Ketahanan Pangan Nasional Butuh Keputusan Politik yang Kuat

JAKARTA - Ketahanan pangan selalu menjadi topik menarik yang ditujukan bagi pemerintahan baru. Karena hal ini berhubungan dengan regulasi dari pemerintah. Anggota DPR, Herman Khaeron, mengatakan, guna mewujudkan ketahanan pangan nasional perlu keputusan politik yang kuat dari pemerintah. Sebab berbagai masalah yang muncul dalam mewujudkannya harus didukung kebijakan pemerintah pusat yang kuat.

"Bicara pangan, maka kita langsung berpikir produksi beras," kata anggota DPR Herman Khaeron di Focus Group Discussion (FGD) bertema "Tantangan dan Peluang Pangan Dalam Negeri" di Swisbel Hotel, Pondok Indah, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Sayangnya ada hambatan krusial di produksi beras. Salah satunya, berkurangnya luas lahan pertanian. Sementara mencari lahan baru yang cocok untuk pertanian, seperti sawah, tidaklah mudah. Karena itu, tegas dia, harus ada keputusan politik yang kuat supaya lahan pertanian tidak boleh diubah. Supaya lahan pertanian yang ada saat ini, tidak terus menyusut.

Berkurangnya lahan pertanian dipicu banyak hal. Dan yang lagi marak saat ini adalah gencarnya pembangunan infrastruktur, industri, dan perumahan. "Jadi butuh keputusan politik yang kuat, untuk melindungi lahan pertanian," kata politikus Partai Demokrat ini.

Menurut dia, diversifikasi pangan juga perlu dilakukan. Selain beras, juga ada sagu dan jagung. Serta memaksimalkan potensi perikanan karena luas lautan Indonesia dua pertiga dari daratan.

Pembicara lainnya, Kepala Bidang Ketersediaan Pangan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Rachmi Widiriani, mengatakan, sejak 2012, ketahanan pangan dan gizi terus disosialisasikan.

"Ada dua hal yang penting terkait ketahanan pangan dan gizi. Pertama kecukupan pangan tidak hanya cukup jumlahnya., tapi juga bagaimana pangan mendukung untuk kesehatan. Kedua, bagaimana kelanjutan pangan itu diproduksi," imbu Rachmi.

Dijelaskannya, pihaknya akan terus menyuarakan ketahanan pangan dan gizi. Selain itu, efektifitas ketahanan pangan, dan sanitasi serta pencegahan infeksi menjadi perhatian.

Sekadar catatan, pada 2015-2018 ada 177 kabupaten/kota yang meningkat status ketahanan pangannya. Global food security indeks juga naik dari 74 ke 65. Selain itu, rata-rata pertumbuhan pangan strategis terdapat peningkatan, misalnya produksi padi, jagung, cabe, dan sebagainya. "Dari sisi ketersediaan energi, juga mengalami peningkatan. Kami sudah menghitung itu," pungkasnya.

Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB, Hermanto Siregar, mengatakan bicara lahan pertanian dan sumber komoditi pangan, masih ter-konsentrasi di Pulau Jawa. Misal GDP pertanian masih berkontribusi PDB 13%, mayoritas dari berbagai komoditi dari Jawa. "Apa yang terjadi kalau pulau Jawa rusak ekosistemnya. Padi lebih dari separuh dari Jawa," ujarnya khawatir.

Menurut Hermanto, ancaman konversi lahan selain infrastruktrur, perumahan, industry, juga fragmentasi lahan. "Misal seseorang dapat warisan tanah pertanian lima hektare, itu akan terus menyusut lahannya, dibagi ahli waris dan seterusnya," katanya menganalisa.

Karena itu, dia sepakat perlunya perlindungan lahan pertanian. Serta dilakukan diversifikasi pangan. Sementara itu, pengamat pertanian, Khudori, mengatakan, kebijakan stabilisasi harga pangan harus ada. "Sekarang apa yang dilakukan, satu-satunya beras. Instrumen stabilisasi pasar, yang masih ada operasi pasar. Hampir semua mekanisme pangan di luar beras diserahkan ke pasar," sebut Khudori.

Khudori mendesak pemerintah harus cerdas untuk menjaga komoditas mana yang menjadi prioritas. Dia juga mengusulkan adanya subsidi output. "Perlu dilakukan juga peningkatan produksi. Memanfaatkan inovasi dan teknologi. Meningkatkan produksi, harus perhatikannya juga pelaku. NTP (Nilai Tukar Petani) bergerak di situ-situ aja. Petani harus sejahtera," pungkasnya.