Berpotensi Boros Anggaran, Jumlah 12 Wamen Dinilai Terlalu Gemuk
Sabtu, 26 Oktober 2019 - 19:56 WIB
Berpotensi Boros Anggaran, Jumlah 12 Wamen Dinilai Terlalu Gemuk
A
A
A
JAKARTA - Jumlah wakil menteri (wamen) untuk Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 yang berjumlah 12 orang, menurut pengamat terlalu gemuk sehingga berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran. Seperti diketahui sebelumnya dalam Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya melantik 3 Wamen.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira menerangkan, dari sisi anggaran gaji, tunjangan dan fasilitas wamen akan memboroskan anggaran negara. Ini menurutnya kontradiktif dari visi Jokowi untuk pangkas birokrasi dan efisiensi anggaran.
"Wamen selama ini pun hampir dikatakan tdak punya wewenang ambil keputusan strategis. Wamen sekedar simbolis, untuk mengganti menteri ketika berhalangan hadir di seminar atau acara seremonial belaka," ujar Bhima di Jakarta.
Lebih lanjut terang dia pengadaan wamen dalam pemerintahan diyakini tidak akan banyak berdampak pada kinerja kementerian tersebut. "Wamen saya kira tidak berhubungan dengan langkah pemerintah untuk antisipasi resesi ekonomi," ungkapnya.
Sambung dia mengingatkan jangan sampai, kehadiran wamen hanya sebagai pembagian kekuasaan."Dari cakupan BUMN yang besar terutama anak cucu BUMN yang capai ratusan perusahaan, wamen gemuk hanya akomodir pembagian kekuasaan. Kan sudah ada deputi yang terbagi detail per sektor, kenapa perlu banyak wamen lagi," jelasnya.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira menerangkan, dari sisi anggaran gaji, tunjangan dan fasilitas wamen akan memboroskan anggaran negara. Ini menurutnya kontradiktif dari visi Jokowi untuk pangkas birokrasi dan efisiensi anggaran.
"Wamen selama ini pun hampir dikatakan tdak punya wewenang ambil keputusan strategis. Wamen sekedar simbolis, untuk mengganti menteri ketika berhalangan hadir di seminar atau acara seremonial belaka," ujar Bhima di Jakarta.
Lebih lanjut terang dia pengadaan wamen dalam pemerintahan diyakini tidak akan banyak berdampak pada kinerja kementerian tersebut. "Wamen saya kira tidak berhubungan dengan langkah pemerintah untuk antisipasi resesi ekonomi," ungkapnya.
Sambung dia mengingatkan jangan sampai, kehadiran wamen hanya sebagai pembagian kekuasaan."Dari cakupan BUMN yang besar terutama anak cucu BUMN yang capai ratusan perusahaan, wamen gemuk hanya akomodir pembagian kekuasaan. Kan sudah ada deputi yang terbagi detail per sektor, kenapa perlu banyak wamen lagi," jelasnya.
(akr)
Lihat Juga :
