Presiden Minta Insentif Pajak Dikawal Supaya Lebih Nendang
Presiden Minta Insentif Pajak Dikawal Supaya Lebih Nendang
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemberian insentif pajak dioptimalkan sehingga dampaknya bisa lebih terasa. Hal ini dinilai akan berdampak pada meningkatnya daya saing ekpor dan investasi Indonesia.
Karena itu, Presiden meminta agar pemberian insentif pajak yang telah dikeluarkan pemerintah benar-benar dikawal. "Saya juga meminta kebijakan pemberian insentif perpajakan diberikan seperti perluasan tax holiday, perubahan tax allowance, insentif investment allowance, super deduction untuk pengembangan vokasi dan litbang serta industri padat karya. Betul-betul dikawal implementasinya sehingga terarah. Dan betul-betul bisa memberikan tendangan yang besar bagi pelaku usaha. Artinya bisa nendang,” tegas Jokowi saat membuka rapat terbatas di kantor Presiden, Selasa (3/9/2019).
Dia mengatakan reformasi perpajakan dilakukan agar daya tahan ekonomi Indonesia semakin kuat dalam menghadapi ketidakpastian global. Maka dari itu dia ingin agar reformasi ini dilakukan secara menyeluruh secara komprehensif.
"Baik dari sisi regulasi, dari sisi administrasi, dari sisi penerapan core tax system, penguatan basis data, dan sistem informasi perpajakan, maupun peningkatan SDM dalam perpajakan. Sehingga negara kita bukan hanya memiliki sistem pemungutan pajak yang terpercaya namun juga memiliki sistem administrasi perpajakan yang efisien, terintegrasi dan tak kalah penting, selalu update terhadap perkembangan teknologi informasi," paparnya.
Pada kesempatan itu, mantan Wali Kota Surakarta ini mengatakan bahwa insentif perpajakan bukan satu-satunya penentu peningkatan investasi. Dia mengatakan ada faktor lain yang memegag peranan penting.
"Perbaikan ekosistem usaha seperti kualitas infrastruktur, penyederhanaan dan percepatan perizinan. Dan satu lagi yang tak kalah penting adalah kepastian regulasi. Termasuk regulasi di bidang perpajakan. Karena itu saya minta reformasi regulasi perpajakan juga segera ditutaskan sehingga betul-betul menunjang daya saing ekonomi negara kita," pungkasnya.
Karena itu, Presiden meminta agar pemberian insentif pajak yang telah dikeluarkan pemerintah benar-benar dikawal. "Saya juga meminta kebijakan pemberian insentif perpajakan diberikan seperti perluasan tax holiday, perubahan tax allowance, insentif investment allowance, super deduction untuk pengembangan vokasi dan litbang serta industri padat karya. Betul-betul dikawal implementasinya sehingga terarah. Dan betul-betul bisa memberikan tendangan yang besar bagi pelaku usaha. Artinya bisa nendang,” tegas Jokowi saat membuka rapat terbatas di kantor Presiden, Selasa (3/9/2019).
Dia mengatakan reformasi perpajakan dilakukan agar daya tahan ekonomi Indonesia semakin kuat dalam menghadapi ketidakpastian global. Maka dari itu dia ingin agar reformasi ini dilakukan secara menyeluruh secara komprehensif.
"Baik dari sisi regulasi, dari sisi administrasi, dari sisi penerapan core tax system, penguatan basis data, dan sistem informasi perpajakan, maupun peningkatan SDM dalam perpajakan. Sehingga negara kita bukan hanya memiliki sistem pemungutan pajak yang terpercaya namun juga memiliki sistem administrasi perpajakan yang efisien, terintegrasi dan tak kalah penting, selalu update terhadap perkembangan teknologi informasi," paparnya.
Pada kesempatan itu, mantan Wali Kota Surakarta ini mengatakan bahwa insentif perpajakan bukan satu-satunya penentu peningkatan investasi. Dia mengatakan ada faktor lain yang memegag peranan penting.
"Perbaikan ekosistem usaha seperti kualitas infrastruktur, penyederhanaan dan percepatan perizinan. Dan satu lagi yang tak kalah penting adalah kepastian regulasi. Termasuk regulasi di bidang perpajakan. Karena itu saya minta reformasi regulasi perpajakan juga segera ditutaskan sehingga betul-betul menunjang daya saing ekonomi negara kita," pungkasnya.
(fjo)
Explore More