Edhy Prabowo dan Kadin Indonesia Sepakat Tingkatkan Industri Perikanan
Jum'at, 01 November 2019 - 01:40 WIB
Edhy Prabowo dan Kadin Indonesia Sepakat Tingkatkan Industri Perikanan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, beraudiensi dengan 20 orang anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Menteri Edhy menerima Ketua Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, membahas peningkatan industri sektor kelautan dan perikanan ke depannya.
Dalam pertemuan, Edhy menyebut menerima berbagai masukan, saran, dan aduan terkait budidaya perikanan, perizinan kapal tangkap maupun kapal angkut ikan, industri rumput laut, industri pengalengan, pembiayaan industri, dan sebagainya.
"Kami akan mendengar langsung semua permasalahan dari para pengusaha, para nelayan terutama, termasuk asosiasi yang mewakili nelayan tangkap, nelayan budidaya, pembudidaya rumput laut, petambak garam. Apa masalah yang mereka hadapi, kita akan carikan jalan keluarnya," tutur Edhy di Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Edhy melanjutkan setelah menampung masukan dari nelayan dan stakeholder perikanan lainnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengkaji aturan secara detail dari sisi hukum, akademis, maupun teknologi.
"Kami akan sinkronkan landasan hukum, landasan akademis, dan fakta di lapangan. Ini harus disatukan, tidak boleh saling bertabrakan," tegas Edhy.
"Ada yang mengadu, bikin kapal dari luar, habis investasi banyak, dulu dapat izin bikin, sekarang tidak diberi izin lagi. Padahal izinnya kapalnya tidak tangkap di perairan Indonesia, melainkan di perairan lepas (highseas). Nah, aduan seperti ini misalnya juga harus kita sikapi dengan baik," ungkapnya.
Edhy mengatakan, beberapa waktu ke depan, KKP akan mengintensifkan komunikasi dua arah dengan para stakeholder kelautan dan perikanan. Hasilnya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.
Ia juga menegaskan bahwa KKP akan selalu melibatkan nelayan, baik itu perorangan maupun asosiasi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.
"Tugas ini panggilan kehormatan, kebanggaan yang diberikan Presiden kepada saya untuk mengemban tugas yang sangat mulia. Jadi saya akan melakukan tugas ini dengan penuh tanggung jawab," tandasnya.
Ketua Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyebut, berbagai masukan yang disampaikan kepada KKP merupakan upaya untuk memperlancar investasi dan mendorong geliat ekspor.
"Pak Menteri menerima masukan tersebut, kemudian akan dievaluasi dan memanggil lagi semua stakeholder lain, sehingga menghasilkan keputusan yang win-win solution," ujarnya.
Dalam pertemuan, Edhy menyebut menerima berbagai masukan, saran, dan aduan terkait budidaya perikanan, perizinan kapal tangkap maupun kapal angkut ikan, industri rumput laut, industri pengalengan, pembiayaan industri, dan sebagainya.
"Kami akan mendengar langsung semua permasalahan dari para pengusaha, para nelayan terutama, termasuk asosiasi yang mewakili nelayan tangkap, nelayan budidaya, pembudidaya rumput laut, petambak garam. Apa masalah yang mereka hadapi, kita akan carikan jalan keluarnya," tutur Edhy di Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Edhy melanjutkan setelah menampung masukan dari nelayan dan stakeholder perikanan lainnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengkaji aturan secara detail dari sisi hukum, akademis, maupun teknologi.
"Kami akan sinkronkan landasan hukum, landasan akademis, dan fakta di lapangan. Ini harus disatukan, tidak boleh saling bertabrakan," tegas Edhy.
"Ada yang mengadu, bikin kapal dari luar, habis investasi banyak, dulu dapat izin bikin, sekarang tidak diberi izin lagi. Padahal izinnya kapalnya tidak tangkap di perairan Indonesia, melainkan di perairan lepas (highseas). Nah, aduan seperti ini misalnya juga harus kita sikapi dengan baik," ungkapnya.
Edhy mengatakan, beberapa waktu ke depan, KKP akan mengintensifkan komunikasi dua arah dengan para stakeholder kelautan dan perikanan. Hasilnya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.
Ia juga menegaskan bahwa KKP akan selalu melibatkan nelayan, baik itu perorangan maupun asosiasi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.
"Tugas ini panggilan kehormatan, kebanggaan yang diberikan Presiden kepada saya untuk mengemban tugas yang sangat mulia. Jadi saya akan melakukan tugas ini dengan penuh tanggung jawab," tandasnya.
Ketua Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyebut, berbagai masukan yang disampaikan kepada KKP merupakan upaya untuk memperlancar investasi dan mendorong geliat ekspor.
"Pak Menteri menerima masukan tersebut, kemudian akan dievaluasi dan memanggil lagi semua stakeholder lain, sehingga menghasilkan keputusan yang win-win solution," ujarnya.
(ven)
