Bappenas Tegaskan Pemindahan IKN Wujudkan Pemerataan Ekonomi
loading...
Persebaran penduduk dan pertumbuhan ekonomi terpusat di Jawa, khususnya Jakarta serta juga Sumatera dalam 30-40 tahun terakhir menjadi salah satu alasan pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Persebaran penduduk dan pertumbuhan ekonomi terpusat di Jawa, khususnya Jakarta serta juga Sumatera dalam 30-40 tahun terakhir menjadi salah satu alasan pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. Kemudian Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merancang pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN dari Jakarta ke Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Beberapa tahun terakhir, kontribusi dari pulau Jawa terhadap perekonomian nasional adalah 58,75%. Oleh karena itu, pemindahan IKN ini bertujuan untuk menggeser sentra perekonomian agar terjadi pemerataan ," ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Rudy S. Prawiradinata dalam Webinar Nasional yang digagas oleh Moya Institute bertajuk 'Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara', Jumat (18/2/2022).
Karena itu, sambung Rudy, pemindahan IKN akan diiringi dengan pengembangan klaster-klaster ekonomi, untuk memicu terjadinya urbanisasi ke Kalimantan Timur. "Pertumbuhan penduduk di IKN sampai 2045 diperkirakan mencapai 1,7-1,9 juta jiwa,” ujar Rudy.
Pada tahun yang sama, lanjutnya, pertumbuhan rata-rata investasi di IKN Nusantara ditargetkan mencapai 11,9%. Sementara untuk keseluruhan wilayah Kalimantan Timur mencapai 4,2%. "Penggerak ekonomi di IKN nantinya akan ditopang oleh Balikpapan dan Samarinda," tambah Rudy.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerhati Politik dan Isu-isu Strategis, Imron Cotan menyatakan, bahwa standar yang ditetapkan oleh WHO agar zona nyaman hunian bagi satu orang tercapai adalah 9 sampai 50 meter persegi.
Maka, sambung Imron, dengan jumlah penduduk 11,25 juta jiwa, Jakarta memerlukan ruang publik setidaknya seluas sekitar 112,5 juta meter persegi, yang mana hal tersebut adalah mustahil, karena luas wilayah Jakarta hanya sekitar 661,5 kilometer persegi. Dan bila ruang yang memadai itu tak terpenuhi, maka potensi pecahnya kerusuhan sosial atau social unrest, tinggal menunggu waktu.
"Maka, tak heran apabila kerusuhan-kerusuhan sering terjadi di kota-kota besar, karena sempit dan padatnya penduduk cenderung membuat warga menjadi agresif. Apalagi sumber-sumber ekonomi terbatas," kata Imron.
"Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara dapat mencegah ledakan demografis, yang berwujud social unrest tersebut. Dan warga Kalimantan Timur yang saya temui beberapa waktu lalu pun sangat mendukung pemindahan IKN ini, karena akan menciptakan peluang ekonomi, yang berkeadilan," demikian pungkas mantan Duta Besar RI Untuk Australia dan Republik Rakyat China (RRC) itu.
"Beberapa tahun terakhir, kontribusi dari pulau Jawa terhadap perekonomian nasional adalah 58,75%. Oleh karena itu, pemindahan IKN ini bertujuan untuk menggeser sentra perekonomian agar terjadi pemerataan ," ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Rudy S. Prawiradinata dalam Webinar Nasional yang digagas oleh Moya Institute bertajuk 'Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara', Jumat (18/2/2022).
Karena itu, sambung Rudy, pemindahan IKN akan diiringi dengan pengembangan klaster-klaster ekonomi, untuk memicu terjadinya urbanisasi ke Kalimantan Timur. "Pertumbuhan penduduk di IKN sampai 2045 diperkirakan mencapai 1,7-1,9 juta jiwa,” ujar Rudy.
Pada tahun yang sama, lanjutnya, pertumbuhan rata-rata investasi di IKN Nusantara ditargetkan mencapai 11,9%. Sementara untuk keseluruhan wilayah Kalimantan Timur mencapai 4,2%. "Penggerak ekonomi di IKN nantinya akan ditopang oleh Balikpapan dan Samarinda," tambah Rudy.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerhati Politik dan Isu-isu Strategis, Imron Cotan menyatakan, bahwa standar yang ditetapkan oleh WHO agar zona nyaman hunian bagi satu orang tercapai adalah 9 sampai 50 meter persegi.
Maka, sambung Imron, dengan jumlah penduduk 11,25 juta jiwa, Jakarta memerlukan ruang publik setidaknya seluas sekitar 112,5 juta meter persegi, yang mana hal tersebut adalah mustahil, karena luas wilayah Jakarta hanya sekitar 661,5 kilometer persegi. Dan bila ruang yang memadai itu tak terpenuhi, maka potensi pecahnya kerusuhan sosial atau social unrest, tinggal menunggu waktu.
"Maka, tak heran apabila kerusuhan-kerusuhan sering terjadi di kota-kota besar, karena sempit dan padatnya penduduk cenderung membuat warga menjadi agresif. Apalagi sumber-sumber ekonomi terbatas," kata Imron.
"Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara dapat mencegah ledakan demografis, yang berwujud social unrest tersebut. Dan warga Kalimantan Timur yang saya temui beberapa waktu lalu pun sangat mendukung pemindahan IKN ini, karena akan menciptakan peluang ekonomi, yang berkeadilan," demikian pungkas mantan Duta Besar RI Untuk Australia dan Republik Rakyat China (RRC) itu.
(akr)
Lihat Juga :
