PR Menteri BUMN Baru, Merangkul Swasta Demi Perkuat Pembiayaan
PR Menteri BUMN Baru, Merangkul Swasta Demi Perkuat Pembiayaan
A
A
A
JAKARTA - Pasar menanti sosok menteri-menteri yang akan membantu pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin dalam kabinet kerja yang baru. Susunan kabinet tentunya akan mempengaruhi kepercayaan pasar dan publik, yang pada akhirnya berdampak pada gerak perekonomian ke depan, di tengah tekanan global yang masih berlanjut.
Beberapa pos menteri memegang peranan yang sangat penting dalam menopang laju perekonomian dan menjaga kesehatan fiskal saat ketidakpastian global akibat perang dagang berkepanjangan antara Amerika Serikat (AS) dan China. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu sosok yang banyak dipertanyakan oleh pasar setelah dalam lima tahun terakhir beberapa kinerja BUMN memperlihatkan masalah serius.
Sebut saja permasalahan di Krakatau Steel, Garuda Indonesia dan Merpati Airlines, Asuransi Jiwasraya, belum lagi oeprasi tangkap tangan (OTT) terhadap beberapa direksi BUMN yang banyak terjadi. Meski tak dapat dipungkiri, BUMN dari sektor konstruksi dan perbankan memberikan sumbangsih positif bagi pembangunan infrastruktur yang cukup masif dilakukan Jokowi dalam lima tahun terakhir.
Namun pembangunan infrastruktur yang banyak ditangani oleh BUMN ini, meninggalkan permasalahan hutang karena untuk membiayai sejumlah proyek, BUMN sektor konstruksi mengandalkan pinjaman, baik itu pinjaman bank, dari surat utang, maupun pinjaman bilateral dari luar negeri.
Managing Director and Head of Equity Capital Market PT Samuel International Harry Su menerangkan, berdasarkan data yang dirilis Bloomberg, net gearing ratio atau rasio jumlah pinjaman dibandingkan modal sendiri perusahaan BUMN di sektor konstruksi meningkat cukup signifikan dari sekitar 37,2% pada 2013, naik tajam ke kisaran 143,4% hingga semester 1 2019.
Hal ini memperlihatkan, kemampuan permodalan BUMN sektor konstruksi untuk membiayai proyek infrastruktur ke depan sudah terbatas. "Salah satu pekerjaan rumah menteri BUMN dalam lima tahun kedepan adalah merangkul sektor swasta untuk mau berinvestasi, mengingat tumpukan beban utang BUMN yang semakin tinggi," ujar Harry Su.
Kerja sama antara BUMN dan swasta mutlak diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi kedepan, bila pemerintah masih akan melanjutkan pembangunan infrastruktur, tambah Harry. PT Karya Citra Nusantara (KCN), salah satu perusahaan swasta nasional yang memberikan kontribusi bagi pembangunan pelabuhan Marunda, juga memiliki harapan yang sama untuk sosok menteri BUMN berikutnya.
Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang meminta peran swasta untuk turut terlibat dalam pembangunan infrastruktur tanpa membebani anggaran negara (APBN) maupun anggaran daerah (APBD), KCN berharap sinergi swasta dan BUMN bisa dilakukan dengan kerja sama yang mengedepankan tata kelola kerja sama yang professional.
"Kami sangat berharap kementerian BUMN bisa menjadi tempat dan sosok untuk menyelesaikan permasalahan antar BUMN dan swasta bila ada, sehingga tidak perlu ada isu-isu ataupun permasalahan bisnis yang perlu dibawa ke meja pengadilan karena penyelesaian melalui jalur hukum selalu memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, pada akhirnya bisa mengganggu pembangunan infrastruktur," papar Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi.
PT KCN yang tengah membangun dermaga pier 1 hingga 3 pelabuhan Marunda, harus berhadapan dengan pemegang saham minoritasnya yakni PT kawasan Berikat Nusantara (KBN), yang adalah milik BUMN dipengadilan. Setelah dermaga pier 1 telah beroperasi sebagian dan menghabiskan dana lebih dari Rp 3 triliun, KBN dibawah managemen Sattar Taba sejak 2012, menggugat KCN atas pembangunan pelabuhan yang sedang berjalan.
Permasalahan ini telah sampai ke tahap kasasi, yang telah dikabulkan oleh MA pada 10 September 2019, namun setelah menanti lebih sebulan, MA belum mengeluarkan amar putusan detail atas kasasi yang diajukan oleh KCN tersebut hingga saat ini.
"Kami sangat berharap menteri BUMN berikutnya berasal dari kalangan professional yan bekerja untuk negara, bukan untuk kepentingan orang maupun golongan tertentu, sehingga tata kelola seluruh BUMN semakin baik yang akan berpengaruh terhadap sinergi swasta dan BUMN," ungkap Widodo
Beberapa pos menteri memegang peranan yang sangat penting dalam menopang laju perekonomian dan menjaga kesehatan fiskal saat ketidakpastian global akibat perang dagang berkepanjangan antara Amerika Serikat (AS) dan China. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu sosok yang banyak dipertanyakan oleh pasar setelah dalam lima tahun terakhir beberapa kinerja BUMN memperlihatkan masalah serius.
Sebut saja permasalahan di Krakatau Steel, Garuda Indonesia dan Merpati Airlines, Asuransi Jiwasraya, belum lagi oeprasi tangkap tangan (OTT) terhadap beberapa direksi BUMN yang banyak terjadi. Meski tak dapat dipungkiri, BUMN dari sektor konstruksi dan perbankan memberikan sumbangsih positif bagi pembangunan infrastruktur yang cukup masif dilakukan Jokowi dalam lima tahun terakhir.
Namun pembangunan infrastruktur yang banyak ditangani oleh BUMN ini, meninggalkan permasalahan hutang karena untuk membiayai sejumlah proyek, BUMN sektor konstruksi mengandalkan pinjaman, baik itu pinjaman bank, dari surat utang, maupun pinjaman bilateral dari luar negeri.
Managing Director and Head of Equity Capital Market PT Samuel International Harry Su menerangkan, berdasarkan data yang dirilis Bloomberg, net gearing ratio atau rasio jumlah pinjaman dibandingkan modal sendiri perusahaan BUMN di sektor konstruksi meningkat cukup signifikan dari sekitar 37,2% pada 2013, naik tajam ke kisaran 143,4% hingga semester 1 2019.
Hal ini memperlihatkan, kemampuan permodalan BUMN sektor konstruksi untuk membiayai proyek infrastruktur ke depan sudah terbatas. "Salah satu pekerjaan rumah menteri BUMN dalam lima tahun kedepan adalah merangkul sektor swasta untuk mau berinvestasi, mengingat tumpukan beban utang BUMN yang semakin tinggi," ujar Harry Su.
Kerja sama antara BUMN dan swasta mutlak diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi kedepan, bila pemerintah masih akan melanjutkan pembangunan infrastruktur, tambah Harry. PT Karya Citra Nusantara (KCN), salah satu perusahaan swasta nasional yang memberikan kontribusi bagi pembangunan pelabuhan Marunda, juga memiliki harapan yang sama untuk sosok menteri BUMN berikutnya.
Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang meminta peran swasta untuk turut terlibat dalam pembangunan infrastruktur tanpa membebani anggaran negara (APBN) maupun anggaran daerah (APBD), KCN berharap sinergi swasta dan BUMN bisa dilakukan dengan kerja sama yang mengedepankan tata kelola kerja sama yang professional.
"Kami sangat berharap kementerian BUMN bisa menjadi tempat dan sosok untuk menyelesaikan permasalahan antar BUMN dan swasta bila ada, sehingga tidak perlu ada isu-isu ataupun permasalahan bisnis yang perlu dibawa ke meja pengadilan karena penyelesaian melalui jalur hukum selalu memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, pada akhirnya bisa mengganggu pembangunan infrastruktur," papar Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi.
PT KCN yang tengah membangun dermaga pier 1 hingga 3 pelabuhan Marunda, harus berhadapan dengan pemegang saham minoritasnya yakni PT kawasan Berikat Nusantara (KBN), yang adalah milik BUMN dipengadilan. Setelah dermaga pier 1 telah beroperasi sebagian dan menghabiskan dana lebih dari Rp 3 triliun, KBN dibawah managemen Sattar Taba sejak 2012, menggugat KCN atas pembangunan pelabuhan yang sedang berjalan.
Permasalahan ini telah sampai ke tahap kasasi, yang telah dikabulkan oleh MA pada 10 September 2019, namun setelah menanti lebih sebulan, MA belum mengeluarkan amar putusan detail atas kasasi yang diajukan oleh KCN tersebut hingga saat ini.
"Kami sangat berharap menteri BUMN berikutnya berasal dari kalangan professional yan bekerja untuk negara, bukan untuk kepentingan orang maupun golongan tertentu, sehingga tata kelola seluruh BUMN semakin baik yang akan berpengaruh terhadap sinergi swasta dan BUMN," ungkap Widodo
(akr)
Explore More