Perombakan Direksi, DPR Minta Utamakan BUMN Tak Sehat
Perombakan Direksi, DPR Minta Utamakan BUMN Tak Sehat
A
A
A
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir sedang melakukan perombakan sejumlah direksi dan komisaris di beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Anggota Komisi VI DPR, Tommy Kurniawan, berpesan agar dalam memilih direksi, Erick Tohir benar-benar menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat pula (right man in the right place).
Selain itu, Kementerian BUMN sebagai mitra Komisi VI di DPR, juga diminta untuk lebih memperhatikan BUMN-BUMN yang belum memberikan keuntungan buat negara. Sebab, menurutnya masih sangat banyak BUMN yang justru membebani keuangan negara.
"Pesan saya kepada Menteri BUMN sebagai mitra Komisi VI, kita telah melakukan beberapa kajian mengenai BUMN bahwa masih sedikit sekali BUMN yang bisa mensuplai perekonomian Indonesia. Dari 100% BUMN, sekitar 20% yang bisa menghasilkan keuntungan untuk negara. Sisanya 80% sakit. Harapan saya Menteri BUMN sekarang karena sudah melakukan perombakan, fokuslah kepada yang 80% ini," tutur Tommy Kurniawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Politikus PKB ini mengatakan, untuk 20% BUMN yang sudah menguntungkan, perbaikan tetap perlu dilakukan agar ke depan bisa lebih baik, namun seharusnya bukan menjadi prioritas.
Dia mencontohkan, di daerah pemilihannya di Kabupaten Bogor, pengelolaan lahan di bawah Perhutani maupun PTPN, banyak sekali ditemukan lahan yang tidak produktif.
"Kalau memang tidak mampu mengelola, lebih baik kembalikan saja ke masyarakat. Ini sampai ada masyarakat yang minta tolong agar diberikan hak pengelolaan lahan satu hektar saja untuk menanam padi. Jangan sampai masyarakat seperti itu. Maksud saya fokuslah pada perbaikan-perbaikan yang substantif, bukan kepada hal-hal yang sudah baik diacak-acak," katanya.
Tomkur--sapaan akrabnya--mengatakan, PT PLN yang selama ini sudah memonopoli dalam suplai listrik tapi nyatanya masih merugi. "Itu juga harus diperbaiki. Pertamina masalah impor masih menjadi hal utama, terus refenerinya juga masih bermasalah. Banyak pembangunan yang masih lambat," urainya.
Menurut Tomkur, jika jajaran direksi BUMN bisa diisi oleh orang-orang yang tepat dan benar-benar memahami permasalahan di BUMN tersebut maka diharapkan bisa mengakselerasi perintah Presiden Joko Widodo sehingga BUMN bisa benar-benar sejalan dengan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 33.
"Jangan asal comot orang meskipun ada Peraturan Menteri yang menyebutkan jajaran direksi itu seharusnya diisi dari kalangan BUMN sendiri, tapi kan kita lihat fakta yang ada sekarang banyak juga BUMN yang sakit. Bahkan jauh lebih banyak yang sakit daripada yang sehat, ini perlu diperhatian oleh pak Menteri BUMN," pungkasnya.
Selain itu, Kementerian BUMN sebagai mitra Komisi VI di DPR, juga diminta untuk lebih memperhatikan BUMN-BUMN yang belum memberikan keuntungan buat negara. Sebab, menurutnya masih sangat banyak BUMN yang justru membebani keuangan negara.
"Pesan saya kepada Menteri BUMN sebagai mitra Komisi VI, kita telah melakukan beberapa kajian mengenai BUMN bahwa masih sedikit sekali BUMN yang bisa mensuplai perekonomian Indonesia. Dari 100% BUMN, sekitar 20% yang bisa menghasilkan keuntungan untuk negara. Sisanya 80% sakit. Harapan saya Menteri BUMN sekarang karena sudah melakukan perombakan, fokuslah kepada yang 80% ini," tutur Tommy Kurniawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Politikus PKB ini mengatakan, untuk 20% BUMN yang sudah menguntungkan, perbaikan tetap perlu dilakukan agar ke depan bisa lebih baik, namun seharusnya bukan menjadi prioritas.
Dia mencontohkan, di daerah pemilihannya di Kabupaten Bogor, pengelolaan lahan di bawah Perhutani maupun PTPN, banyak sekali ditemukan lahan yang tidak produktif.
"Kalau memang tidak mampu mengelola, lebih baik kembalikan saja ke masyarakat. Ini sampai ada masyarakat yang minta tolong agar diberikan hak pengelolaan lahan satu hektar saja untuk menanam padi. Jangan sampai masyarakat seperti itu. Maksud saya fokuslah pada perbaikan-perbaikan yang substantif, bukan kepada hal-hal yang sudah baik diacak-acak," katanya.
Tomkur--sapaan akrabnya--mengatakan, PT PLN yang selama ini sudah memonopoli dalam suplai listrik tapi nyatanya masih merugi. "Itu juga harus diperbaiki. Pertamina masalah impor masih menjadi hal utama, terus refenerinya juga masih bermasalah. Banyak pembangunan yang masih lambat," urainya.
Menurut Tomkur, jika jajaran direksi BUMN bisa diisi oleh orang-orang yang tepat dan benar-benar memahami permasalahan di BUMN tersebut maka diharapkan bisa mengakselerasi perintah Presiden Joko Widodo sehingga BUMN bisa benar-benar sejalan dengan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 33.
"Jangan asal comot orang meskipun ada Peraturan Menteri yang menyebutkan jajaran direksi itu seharusnya diisi dari kalangan BUMN sendiri, tapi kan kita lihat fakta yang ada sekarang banyak juga BUMN yang sakit. Bahkan jauh lebih banyak yang sakit daripada yang sehat, ini perlu diperhatian oleh pak Menteri BUMN," pungkasnya.
(ven)
Explore More