai produksi (pembibitan, pengolahan lahan, dan modal kerja), distribusi, hingga promosi," katanya.
Sebagai Hasanah Banking Partner, BNI Syariah berkomitmen memberikan solusi yang Hasanah dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Diantaranya melalui penyaluran pembiayaan modal kerja kepada pelaku usaha pertanian, supply chain financing, cash management, maupun layanan transaksi perbankan syariah lainnya.
Sebagai gambaran, sampai periode Juni 2019, pembiayaan ke sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian BNI Syariah mengalami pertumbuhan 153% dibandingkan akhir tahun 2018.
Pada 2019, BNI Syariah bersama dengan Yayasan Hasanah Titik (YHT) terus melanjutkan penyaluran bantuan di bidang pertanian terutama di daerah terpencil dalam program Benteng Hasanah di Batas Negeri, yaitu memberdayakan masyarakat untuk penyulingan daun kayu putih di Desa Ubung Jikumurasa, Kabupaten Namlea, Pulau Buru, Maluku sebesar Rp200 juta. Ada juga penyaluran bantuan Rp600 juta untuk pemberdayaan petani Sereh Wangi di Aceh.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan acara ini diharapkan bisa menghasilkan rumusan konsep dan rekomendasi kebijakan serta strategi dalam mengoptimalkan peran ekosistem digital. "Hal ini utamanya dalam rangka pembangunan pertanian di era revolusi industri 4.0," kata Rudiantara.
Dosen Sosial Ekonomi Pertanian Faperta UGM, Sri Peni Wastutiningsih, mengatakan seminar nasional ini diharapkan bisa menjadi upaya penyediaan sarana bagi akademisi, peneliti, pemerhati, pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya untuk berbagi informasi.
"Acara ini bisa menjadi media penyampai gagasan dan temuan, serta memperkenalkan inovasi teknologi di bidang pertanian yang telah atau sedang dikembangkan," katanya.
"Yaitu menjaga agama (hifdz diin), menjaga jiwa (hifdz nafs), menjaga akal (hifdz aql), menjaga keturunan (hifdz nasb), dan menjaga harta (hifdz maal)," ujar Firman di Jakarta, Minggu (25/8/2019).
Menurut Firman, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, dibutuhkan kerja sama dari seluruh stakeholders, baik lembaga pendidikan, lembaga keuangan, Pemerintah, pelaku industri, petani, dan masyarakat.
"Selain itu, value chain di bidang pertanian juga perlu dioptimalkan, dari mulai produksi (pembibitan, pengolahan lahan, dan modal kerja), distribusi, hingga promosi," katanya.
Sebagai Hasanah Banking Partner, BNI Syariah berkomitmen memberikan solusi yang Hasanah dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Diantaranya melalui penyaluran pembiayaan modal kerja kepada pelaku usaha pertanian, supply chain financing, cash management, maupun layanan transaksi perbankan syariah lainnya.
Sebagai gambaran, sampai periode Juni 2019, pembiayaan ke sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian BNI Syariah mengalami pertumbuhan 153% dibandingkan akhir tahun 2018.
Pada 2019, BNI Syariah bersama dengan Yayasan Hasanah Titik (YHT) terus melanjutkan penyaluran bantuan di bidang pertanian terutama di daerah terpencil dalam program Benteng Hasanah di Batas Negeri, yaitu memberdayakan masyarakat untuk penyulingan daun kayu putih di Desa Ubung Jikumurasa, Kabupaten Namlea, Pulau Buru, Maluku sebesar Rp200 juta. Ada juga penyaluran bantuan Rp600 juta untuk pemberdayaan petani Sereh Wangi di Aceh.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan acara ini diharapkan bisa menghasilkan rumusan konsep dan rekomendasi kebijakan serta strategi dalam mengoptimalkan peran ekosistem digital. "Hal ini utamanya dalam rangka pembangunan pertanian di era revolusi industri 4.0," kata Rudiantara.
Dosen Sosial Ekonomi Pertanian Faperta UGM, Sri Peni Wastutiningsih, mengatakan seminar nasional ini diharapkan bisa menjadi upaya penyediaan sarana bagi akademisi, peneliti, pemerhati, pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya untuk berbagi informasi.
"Acara ini bisa menjadi media penyampai gagasan dan temuan, serta memperkenalkan inovasi teknologi di bidang pertanian yang telah atau sedang dikembangkan," katanya.
(ven)
Explore More