5 Fokus Jokowi Tingkatkan Ekonomi, Prioritas Utama Pengembangan SDM
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 atau satu abad kemerdekaan. Menurut Jokowi, target tersebut sangat masuk akal untuk dicapai karena Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya manusia yaitu bonus demografi, dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar.
Dalam pidato Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, Jokowi mengatakan untuk mencapai itu, dibutuhkan ekosistem politik dan ekosistem ekonomi yang kondusif.
"Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi, dimana penduduk usia produktif kita jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Dan Bonus demografi ini menjadi tantangan dan kesempatan dalam waktu bersamaan. Menjadi masalah besar jika tidak mampu menyediakan kesempatan kerja, tapi akan menjadi kesempatan besar jika mampu membangun sumber daya manusia yang unggul," ujar Jokowi di Sidang MPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, Jokowi mengatakan ada lima fokus utama dalam kepemimpinannya pada lima tahun mendatang.
Prioritas utama adalah pembangunan sumber daya manusia yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, Jokowi mengatakan ingin mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama, juga sinergi dengan industri harus dioptimalkan.
"Itu tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, kita perlu endowment fund (dana abadi) yang besar untuk manajemen sumber daya manusia kita," katanya.
Fokus kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi. Kemudian dapat mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
"Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, dipotong, dipangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Akan ada UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM," katanya.
Menurut Jokowi, masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU. Kata dia, ada puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus.
Kemudian, fokus keempat adalah penyederhanaan birokrasi yang harus terus dilakukan secara besar-besaran. Hal ini bertujuan memikat masuknya investasi ke dalam negeri untuk penciptaan lapangan kerja.
Bahkan Jokowi menyebut, eselonisasi harus disederhanakan, menjadi hanya 2 level saja. "Nantinya akan digantikan dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata dia.
Fokus kelima adalah transformasi ekonomi. Berhenti ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam, berganti ke daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi.
"Ini untuk kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
Dalam pidato Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, Jokowi mengatakan untuk mencapai itu, dibutuhkan ekosistem politik dan ekosistem ekonomi yang kondusif.
"Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi, dimana penduduk usia produktif kita jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Dan Bonus demografi ini menjadi tantangan dan kesempatan dalam waktu bersamaan. Menjadi masalah besar jika tidak mampu menyediakan kesempatan kerja, tapi akan menjadi kesempatan besar jika mampu membangun sumber daya manusia yang unggul," ujar Jokowi di Sidang MPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, Jokowi mengatakan ada lima fokus utama dalam kepemimpinannya pada lima tahun mendatang.
Prioritas utama adalah pembangunan sumber daya manusia yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, Jokowi mengatakan ingin mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama, juga sinergi dengan industri harus dioptimalkan.
"Itu tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, kita perlu endowment fund (dana abadi) yang besar untuk manajemen sumber daya manusia kita," katanya.
Fokus kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi. Kemudian dapat mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
"Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, dipotong, dipangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Akan ada UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM," katanya.
Menurut Jokowi, masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU. Kata dia, ada puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus.
Kemudian, fokus keempat adalah penyederhanaan birokrasi yang harus terus dilakukan secara besar-besaran. Hal ini bertujuan memikat masuknya investasi ke dalam negeri untuk penciptaan lapangan kerja.
Bahkan Jokowi menyebut, eselonisasi harus disederhanakan, menjadi hanya 2 level saja. "Nantinya akan digantikan dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata dia.
Fokus kelima adalah transformasi ekonomi. Berhenti ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam, berganti ke daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi.
"Ini untuk kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
(ven)