Ibu Kota Baru, Pemerintah Perlu Siapkan Arus Logistik yang Lebih Baik
Senin, 26 Agustus 2019 - 16:01 WIB
Ibu Kota Baru, Pemerintah Perlu Siapkan Arus Logistik yang Lebih Baik
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membeberkan lokasi ibu kota baru Indonesia, yakni di Kalimantan Timur (Kaltim), yang sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara. Pemilihan lokasi ibu kota baru itu didasarkan riset selama tiga tahun.
Alasan dua daerah itu dipilih di antaranya karena berada di tengah Indonesia, memiliki risiko bencana minim dan juga dekat dengan perkotaan yang sedang berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda.
Di luar itu, pemindahan ibu kota tentunya juga tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Terkait dengan itu, ekonom mengingatkan perlunya strategi, khususnya di sektor logistik.
"Tentu dengan pemindahan ibu kota ini akan ada efek multiplier ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan investasi yang akan terjadi di ibu kota baru nanti," ujar ekonom Center of Reform on Economics(CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepada SINDOnews di Jakarta, Senin(26/8/2019).
Dia mengatakan, jika investasi dilakukan, maka efek multiplier yang ditimbulkan besar tentu tidak hanya akan berdampak pada ibu kota baru saja, namun juga dengan kota-kota yang berada di sekitarnya seperti misalnya Balikpapan, Banjarmasin, ataupun Palangkaraya.
"Namun tentu kita tidak berharap pemerataan terjadi hanya di Kalimantan dengan adanya ibu kota baru ini. Saya pikir harus ada semacam perencanaan alur logistik dari dan ke ibu kota baru, dengan itu kita berharap ongkos logistik bisa lebih efisien khususnya buat daerah-daerah di Indonesia Timur," lanjut Yusuf.
Salah satu faktor tidak meratanya ekonomi, tegas dia, disebabkan antara lain karena tingginya biaya logistik sehingga harga barang-barang, khususnya di Indonesia Timur menjadi lebih mahal.
"Sekarang dengan dipilihnya Penajam sebagai ibu kota baru, dengan posisi yang lebih strategis di tengah Indonesia, maka strategi mengatur arus logistik menjadi penting. Pemerintah harus mempertimbangkan isu ini," tuturnya.
Alasan dua daerah itu dipilih di antaranya karena berada di tengah Indonesia, memiliki risiko bencana minim dan juga dekat dengan perkotaan yang sedang berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda.
Di luar itu, pemindahan ibu kota tentunya juga tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Terkait dengan itu, ekonom mengingatkan perlunya strategi, khususnya di sektor logistik.
"Tentu dengan pemindahan ibu kota ini akan ada efek multiplier ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan investasi yang akan terjadi di ibu kota baru nanti," ujar ekonom Center of Reform on Economics(CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepada SINDOnews di Jakarta, Senin(26/8/2019).
Dia mengatakan, jika investasi dilakukan, maka efek multiplier yang ditimbulkan besar tentu tidak hanya akan berdampak pada ibu kota baru saja, namun juga dengan kota-kota yang berada di sekitarnya seperti misalnya Balikpapan, Banjarmasin, ataupun Palangkaraya.
"Namun tentu kita tidak berharap pemerataan terjadi hanya di Kalimantan dengan adanya ibu kota baru ini. Saya pikir harus ada semacam perencanaan alur logistik dari dan ke ibu kota baru, dengan itu kita berharap ongkos logistik bisa lebih efisien khususnya buat daerah-daerah di Indonesia Timur," lanjut Yusuf.
Salah satu faktor tidak meratanya ekonomi, tegas dia, disebabkan antara lain karena tingginya biaya logistik sehingga harga barang-barang, khususnya di Indonesia Timur menjadi lebih mahal.
"Sekarang dengan dipilihnya Penajam sebagai ibu kota baru, dengan posisi yang lebih strategis di tengah Indonesia, maka strategi mengatur arus logistik menjadi penting. Pemerintah harus mempertimbangkan isu ini," tuturnya.
(fjo)
Lihat Juga :
