Direksi Terkena OTT KPK, Operasional PTPN III Tak Terganggu
Rabu, 04 September 2019 - 14:46 WIB
Direksi Terkena OTT KPK, Operasional PTPN III Tak Terganggu
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada Selasa (3/9) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero) Dolly Pulungan dan Direktur Pemasaran I Kadek Kertha Laksana.
Menanggapi kejadian tersebut, Corporate Secretary PTPN III Irwan Perangin-Angin dalam keterangan resminya menegaskan bahwa sebagai BUMN yang menjunjung tinggi integritas dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen PTPN III akan kooperatif dan mendukung KPK dalam menuntaskan perkara ini dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
"Manajemen juga menjamin proses penegakan hukum tidak menganggu operasional dan program kerja di lingkup Perkebunan Nusantara Group," ujar Irwan di Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Secara terpisah, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang dihadapi PTPN III.
"Kementerian BUMN meminta agar semua kegiatan terus berpedoman pada tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yang benar sebagai wujud organisasi yang menghormati hukum," ujar Wahyu Kuncoro.
Selanjutnya, Kementerian BUMN meminta manajemen PTPN III untuk melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik, terutama terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.
Kementerian BUMN, imbuh dia, menghormati dan menjunjung asas praduga tidak bersalah, termasuk mengenai dirut dan direksi non-aktif akan dikonsultasikan pada Biro Hukum Kementerian BUMN. "Kementerian BUMN bersama PTPN III siap bekerja sama dengan KPK dalam menangani kasus ini," tandasnya.
Menanggapi kejadian tersebut, Corporate Secretary PTPN III Irwan Perangin-Angin dalam keterangan resminya menegaskan bahwa sebagai BUMN yang menjunjung tinggi integritas dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen PTPN III akan kooperatif dan mendukung KPK dalam menuntaskan perkara ini dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
"Manajemen juga menjamin proses penegakan hukum tidak menganggu operasional dan program kerja di lingkup Perkebunan Nusantara Group," ujar Irwan di Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Secara terpisah, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang dihadapi PTPN III.
"Kementerian BUMN meminta agar semua kegiatan terus berpedoman pada tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yang benar sebagai wujud organisasi yang menghormati hukum," ujar Wahyu Kuncoro.
Selanjutnya, Kementerian BUMN meminta manajemen PTPN III untuk melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik, terutama terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.
Kementerian BUMN, imbuh dia, menghormati dan menjunjung asas praduga tidak bersalah, termasuk mengenai dirut dan direksi non-aktif akan dikonsultasikan pada Biro Hukum Kementerian BUMN. "Kementerian BUMN bersama PTPN III siap bekerja sama dengan KPK dalam menangani kasus ini," tandasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
