Menkeu Tegaskan Anggaran Perbaikan Lift DPR Sudah Masuk APBN 2020
Senin, 16 September 2019 - 23:31 WIB
Menkeu Tegaskan Anggaran Perbaikan Lift DPR Sudah Masuk APBN 2020
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku telah menganggarkan perbaikan lift untuk gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini merespon permintaan anggota Komisi XI DPR Johnny Plate yang menyampaikan bahwa lift di gedung DPR sudah waktunya diganti.
"Setahu saya sudah dianggarkan. Kalau ada masalah belum sampai atau gimana, itu mungkin di teknisnya tapi tidak di APBN 2020," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9/2019).
Dia pun meminta anggota dewan mengecek kembali anggaran tersebut. Hal itu dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman mengenai anggaran perbaikan lift. "Mungkin cek dulu, karena di APBN sudah saya anggarkan dan tidak ada masalah di APBN," jelasnya.
Sebelumnya, Johnny mengungkapkan perbaikan lift tersebut seharusnya bisa dilakukan dengan cepat. Pasalnya, banyak anggota dewan yang mengaku pernah terjebak di dalam lift.
"Saya tidak tahu apakah anggaran lift di sini sudah ada. Ini harus diperhatikan, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Saya hanya kasih catatan kalau lift di sini (DPR) adalah aset publik yang harus dilindungi," jelasnya.
"Setahu saya sudah dianggarkan. Kalau ada masalah belum sampai atau gimana, itu mungkin di teknisnya tapi tidak di APBN 2020," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9/2019).
Dia pun meminta anggota dewan mengecek kembali anggaran tersebut. Hal itu dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman mengenai anggaran perbaikan lift. "Mungkin cek dulu, karena di APBN sudah saya anggarkan dan tidak ada masalah di APBN," jelasnya.
Sebelumnya, Johnny mengungkapkan perbaikan lift tersebut seharusnya bisa dilakukan dengan cepat. Pasalnya, banyak anggota dewan yang mengaku pernah terjebak di dalam lift.
"Saya tidak tahu apakah anggaran lift di sini sudah ada. Ini harus diperhatikan, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Saya hanya kasih catatan kalau lift di sini (DPR) adalah aset publik yang harus dilindungi," jelasnya.
(ind)
Lihat Juga :
