Redenominasi Rupiah Batal, JK: Belum Penting

JAKARTA - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengungkapkan alasan batalnya redenominasi rupiah atau menghilangkan sejumlah angka nol di mata uang rupiah.

Rencana redenominasi sejatinya sudah muncul sejak tahun 2010, ketika Darmin Nasution masih menjabat Gubernur Bank Indonesia. Dan rencana penghapusan Rp1.000 menjadi Rp1 sempat mecuat kembali di masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tetapi, kata JK, rencana ini batal karena pemerintah saat ini lebih fokus menggarap persoalan negara yang lainnya.

"Dan pilihan memangkas Rp1.000 menjadi Rp1 tidak memiliki urgensi tinggi maka kita rem dulu," terang JK kepada 100 ekonom di Hotel Westin Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Menurut JK, sejatinya wacana menghilangkan sejumlah angka nol di mata uang rupiah dianggap sebagai cara efektif untuk menaikkan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Meski rencana ini batal, JK menegaskan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih jauh lebih baik dibandingkan mata uang negara-negara seperti peso Venezuela, real Brasil, lira Turki dan rand Afrika Selatan.

"Jadi, rupiah kita bukan mata uang yang terburuk di dunia. Kita lihat itu ada Venezuela, Brasil, Turki, kemudian Afrika Selatan," jelasnya.

Sebagai informasi, redenominasi berbeda dengan sanering atau pemotongan (nilai) uang, sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia pada 25 Agustus 1959. Saat itu, uang pecahan Rp500 dan Rp1.000 diturunkan nilainya menjadi Rp50 rupiah dan Rp100. Dengan kata lain, nilai uang dipangkas hingga 90%.

Berbeda dengan sanering, redenominasi tidak mengurangi nilai mata uang, sehingga tidak memengaruhi harga barang. Redenominasi hanyalah menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dalam bertransaksi.

Faktor psikologis dan masalah kebiasaan pada masyarakat mengenai penyederhanaan nilai mata uang inilah yang harus disosialisasikan dengan baik jika program redenominasi kelak jadi dilakukan.