Ini Strategi Kementan Hadapi Kemarau Panjang
Ini Strategi Kementan Hadapi Kemarau Panjang
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pertanian menyiapkan strategi pengamanan produksi untuk menghadapi kemarau panjang. Mulai dari perpompaan, asuransi pertanian, bantuan benih, optimalisasi jaringan irigasi, hingga menyiapkan varietas unggul.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy, mengungkapkan strateginya dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, jika sumber airnya cukup, maka dilakukan pemanfaatan sumber sumber air. Dimana terdapat 11.654 unit embung pertanian dan 4.042 unit irigasi perpompaan yang dibangun pada periode 2015-2018.
"Identifikasi sumber air alternatif yang masih tersedia dan dapat dimanfaatkan melalui perpompaan dan irigasi air tanah dangkal," ujar Sarwo Edhy, Rabu (18/9).
Jumlah pompa air yang sudah dialokasikan pada periode tahun 2015-2018 mencapai 93.860 unit. Khusus pada daerah terdampak kekeringan pompa air yang tersedia mencapai 19.999 unit.
Kedua, jika sudah mengalami kekeringan dan puso, maka segera dilakukan pengajuan ganti rugi bagi petani yang lahan sawahnya terkena puso dan sudah terdaftar sebagi peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
"Jika tidak ikut AUTP maka akan diberikan bantuan benih padi, jagung, dan kedelai," tambah Sarwo Edhy.
AUTP dilaksanakan pada petani yang menggarap sawah di pengairan teknis, semi teknis dan sederhana dengan premi yang dibayarkan petani Rp36.000 per hektar dan subsidi pemerintah Rp144.000 per hektar. Jika terjadi risiko berupa adanya gagal panen karena serangan hama, kekeringan atau banjir, petani akan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp6 juta per hektar.
"Subsidi premi AUTP 2019 ditargetkan mencapai 1 juta hektar. Realisasi pelaksanaan AUTP di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara mencapai 232.255 hektar," ungkapnya.
Ketiga, jika terjadi kekeringan tetapi belum puso, akan dicari sumber air, normalisasi saluran, mobilisasi pompa dan koordinasi dengan instansi terkait.
"Jika kekeringan dan tidak bisa tanam padi akan diberi bantuan benih jagung dan kedelai," sebutnya.
Kelima, koordinasi dan pengawalan air dengan cara monitor ketersediaan air di waduk dan bendungan. Dengan mengutamakan jadwal irigasi pada wilayah yang standing cropnya terdampak kekeringan.
"Selain itu, kami menerapkan dan mengawal gilir-giring air pada daerah irigasi yang airnya terbatas. Serta melakukan penertiban praktek pompa-pompa air ilegal di sepanjang saluran irigasi utama," tutur Sarwo Edhy.
Terakhir, melakukan optimalisasi peranan Brigade Alsintan/UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian) dalam memobilisasi bantuan pompa air di wilayah yang terdampak kekeringan. Bagi lahan yang masih memiliki ketersediaan sumber air bila memungkinkan ditanamani dengan palawija atau aneka kacang.
Sekadar informasi, evaluasi perbandingan total luas tanam bulan April-Agustus 2018 seluas 5.924.792 hektar, dan April-Agustus 2019 seluas 6.260.483 hektar, menunjukan adanya pertumbuhan luas tanam sebesar 335.691 hektar atau sebesar 5,66%.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan untuk penanggulangan kekeringan telah berdampak nyata dengan bertambahnya luas tanam pada periode yang sama di tahun sebelumnya.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy, mengungkapkan strateginya dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, jika sumber airnya cukup, maka dilakukan pemanfaatan sumber sumber air. Dimana terdapat 11.654 unit embung pertanian dan 4.042 unit irigasi perpompaan yang dibangun pada periode 2015-2018.
"Identifikasi sumber air alternatif yang masih tersedia dan dapat dimanfaatkan melalui perpompaan dan irigasi air tanah dangkal," ujar Sarwo Edhy, Rabu (18/9).
Jumlah pompa air yang sudah dialokasikan pada periode tahun 2015-2018 mencapai 93.860 unit. Khusus pada daerah terdampak kekeringan pompa air yang tersedia mencapai 19.999 unit.
Kedua, jika sudah mengalami kekeringan dan puso, maka segera dilakukan pengajuan ganti rugi bagi petani yang lahan sawahnya terkena puso dan sudah terdaftar sebagi peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
"Jika tidak ikut AUTP maka akan diberikan bantuan benih padi, jagung, dan kedelai," tambah Sarwo Edhy.
AUTP dilaksanakan pada petani yang menggarap sawah di pengairan teknis, semi teknis dan sederhana dengan premi yang dibayarkan petani Rp36.000 per hektar dan subsidi pemerintah Rp144.000 per hektar. Jika terjadi risiko berupa adanya gagal panen karena serangan hama, kekeringan atau banjir, petani akan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp6 juta per hektar.
"Subsidi premi AUTP 2019 ditargetkan mencapai 1 juta hektar. Realisasi pelaksanaan AUTP di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara mencapai 232.255 hektar," ungkapnya.
Ketiga, jika terjadi kekeringan tetapi belum puso, akan dicari sumber air, normalisasi saluran, mobilisasi pompa dan koordinasi dengan instansi terkait.
"Jika kekeringan dan tidak bisa tanam padi akan diberi bantuan benih jagung dan kedelai," sebutnya.
Kelima, koordinasi dan pengawalan air dengan cara monitor ketersediaan air di waduk dan bendungan. Dengan mengutamakan jadwal irigasi pada wilayah yang standing cropnya terdampak kekeringan.
"Selain itu, kami menerapkan dan mengawal gilir-giring air pada daerah irigasi yang airnya terbatas. Serta melakukan penertiban praktek pompa-pompa air ilegal di sepanjang saluran irigasi utama," tutur Sarwo Edhy.
Terakhir, melakukan optimalisasi peranan Brigade Alsintan/UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian) dalam memobilisasi bantuan pompa air di wilayah yang terdampak kekeringan. Bagi lahan yang masih memiliki ketersediaan sumber air bila memungkinkan ditanamani dengan palawija atau aneka kacang.
Sekadar informasi, evaluasi perbandingan total luas tanam bulan April-Agustus 2018 seluas 5.924.792 hektar, dan April-Agustus 2019 seluas 6.260.483 hektar, menunjukan adanya pertumbuhan luas tanam sebesar 335.691 hektar atau sebesar 5,66%.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan untuk penanggulangan kekeringan telah berdampak nyata dengan bertambahnya luas tanam pada periode yang sama di tahun sebelumnya.
(ven)
Explore More