Perombakan Direksi BUMN Diingatkan Punya Taruhan Besar

JAKARTA - Perombakan direksi dalam tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi gebrakan Erick Thohir dalam satu bulan terakhir setelah dilantik menjadi Menteri BUMN. Tak hanya dalam perusahaan pelat merah, perubahan juga terjadi dalam Kementerian yang menurut DPR diingatkan memiliki taruhan yang besar.

(Baca Juga: Erick Thohir: Perampingan BUMN Agar Jadi Lokomotif Pembangunan )
Menanggapi hal tersebut anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mengatakan pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok dan juga Chandra Chamzah sebagai Komisioner Utama Pertamina dan Komisaris Utama BTN diharapkan bisa meningkatkan kinerja dua perusahaan yang berhubungan pada hajat hidup di bidang migas dan pembiayaan rumah bersubsidi tersebut.

"Kita tunggu perubahan positif dari perombakan di BUMN ini. Pengalaman BTP dan Chandra Chamzah diharapkan bisa meningkatkan meningkatkan keuntungan Pertamina dan BTN sekaligus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," ujar Baidowi di Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Dia mengingatkan agar perombakan struktur kementerian dan perusahaan BUMN yang dilakukan tidak didasarkan pada selera like dan dislike. Karena ini merupakan pertaruhan besar bagi BUMN yang memiliki aset lebih dari Rp8.000 Triliun. "Perubahan struktur pimpinan kementerian dan BUMN jangan sampai muncul kesan hanya perubahan nama pimpinan tanpa perubahan kinerja menjadi lebih baik," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, ranah komisaris bukan ranah teknis sehingga yang diperlukan adalah kemampuan dalam pengawasan dan audit internal untuk menyehatkan kinerja usaha BUMN. Sementara status BTP di parpol sepanjang tidak menjadi pengurus, maka sah sebagaimana ketentuan Permen BUMN tahun 2015. "Jika pemerintah menghendaki BUMN steril dari parpol maka Menteri BUMN harus merevisi PER-02/MBU/02/2015," ujarnya.
(Baca Juga: Ekonom: Perombakan Direksi BUMN Harus Transparan dan Obyektif )
Sementara itu peneliti INDEF Nailul Huda mengatakan perubahan di BUMN sangat terkait dengan kepentingan politik untuk bagi-bagi kursi BUMN ke mantan pembantu presiden. Salah satu contohnya Dirut PLN Rudiantara. Dalam proses penunjukannya sangat terasa kepentingan politik.

Contoh lainnya adalah penunjukan Ahok yang sarat dengan kepentingan politik terkait PDIP. "Penunjukan dengan kepentingan politik sejujurnya tidak masalah asalkan memang profesional dan kredibel dalam bidang BUMN yang dipimpinnya," ujar Huda.

Namun satu hal yang menjadi penilaian yang positif adalah perombakan jajaran deputi dikarenakan sudah ditunjukkan Wakil Menteri. Posisi Wakil Menteri merupakan posisi strategis yang bisa langsung mengambil kebijakan. "Jadi bisa mengefisiensikan pengambilan keputusan," ujarnya.