16 Sentra Kelautan dan Perikanan Diharapkan Gerakkan Ekonomi Lokal

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah meresmikan pembangunan 16 Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di berbagai wilayah di Indonesia, Kamis (10/10/2019). Pembangunan SKPT merupakan salah satu implementasi Nawacita ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Hal tersebut juga sesuai dengan semangat mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Menurut Susi, pulau terdepan RI yang letaknya terluar atau di perbatasan, kehidupannya, kesejahteraannya sangat penting diperhatikan untuk strategi keamanan dan perdamaian Indonesia terutama regional.

"Kalau sampai ada pulau terdepan kita yang memilukan, menyedihkan, citra Indonesia menjadi tidak bagus. Selain itu, rawan nanti disusupi hal-hal yang tidak baik dari luar, misalnya sebagai tempat penyelundupan,” tutur Susi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Dia menambahkan, pembangunan SKPT ini bertujuan untuk menggerakkan ekonomi lokal dan menjaga ketahanan pangan. Selain itu, SKPT juga akan mendorong pendapatan devisa melalui ekspor, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengatur tata niaga dan mengelola sektor kelautan dan perikanan dengan baik.

“Saya ingin membangun pulau terdepan ini bukan sebagai basis illegal fishing atau ilegal komoditi ekonomi dan lain sebagainya. Pulau terdepan kita harus menjadi sentra kegiatan ekonomi dan pertahanan negeri kita,” tegasnya.

Susi melanjutkan, Indonesia punya 111 pulau terluar. Dia berharap minimal 50 diantaranya bisa menjadi sentra ekonomi Kelautan dan Perikanan. "(Jika tercapai) itu luar biasa. Apalagi misalnya 20-nya bisa jadi sentra kelautan yang besar yang bisa menghasilkan devisa triliunan,” ucapnya.

Harapan ini bukan tak terukur. Perkembangan yang menggembirakan telah terlihat di lokasi-lokasi SKPT yang telah berhasil menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.

Sebut saja SKPT Natuna. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu, Menteri Susi mengetahui fakta bahwa di SKPT Natuna, untuk produk gurita saja, Perum Perikanan Indonesia (Perindo) telah membeli hingga Rp5 miliar per bulannya.

Jumlah tersebut belum termasuk nilai jual gurita yang dibeli oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Belum lagi komoditas perikanan lainnya seperti kakap, tongkol, layang, dan lainnya.

Begitu pula di SKPT Sebatik yang baru diresmikan. Pada periode Januari hingga awal Oktober 2019, ekspor perikanannya sudah mencapai Rp1,5 triliun. Adapun SKPT Merauke yang telah bisa mengekspor hingga 15.000 ton produk perikanan. “Jika 15.000 ton dikali dengan USD1 per kg, berarti sudah USD15 juta. Nilai yang fantastis dan luar biasa,” cetusnya.

Dia berpendapat, keberadaan SKPT ini dapat menjadi tempat bisnis komoditi perikanan yang memberikan masukan devisa bagi negara. Namun, Indonesia masih memiliki PR untuk membuka akses langsung ekspor dari sentra-sentra perikanan tersebut ke negara tujuan ekspor.

“Jangan sampai kontainer dari Natuna harus bawa ke Jakarta, dari Jakarta baru ke Jepang. Padahal Natuna-Jepang lebih dekat,” imbuh Susi.

Dari beberapa lokasi SKPT yang baru diresmikan, terdapat beberapa yang belum dapat melakukan ekspor. Untuk itu, Susi mendorong agar pemerintah daerah segera menjalin kerja sama dan MoU guna mendorong geliat usaha perikanan untuk memanfaatkan potensi yang besar di daerah, seperti yang terjadi di SKPT Mimika.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang turut hadir dalam kegiatan peresmian di Jakarta mengatakan, Kabupaten Mimika memiliki potensi luar biasa. Sejak dibangunnya SKPT, kegiatan perikanan pun berkembang maju karena telah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti TPI, cold storage, ice flake machine, dan sebagainya. Akan tetapi, SKPT Mimika belum dapat melakukan ekspor karena belum dilakukan kerja sama.

Menurutnya, keberadaan SKPT Mimika sudah menambah jumlah kapal yang beroperasi. Hingga 2019 tercatat 648 kapal telah mendarat di SKPT Mimika. Namun produksi perikanan yang dihasilkan masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal saja.

“Melihat laporan dari daerah lain (melalui teleconference), kami jadi bersemangat. Kami juga ingin seperti daerah-daerah lain tersebut karena fasilitas kami sudah punya dan lebih dari 600 kapal sudah beroperasi. Kami akan melakukan upaya-upaya pengembangan supaya PAD kita dapat meningkat,” tekadnya.

Di Pangandaran, Jawa Barat untuk mendorong kegiatan budidaya, KKP juga meresmikan pabrik pakan mandiri dan embung. Pabrik pakan mandiri ini hingga September 2019 telah memproduksi 70,8 ton pakan ikan. Sebanyak 57,7 ton telah terdistribusi sebagai bantuan bagi pembudidaya ikan.

Sementara pembangunan embung difungsikan sebagai pengembangan budidaya berbasis penangkapan (Culture Based Fisheries/CBF), pengendali banjir, menjaga ketersediaan air, alternatif tempat olahraga (jogging, kano), tempat bermain, dan rekreasi (wisata).

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, keberadaan pabrik pakan akan difungsikan untuk pengembangan budidaya ikan baik laut maupun darat. Ditambah dengan pembangunan embung, dia optimistis kegiatan budidaya di Pangandaran akan meningkat.

Jeje menuturkan, masyarakat biasanya menanam ikan yang tidak bernilai ekonomi tinggi. Dengan adanya pabrik pakan, pihaknya akan mendorong orang-orang untuk melakukan budidaya yang memiliki nilai komersil yang tinggi, misalnya ikan patin.

"Sebenarnya budidaya ikan patin kan mudah dilakukan terlebih jika sudah ada dukungan pakan ikan, ini akan sangat membantu. Tinggal nanti tentu pembinaan dan sosialisasi mengenai penguasaan teknologi budidaya sehingga cost produksi semakin rendah,” paparnya.

Setelah komoditas perikanannya tersedia, maka dibutuhkan sentra bisnis kelautan dan perikanan untuk pemasarannya. Untuk itulah dibangun PIM, seperti PIM Bandung yang baru diresmikan. PIM akan menyediakan suplai produk perikanan bermutu, aman dikonsumsi, dan terjangkau harganya.

Sementara untuk menciptakan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang unggul, berkualitas, berintegritas, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam kesempatan tersebut KKP meresmikan 4 Poltek KP dan Akademi Komunitas Wakatobi.

Adapun untuk mendukung pengawasan lalu lintas produk kelautan dan perikanan, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, KKP juga meresmikan Kantor Karantina Wilayah Kerja Sebatik, Kalimantan Utara.

Tak hanya peresmian program-program prioritas, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank BRI tentang Pencetakan Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan (KUSUKA).

Kegiatan lainnya adalah penyerahan Sertifikat Pengelola Gudang Ikan Beku di Bacan Maluku Utara dari Bappebti kepada PT Perinus selaku pengelola dengan sistem resi gudang, dan Balai Besar Pengolahan dan Pengujian Hasil Perikanan KKP selaku Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) uji mutu.

Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo dalam sambutannya menyebut, sistem resi gudang ini sudah diberlakukan untuk komoditas rumput laut dan garam di beberapa lokasi.

“Besar harapan kami, penerapan sistem resi gudang di sektor kelautan dan perikanan akan menjadi salah satu solusi bagi pelaku utama usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan dan menjaga harga jual produk pada tingkat yang wajar,” ujarnya.