IKPI Mitra Strategis Pemerintah Tingkatkan Penerimaan Pajak
A
A
A
JAKARTA - Konsultan pajak merupakan salah satu pilar pemerintah untuk meningkatkan perolehan pajak sebagai penyumbang terbesar APBN. Karena itu, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menilai diperlukan peran aktif anggota IKPI, tidak saja dalam jumlah tetapi juga kualitas.
"Sehingga konsultan pajak bisa menjadi mitra pemerintah untuk lebih memberikan edukasi kepada para wajib pajak," ujar Anggota IKPI, Sri Wahyuni Sujono dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/8/2019).
Untuk itu, sebagai mitra pemerintah, IKPI harus meningkatkan trust (kepercayaan) antara wajib pajak dengan pemerintah. "Wajib pajak perlu tahu bahwa setoran pajaknya itu benar-benar untuk membangun negeri ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Program tax amnesty yang baru lalu, memberikan gambaran kepada para wajib pajak untuk jujur dengan kewajibannya. Kemudian, pemerintah harus fair menyampaikan bahwa uang pajak itu digunakan untuk program pembangunan yang bisa dinikmati masyarakat luas. Seperti membangun jalan, rumah sakit dan layanan kesehatan yang murah namun tetap berkualitas.
"Ini akan memberikan kesadaran para pengusaha wajib pajak untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan yang nyata, bukan dikorupsi," tandasnya.
Sementara, Ketua Umum IKPI yang kembali terpilih dalam Kongres IKPI di Batu, Jawa Timur, Mochamad Soebakir, mengatakan IKPI siap meningkatkan kinerja pengurus untuk lima tahun ke depan jauh lebih baik dari sebelumnya.
Capaian prestasi selama lima tahun terakhir kepemimpinannya, disebutkan sudah cukup baik dibanding ketika ia menerima mandat Kongres X IKPI di Makassar lima tahun silam.
"Saya akan bekerja lebih baik lagi untuk membawa IKPI menjadi organisasi profesi yang profesional dan maju di tingkat global," katanya.
"Sehingga konsultan pajak bisa menjadi mitra pemerintah untuk lebih memberikan edukasi kepada para wajib pajak," ujar Anggota IKPI, Sri Wahyuni Sujono dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/8/2019).
Untuk itu, sebagai mitra pemerintah, IKPI harus meningkatkan trust (kepercayaan) antara wajib pajak dengan pemerintah. "Wajib pajak perlu tahu bahwa setoran pajaknya itu benar-benar untuk membangun negeri ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Program tax amnesty yang baru lalu, memberikan gambaran kepada para wajib pajak untuk jujur dengan kewajibannya. Kemudian, pemerintah harus fair menyampaikan bahwa uang pajak itu digunakan untuk program pembangunan yang bisa dinikmati masyarakat luas. Seperti membangun jalan, rumah sakit dan layanan kesehatan yang murah namun tetap berkualitas.
"Ini akan memberikan kesadaran para pengusaha wajib pajak untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan yang nyata, bukan dikorupsi," tandasnya.
Sementara, Ketua Umum IKPI yang kembali terpilih dalam Kongres IKPI di Batu, Jawa Timur, Mochamad Soebakir, mengatakan IKPI siap meningkatkan kinerja pengurus untuk lima tahun ke depan jauh lebih baik dari sebelumnya.
Capaian prestasi selama lima tahun terakhir kepemimpinannya, disebutkan sudah cukup baik dibanding ketika ia menerima mandat Kongres X IKPI di Makassar lima tahun silam.
"Saya akan bekerja lebih baik lagi untuk membawa IKPI menjadi organisasi profesi yang profesional dan maju di tingkat global," katanya.
(ven)