Wakil Menteri Diharapkan Tidak Menambah Jalur Birokrasi
Jum'at, 25 Oktober 2019 - 16:32 WIB
Wakil Menteri Diharapkan Tidak Menambah Jalur Birokrasi
A
A
A
JAKARTA - Kehadiran 12 orang dalam posisi wakil menteri (Wamen) dalam kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin diharapkan tidak menambah atau memperpanjang jalur birokrasi. Seperti diketahui jumlah dalam kabinet ini lebih baik, dibandingkan kabinet kerja sebelumnya yang hanya berjumlah tiga wamen yakni wakil menteri luar negeri (wamenlu), wakil menteri keuangan (wamenkeu), dan wakil menteri (wamen) ESDM
"Adanya wakil menteri justru bisa mempercepat keluarnya kebijakan kementerian atau kalau di BUMN bisa membantu mempercepat aksi korporasi perusahaan," ujar Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah di Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Menurut Piter, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa adanya wakil menteri di kementerian tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja kementerian. Meski begitu, peran wakil menteri akan lebih optimal kalau menterinya legawa berbagai kewenangan.
"Termasuk berbagi kewenangan dengan para deputinya. Jadi tidak tumpang tindih dan membingungkan dari sisi pemberian layanan ke stakeholder (BUMN di Kementerian BUMN)," tandasnya.
Rincian 12 Wakil Menteri (Wamen) dalam Kabinet Indonesia Maju untuk sebelas kementerian yakni yakni Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Kemudian Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
Wamen Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, Wamen Luar Negeri Mahendra Siregar, Wamen Agama Zainut Tauhid, Wamen Keuangan Suahasil Nazara, dan Wamen Perdagangan Jerry Sambuaga.
Selanjutnya Wamen PUPR Wempi Watimpo, Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, Wamen Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra, serta Wamen Desa PDT dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi. Ditambah Wamen BUMN dijabat oleh Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wiryoatmojo, serta Wamen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.
"Adanya wakil menteri justru bisa mempercepat keluarnya kebijakan kementerian atau kalau di BUMN bisa membantu mempercepat aksi korporasi perusahaan," ujar Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah di Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Menurut Piter, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa adanya wakil menteri di kementerian tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja kementerian. Meski begitu, peran wakil menteri akan lebih optimal kalau menterinya legawa berbagai kewenangan.
"Termasuk berbagi kewenangan dengan para deputinya. Jadi tidak tumpang tindih dan membingungkan dari sisi pemberian layanan ke stakeholder (BUMN di Kementerian BUMN)," tandasnya.
Rincian 12 Wakil Menteri (Wamen) dalam Kabinet Indonesia Maju untuk sebelas kementerian yakni yakni Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Kemudian Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
Wamen Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, Wamen Luar Negeri Mahendra Siregar, Wamen Agama Zainut Tauhid, Wamen Keuangan Suahasil Nazara, dan Wamen Perdagangan Jerry Sambuaga.
Selanjutnya Wamen PUPR Wempi Watimpo, Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, Wamen Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra, serta Wamen Desa PDT dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi. Ditambah Wamen BUMN dijabat oleh Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wiryoatmojo, serta Wamen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.
(akr)
Lihat Juga :
